Soal Kasus Mobdin Pol PP Berlanjut ke Inspektorat

Mobil dinas milik Sat Pol PP ini yang menjadi masalah. Antara mantan pegawai dan mantan kasat saling melempar tanggung jawab atas dugaan pencairan dana perbaikan mobil yang sudah dicairkan. FOTO: Yaman Jaya/METROMINI
Publik pun Menanti Langkah Investigasi Dewan


KOTA BIMA – Perseteruan dan saling lempar tanggung jawab mengenai anggaran perbaikan mobil dinas (Mobdin) dari masa kepemimpinan Hj. Misbah dan Syarif Rustaman hingga kendaraan itu terbengkalai di salah satu bengkel di Wadu Mbolo.

Baca juga:
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. Muhtar Landa, masalah ini sudah ditangani secara serius oleh pimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Sekda mengaku masalah itu sudah dilimpahkan ke pihak Inspektorat.

“Masalah anggaran perbaikan randin Pol PP yang dipolemikan di media sudah ditangani Inspektur,” ungkap Muhtar belum lama ini ke Metromini.

Sementara itu, publik pun menunggu tindakan Anggota DPRD Kota Bima, khususnya Komisi II yang berjanji akan menginvestigasi kasus tersebut.

Baca: Rencana Peran Legislator, Dibalik Kasus Randin Pol PP

Ketua LMND Kota Bima, Ajwar Anas mengatakan, seharusnya aset pemerintah yang dibeli dari uang rakyat harus diperhatikan layaknya milik sendiri. Terkait pernyataan salah seorang anggota DPRD Kota Bima yang akan menginvestigasi kasus tersebut, pihaknya masih menunggu langkah legislator itu.

“Sikap anggota DPRD Kota sebagai pengawas kinerja eksekutif sudah sangat tepat ketika ada pemberitaan di mass media langsung direspon. Ini penting agar tidak ada kekecewaan rakyat, yang kemudian menggelar aksi demonstrasi dan mencari hukum dengan caranya sendiri,” tutup Azwar, di sekretariat LMND Eks Kota Bima, di bilangan Kelurahan Rabangodu Selatan, Jum’at (10/2/2017). (RED)


Baca juga:

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item