Independesi Ketua Pansel Sekda, Diragukan Akademisi Bima

Drs. Arif Sukirman, MH, Dosen STISIP Mojo Bima. Foto: google.com
KOTA BIMA – Penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima selepas pensiunnya Ir. H. M. Rum, hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel) Sekda Kota Bima sudah mengerucut hingga tinggal 5 nama calon pejabat saja. Oleh akademisi, bukan saja proses dan cara kerja Pansel Sekda yang dikritisinya. Menurut Drs. Arif Sukirman, MH, seorang dosen senior di STISIP Mbojo Bima meragukan nilai independensi keberadaan Pansel yang akan bekerja mencari Sekda baru di Pemkot Bima.

Pasalnya, menurut Aktivis angkatan 96 itu, Posisi H. Maryono Nasiman tidak cocok untuk posisi Ketua Pansel.

“Kita semua tahu, H. Maryono, selepas pensiunnya menjabat Sekda di Kota Bima, hingga saat ini masih menjadi pengurus aktif di salah satu Partai Politik (Baca: Partai Demokrat Kota Bima). Beliau pun pernah menjadi Caleg di tahun pemilu lalu. Pengusulan H. Maryono yang memiliki satu bendera Partai yang diketuai Walikota Bima adalah konspirasi yang nyata. Posisi Maryono Ketua Pansel, sangat kami sesalkan. Padahal, masih banyak kalangan independen lainnya yang layak menjadi Ketua Pansel,” sorot Arif, yang dihubungi Metromini, Senin (5/12/2016) pagi ini.

Ditambahkannya, keberadaan kalangan yang memiliki label di belakangnya (bukan kalangan non partisan), harusnya tidak boleh menjadi Panitia Seleksi (Pansel). Di mana-mana, kata Arif, kelompok Tim Pansel dalam syarat yang dibuat dalam perekrutannya harus murni diambil dari kalangan profesional-independen.

“Harus ada poin dalam syarat pembentukan Pansel. Tidak berafiliasi atau menjadi Pengurus Partai Politik. Mungkin baru Pansel di Kota Bima ini yang memberi ruang orang partai politik bisa menjadi Ketua Pansel dalam menjaring pejabat senior sebagai Sekda baru di Pemerintahan tingkat Kota/Kabupaten/Gubernur,” paparnya.

Arif pun kembali menegaskan penyesalannya. Menurutnya, harus kalangan akademisi yang murni mewakili kaum independen untuk menjadi Ketua Pansel.

“Kalau Pak Gufran (Ketua STISIP) sebagai Ketua Pansel itu sudah pas. Saya sungguh kecewa dengan cara Walikota Bima yang mengusulkan H. Maryono ke Komisi ASN sebagai Ketua Pansel. Padahal dari ketujuh pansel yang ada, ada yang lebih layak dari Pak Maryono. Jika kita lihat track record dan kapasitasnya hari ini. Saya pun bertanya, apa Komisi ASN tahu tentang track record Ketua Pansel sekarang atau tidak,” tandas Arif penuh heran dalam nada bicaranya.

Selain itu, Arif pun menyoroti cara kerja Pansel Sekda yang mengulur waktu dalam mengumumkan 3 nama calon dari 5 pejabat yang sudah lolos tahap selanjutnya. Diakui dia, pengumuman tiga nama ini sudah tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Pansel Sekda.

“Ada apa dibalik penguluran waktu pengumuman 3 dari 5 nama pejabat yang lolos tahap selanjutnya ini. Kami melihatnya seperti ada muatan politik yang sangat kental dibalik penundaan ini. Saya sangat meragukan nilai profesionalisme dan independensi kinerja Pansel hari ini,” ujarnya.

“Kita jangan terlalu banyak berharap, jika Sekda produk pansel ini lepas dari kepentingan politik penguasa yang ada. Jangankan hasilnya, Ketua Panselnya pun sekali lagi saya ragukan nilai independensinya. Saya menduga kuat ada pengendali dibalik kinerja Pansel Sekda sekarang. Hal ini gampang sekali dibaca, apalagi bagi pengamat dan kalangan politisi di Bima,” pungkas Arif sekaligus menutup wawancaranya dengan Wartawan Metromini via ponselnya. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item