Kalangkaan dan Tingginya HET Pupuk di Madapangga, AMMPM Gedor Kantor Camat

Kalangkaan dan Tingginya HET Pupuk di Madapangga, AMMPM gelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Madapangga, Kamis, 28  Desember 2017. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Aliansi Mahasiswa dan Masyarkat Peduli Madapngga (AMMPM) di bawah Koordinator Lapangan (Korlap) Irfan, menggelar unjuk rasa di depan kantor Camat Madapangga, Kamis, 28 Desember 2017, pagi tadi. Aksi yang berlangsung di Jalan Lintas Dena-Woro, Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima diikuti kurang lebih 15 orang massa aksi.

Irfan mengatakan, aksi yang dilakukannya terkait dengan fenomena kelangkaan pupuk di wilayah Kecamatan Madapngga. Kata dia, terkait keberadaan sirkulasi di Madapangga, pihaknya meminta perjelas Surat Ijin Usaha Serdangan (SIUP) Distributor ke Pengecer yang ada di tiap desa.

Dia pun meminta untuk menolak penjualan paksa pupuk non subsidi dan menyamakan harga pupuk di seluruh desa yang ada di Kecamatan Madapangga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi).

"Kami menolak kenaikan harga pupuk subsidi dalam bentuk apapun. Kami meminta penjarakan pengecer dan distributor yang menjual harga pupuk di atas HET," tegasnya.

Aksi massa ini dimulai dengan melakukan konvoi keliling sambil melakukan orasi sesuai tuntutan dan membagikan selebaran, FOKMMA menggunakan kendaraan pick up dan 4 unit sepeda motor dan memulai aksi start dari Desa Mpuri. 

Sekitar 10 menit aksi pun  berlangsung di Cabang Dena kemudian melanjutkan perjalanan melewati Desa Ncandi yang melewati Cabang Kampila. Massa aksi melaksanakan orasi dan membagikan selebaran di Cabang Bolo kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Camat Madapangga. 

Pertemuan AMMPM dan berbagai pihak di aula Kantor Camat Madapangga, Kamis, 28  Desember 2017. METROMINI/Dok
Kembali menurut Irfan, situasi dunia  di bawah mahjab ekonomi kapitalisme  telah menjadi mata rantai yang menyebabkan krisis di berbagai sektor, Lewat agenda-agenda restrukturisasi kawasan ekonomi khusus Indonesia telah menjadi lumbung infertasi kepentingan modal raksasa, baik dalam bentuk korporasi nasional sampai korporasi internasional. 

"Di NTB dalam prioritas program sebagai daerah ketahan pangan nasional berbanding terbalik dengan  situasi obyektif para petani di beberapa seperti di Bima, Dompu dan Sumbawa yang mengalami krisis pupuk," jelasnya.

Ia menambahkan, di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima untuk hal penyediaan pupuk bersubsidi di tahun 2017-2018 hanya 20.000 ton sementara kebutuhan pupuk petani di Kabupaten Bima sejumlah 31.000 ton.

"Kondisi ini menjadi ancama pengadaan pupuk kama sikap yang ambigu dari pemerintah daerah dalam menjawab persoalan petani di Kabupaten Bima," tandasnya.

Ia melanjutkan, kondisi ini, oleh pengecer di beberapa kecamatan menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Sehingga, petani tidak mampu menjangkau seperti di Kecamatan Madapangga yang harga pupuk bersubsidi bisa mencapai harga Rp170.000 hingga Rp180,000 ribu per saknya,

"Situasi inilah yang menjadi dasar analisa obyektif kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Madapangga meminta kepada Camat Madapangga agar dapat beraudensi terbuka dengan kami selaku masa aksi dan menyelesaikan persolan ini. Apabila bapak camat tidak beraudensi terbuka dengan kami, maka kami akan melakukan tindakan anarkis," ucap Irfan.

Akhirnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Kapolsek Madapangga IPDA Rusdi mencoba bertemu dengan masa aksi dan meminta berdialog langsung dengan H. Ibrahim (Distributor pupuk wilayah Madapangga) dan pertemuan itu pun berlangsung. 

Dalam pertemuan yang digelar di aula kantor Camat Madapngga dihadiri oleh Kapolsek Madapangga, H. Ibrahim, Kasi Kesra, Syafrudin, S.Sos, KUPT Pertanian Kecamatan Madapngga, Mukhtar, AB, Kasi Ekonomi, Hj. Rabiah, Kepala BPP Pertanian, Hj. Atika dan anggota Danramil Bolo.

Menurut Kepala BPP Pertanian, Hj. Atika mengucapkan terima kasih dengan adanya aksi ini menjadi bahan referensi selaku petugas penyuluh pertanian. kata dia, distributor berantai dengan pengecer dan posisi pihaknya hanya pengawas dan pemantau. 

"Kami pun berharap agar dapat mengawasi harga pupuk di wilayah dgn madapngga. Kami meminta agar dapat memegang data dan mendokumentasikan ketika ada pengecer yang menjual di atas HET, supaya kami dapat melaporkan ke pihak kepolisan," jelasnya.

Sementara itu dari pihak Distributor CV. Rahmawati, H. Ibrahim mengaku, terkait penyaluran pihak distributor tidak menjual langsung. Tapi proses penjualan dilakukan oleh pengecer yang menjual langsung ke masyarkat. 

"Pasal 10 ayat 3 disebutkan distributor wajib menyediakan pupuk 2 minggu ke depan. dan Negara berkewajiban menyediakan pupuk non subsidi dan bersubsidi," kata dia.

"Untuk itu, mari kita bekerja sama untuk memantau dan mengawasi beredarnya pupuk di wilayah Bima. Karena 60% pemegang pupuk di wilayah Bima di pegang oleh CV. Rahmawati," kata dia. 

Ia menambahkan,  ketika ada mobil truk yang menurunkan pupuk tolong di cek. Kalau ada sisa pupuk yang di turunkan di truk pun tolong dilaporkan ke pihaknya, agar pihaknya bisa memecat Pengecer tersebut. 

H. Ibrahim menambahkan, harga di HET pupuk 115.000/sak. Jika ada Kades menjadi pengecer itu tidak menjadi masalah. Seperti di Desa Ndano ada Kades yang menjadi pengecer. Dan sebelum menjadi Kades memang dia adalah pengecer dan Kades tidak wajib menjadi pengawasan peredaran pupuk. 

"Jika ada pupuk yang baru didrop, Saya tidak tau. Dan di wilayah yang saya pegang wajib tiap minggu dirop. Jika ada yang menyediakan pupuk  non subsidi itu pun tidak diwajibkan untuk dijual di msayarakat. Dan intinya, kalau ada pengecer yang bermain nakal terkait masalah pupuk tolong di laporkan ke kami, biar kami memecatnya," tutur dia. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item