Donggo dan Soromandi Butuh Pembangunan

Hijrahlah Diskriminasi Pembangunan.

Oleh : Lysong

Kehidupan di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. GOOGLE/johnli-mbawadonggobima.blogspot.co.id
OPINI - Setelah bergulirnya reformasi Mahasiswa 1998 Negara kita mengalami berbagai macam perubahan yang signifikan. Ini ditandai dengan diakuinya kebebasan sipil, politik, Hukum dan HAM serta pergeseran paradigma sistem pemerintahan.

Sistem pemerintahan kita pra-reformasi menganut sistem Sentralisasi pembangunan. Di mana kewenangan terpusat pada Presiden. Belajar pada kegagalan sejarah dimana ditemukan bahwa sistem sentralisasi pembangunan bukan hanya absur secara konsep tapi juga melahirkan konsep baru yang disebut-sebut Diskriminasi pembangunan. 

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar yang tersebar dari sabang sampai merauke secara geografis Sentralisasi pembangunan tidaklah cocok karna pertimbangan akan kesulitan Pemerintah pusat menjangkau Wilayah-wilayah yang jauh dari pulau Jawa. Pembangunan hanya terpusat di epicentrum kekuasaan (Pulau Jawa) dan Hampir sebagian besar daearah lainya terbelakang dari pembangunan.

Otonomi Daerah adalah buah dari reformasi yang didukung fakta-fakta sosiologis, bahwa membangun Negara indonesia harus dimulai dari Daerah. Di mana daerah dilimpahkan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya dengan cita-cita luhur tercapainya Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam perjalanannya Otonomi daerah dengan konsep piramida terbalik pembangunan juga tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah terhadap Keadilan. 

Iya, Reformasi harus dilakukan terus menerus dan berkelanjutan. Ini dikarenakan secara konseptual Daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan Pemda tidak mendapatkan rasa keadilan yang sama. Apalagi bangunan kekuasaan dan sistem pemerintah daerah yang mewakili karakter kepemimpinan musang,  

Harga untuk persamaan kedudukan dan rasa keadilan sangatlah mahal dan juga cenderung menjauhkan masyarakat dari kebutuhanya.

Pembangunan manusia dan infrastruktur adalah kebutuhan kolektif seluruh masyarakat indonesia. Pancasila dan UUD 1945 merupakan basis nilai, basis idiologi juga sumber Hukum tertinggi dinegara Hukum. Ini mengandung makna, semua instrumen negara dan pemerintahan memiliki kewajiban moral maupun yuridis menjabarkan pesan dan Amanah pancasila dan UUD dalam memainkan peran sebagai penyedia, pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.

Kehidupan pemukiman warga Suku Donggo di masa lampau. GOOGLE/www.mbojoklopedia.com
Jhon Raws dalam Teori keadilan mengungkapkan bahwa keadilan adalah kejujuran. Tulisan ini mencoba menafsirkan keadilan seperti ungkapan Jhon Rawls, esensi dari keadilan Adalah kejujuran. Masyarakat yang hidup didua kecematan diujung barat kabupaten Bima yaitu kecematan Donggo dan Soromandi Provinsi NTB telah lama menjadi Icon sekaligus subjek (Masyrakatnya) dan objek (Daerahnya) ladang Diskriminasi pembangunan. 

Kalau kita kontekstualkan makna keadilan menurut Jhon Rawls diatas akan terselubung fakta Miris bahwa Pemkab Kabupaten Bima tidak bisa memberikan kejujuran yang sama terhadap wilayah admininstratif disektor kecematan juga terhadap masyarakat yang mendiami wilayah administratif tersebut.

Ataukah Donggo dan Soromandi hanya pelengkap Administrasi saja?

Sebagai Mahasiswa yang lahir dan besar didaerah tersebut tidak kesulitan memahami, bahwa Diskriminasi pembangunan bukanlah hal yang baru. Diskriminasi menjadi sahabat karib masyarakat itu dari lintas generasi. Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi belum optimal menjamah wilayah-wilayah terpencil dengan pembangunan yang merata dan menuntaskan prospek masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten Bima dari mulai era kerajaan sampai era demokratisasi tidak pernah bosan menjadikan dua wilayah tersebut terbelakang dari kenyataan yang mengharuskan mereka maju.

Penulis harus mempertegas, bahwa sistem kekuasaan yang domain dengan karakter musang cenderung menjauhkan masyrakat dari kebutuhannya. Dalam artian, pemerintahanya belum berani berbuat dan berkata jujur lewat jalur yang sudah direncanakan maupun lewat kebijaksanaanya.

