Oknum Pegawai Tilep Asuransi Nelayan Akan Disanksi Tegas

"Dahlan: Media Tolong Kawal Kasus ini Sampai Tuntas"

Wakil Bupati Bima di Acara Bursa Inovasi Desa, Kamis, 28 Desember 2017. METROMINI/Agus Gunawan
KABUPATEN BIMA - Terkait dengan kasus pemontongan bantuan asuransi yang diperoleh seorang warga di Kecamatan Sanggar (Ibu Ramlah) asal Desa Kore yang dilakukan oleh Kepala KUPT Kecamatan Sanggar (Sb-red) dan juga kedua orang stafnya, Bbg dan Mhmd senilai Rp60 juta yang diberikan oleh Bupati saat lawatannya di Sanggar, 12 Desember 2017 lalu. 


Walaupun uang yang diambil dari total premi asuransi senilai Rp160 juta telah dikembalikan secara utuh senilai Rp60 juta. Namun, pihak Inspektoran Kabupaten Bima, pasca mencuatnya kasus ini di permukaan telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait. 



Dalam menanggapi masalah ini dan di tengah proses kasus yang sudah berjalan hampir dua minggu ini dan belum adanya kepastian maupun keputusana apa-apa. Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan , mengaku, pihak pemerintah tetap memproses masalah ini dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada 3 Oknum pegawai yang terlibat.  

Menurutnya, dirinya baru menerima hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari pihak Inspektorat dan saat ini pihaknya masih menganalisa bentuk kesalahan dan sanksi yang akan diberikan. 

"Saya baru terima BAP kasus ini. Dan masih dianalisa. Tentunya, setiap yang terlibat akan ditindak tegas. Kalau ketiga oknum itu terbukti melakukan kesalahan akan diberikan sanksi tabf berat," ungkap Dahlan di acara Bursa Inovasi Desa DESA yang dilaksanakan di aula Kampus STKIP Taman Siswa, Kecamatan Palibelo, Kamis, 28 Desember 2017. 

Diakuinya, mengenai sansi yang akan berikan para oknum pegawai, nantinya bisa dalam bentuk penurunan pangkat dan juga diberhentikan secara tidak terhormat.

"Sanksi yang diberikan bisa penurunan pangkat, bisa teguran, bisa dilepaskan dari jabatan dan atau hukuman berat pun bisa diberikan seperti pemberhentian secara tidak terhormat. Semua nanti menunggu analisa dan putusan dari kasus ini," terangnya. 

Dahlan berharap kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Bima agar tidak melakukan hal seperti yang di lakukan ketiga oknum pegawai ini.

"Semoga tidak terjadi lagi kepada ASN yang lain atas perbuatan yang merugikan masyarakaut ini dan ketiga oknum itu sudah terbukti melakukan kesaalah sebenarnya cuman, nanti akan dipertegas sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 5," pungkasnya.

Ia menambahkan, di tengah sudah terbukti melakukan kesalahan, sesuai Rapat Tim nantinya untuk tindakan sanksi seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan aturan PP Nomor 5. 

"Nanti kita liat di PP itu dan bentuk sanksinya pun akan ditentukan dalam rapat Tim. Pada prinsipnya tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saya harap media terus mengawal kasus ini sampe tuntas," tandas pria berambut putih itu.

"Tindakan seperti ini tidak bisa di biarkan, Tolong diawasi terus masalah ini," tutup dan tambah Wakil Bupati Bima. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item