FGMD Desak Stone Crusher di Sai-Soromandi Hengkang

"Kasus Korupsi di Tubuh Pemkab dan Pelanggaran HAM di Distanbun Harus Dituntaskan"

Aksi bakar keranda mayat yang digelar FGMD depan Distanbun Kabupaten Bima, Senin (18/12/2017) kemarin. METROMINI/Azhar
KABUPATEN BIMA - Senin, 18 Desember 2017 kemarin, massa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bima dan perwakilan mahasiswa asal Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima yang tergabung dalam Front Gerakan Mahasiswa peduli Demokrasi (FGMD) menggelar unjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Bima dan depan kantor Dinas Pertanian dan Perkebuanan (Dsitanbun) Kabupaten Bima. 

Kordinator Lapangan (Korlap) Imam Wahyudin mengungkapkan, perjalanan kasus di Pemerintah Kabupaten Bima kian menumpuk dan tidak berbanding lurus dengan penuntasan hukumnya. Simpan saja kasus Fiberglass, pengadaan bibit bawang merah dan terakhir yang mencuat kasus bibit jagung dan kedelai. 
Di tengah berjalannya kasus-kasus korupsi tersebut, kata Imam, di Hari Anti Korupsi dengan digelarnya aksi di hari Senin (11/12/2017) lalu yang berujung chaos dan bentrokan hingga jatuhnya korban luka-luka dari kubu mahasiswa merupakan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oknum pegawai di Distanbun Kabupaten Bima.

"Untuk insiden Senin (11/12/2017) berdarah di mana tindakan represif oknum pegawai Distanbun terhadap mahasiswa STISIP yang melakukan aksi hingga jatuhnya korban luka-luka. Kasus ini harus diusut tuntas. Oknum pegawai yang terlibat harus diproses secara hukum dan ditindak secara administratif oleh Bupati Bima," tegas Imam, kemarin.

FGMD menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bima, Senin (18/12/2017) kemarin. METROMINI/Azhar
Selain itu, aktifitas galian C dan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Bima perlu dipertimbangkan keberadaannya baik ditinjau soal ijin dan operasionalnya, Saat ini, proses galian C seperti yang dilakukan oleh PT. Bunga Raya dan yang baru-baru ini muncul kegiatan alat stone crusher (pemecah batu) di Desa Sai, Kabupaten Bima diduga tidak mengantoi ijin operasional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan minerba yang ada.

"Kami meminta keberadaan stone crusher yang di Desa Sai, agar ditinjau kembali dan segera hengkang karena menurut pengakuan pihak Pemdes tidak pernah merekomendasikan keberadaaan alat pemecah batu di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima itu," ucapnya.

Sementara itu, pantauan Metromini, usai menggelar aksi di depan kantor Distanbun Kabupaten Bima yang dibarengi dengan dibakarnya keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi di Kabupaten Bima. Aksi itu pun ternyata di sambut dan diterima Kepala Distanbun Kabupaten Bima, Ir. Rendra Farid.

Rendra yang didampingi aparat bersenjata saat menemui massa aksi mengungkapkan, dirinya sepakat agar kasus bentrokan yang terjadi di hari Senin pekan lalu diusut tuntas dan dalam proses hukum yang sedang berjalan. 

"Saya sepakat kasus kemarin untuk diproses secara hukum. Dan kepada semua pihak bisa mengapresiasi proses yang sedang berjalan," ucap Rendra.

Terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi, Rendra mengaku, dirinya menjadi Kepala Dinas di awal tahun 2017 ini. Tentunya, dalam berbagai kasus yang ada, di luar kewenangannya seperti kasus dugaan korupsi bawang merah yang terjadi di tahun 2015 dan 2016.

"Sedangkan untuk kasus dugaan pungli atau yang diduga terjadi di tahun 2017 ini, Saya sangat mendukung agar adanya proses dan upaya penyelesaian yang sesuai dengan  ketentuan yang berlaku di negeri ini," tandasnya.

Di akhir parade aksi FGMD, mahasiswa pun menggelar dan membuka mimbar bebas di depan kantor Wali Kota Bima. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item