Bukankah naluri Kemanusiaan kita mengharuskan kita melihat manusia sebagai manusia, melihat rakyat sebagai rakyat ?

Diskriminasi Pembangunan Hijrah !!!

Kehidupan warga Donggo di masa lampau. GOOGLE/www.mbojoklopedia.com
Diskriminasi pembangunan di Kecematan Donggo dan Soromandi bukanlah proyeksi teks tanpa dasar. Akses terhadap infrastruktur seperti halnya jalan raya masih banyak yang belum diaspal.

Dibidang ekonomi saja belum ada langkah cerdas dari pemerintah setempat untuk mendongkrak perekonomian masyrakat setempat. Donggo dan soromandi butuh pasar yang diharapkan mendongrak dan menggerakan perekonomian masyarakat. Bukankah wilayah Soromandi mulai dari Desa Ntana sampai Desa Sampungu itu potensi lautnya sangat tinggi, belum lagi sayur-mayur.

Disektor pertanian, Kecematan Donggo dan Soromandi kaya dengan potensi persawahan, sejauh ini belum ada ikhtiar dari pemerintah Daerah untuk menyusun program jangka Panjang dengan membuat bendungan yang nantinya akan menjadi saluran irigasi. Kalau program itu bisa direncanakan dan direalisasikan, penulis optimis masyarakat setempat tidak lagi panennya setahun satu kali. 

Tapi sama dengan daerah lainya, seperti Bolo, madapangga dll. Belum lagi sektor pariwisata yang seharusnya mulai diperhatikan keberadaanya, seperti Pasanggrahan (O,o) Donggo yang tidak terurus sampai hari ini, padahal potensinya bagus untuk menarik parawisatawan. Serta Situs Wadu Pa,a dan potensi kekayaan laut yang bisa dijadikan magnet pariwista dan juga Pajak untuk daerah yang bertempat wilayah Soromandi.

Akses jalan yang masih belum diaspal, ketidak adanya pasar, juga saluran irigasi yang merupakan bukti rill, bahwa Pemda tidak serius menjamah masyarakatnya dengan pembangunan yang merata. Dengan kata lain, masih belum berani memberikan kejujuran untuk masyrakatnya.

Kamis tanggal 30 /11/2017 tepatnya pukul 22: 47 WITA telah di sahkan APBD Tahun 2018 lewat Rapat Istimewa DPRD sebesar Rp1,77 Triliun. Anggaran dengan sistem berimbang tersebut benar-benar diarahkan untuk membangun bima secara keseluruhan lebih khusus membangun daerah yang sudah lama terbelakang karna miskinnya pengetahuan dan cinta dari pemerintah Daerah

IDP harus berani fair, dalam menunjukan sikap sebagai pemimpin kabupaten Bima. Dan berkata bahwa "SUDAH SAATNYA AKU TIDAK LAGI MENDISKRIMINASI DAERAH TERSEBUT"

IDP harus berani Hijrah dari paradigma warisan leluhurnya, bukankah Donggo Dan Soromandi sama dengan daerah lainya, berharap diperlakukan sama ?

Solusi yang saya tawarkan adalah:

  1. IDP lewat instrumen pemerintahan harus berani mengeksplorasi potensi di dua daerah tersebut. Donggo dengan potensi kultur dan historisnya, Soromandi dengan potensi lautnya.
  2. IDP harus memikirkan masa depan Bima dimasa mendatang, dimana Donggo dan Soromandi jadi miniatur dan kiblat kabupaten bima dengan potensi budaya, Sejarah, laut dan alamnya.
  3. Membangun donggo dan Soromandi sama halnya dengan membangun daerah lainya,
  4. Untuk menjaga stabilitas daerah kesejahteraan untuk semua harus diprioritaskan. Bima Ramah harus kembali didevinisikan dengan program yang membangun dan meningkatkan optimisme masyarakat.

Lewat Anggaran yang telah di sahkan Ibu bupati yang terhormat, Cobalah mengerti bahwa kami butuh pembangunan. Sementara itu, saya mengajak seluruh kaum muda Donggo dan Soromandi untuk terus mengawal dan mengontrol kinerja pemerintahan serta mengevaluasi dengan basis gerakan massa. 

Di mana gagasan dan pertimbangan kebutuhan harus jadi idiologi baru untuk mengubah mainset Pemkab Bima. ***

____________
Penulis adalah seorang mahasiswa asal Suku Donggo (Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item