Tak Tuntaskan Tuntutan BEM Bima Raya, Mahasiswa Minta Bupati Turun dari Jabatannya


Ratusan mahasiswa dari BEM Bima Raya saat menggelar aksi demonstrasi di depan pintu masuk kantor Bupati Bima, Senin, 18 Desember 2017. METROMINI/Azhar
KABUPATEN BIMA - Sebagai bentuk solidaritas dari tindakan represif yang dilakukan pegawai di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima, pada aksi BEM STISIP yang berujung chaos, Senin, 11 Desember 2017 lalu.

Baca: Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi di Bima Berujung Chaos

Senin, 18 Desember 2017 jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bima Raya yang terdiri dari BEM STISIP, STIHM, IAINM, STKIP Bima dan STIE Bima menggelar aksi unjuk rasa di Mapolres Bima Kota, Kantor Bupati Bima serta di DPRD Kabupaten Bima. Aksi mahasiswa yang berjumlah lebih dari 200 orang itu dipimpin oleh Kordinator Lapangan (Korlap), Ardiansyah, 

"Kami melakukan aksi demonstrasi hari ini, terkait dengan persoalan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 lalu dalam momentum Memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia. Di mana aksi dari BEM STISIP Mbojo Bima mendapat tindakan represif dari pegawai Distanbun Kabupaten Bima yang menimbulkan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pegawai di Distanbun," ucap Ardiansyah, dalam orasinya.

Ardiansyah mengaku, pihaknya mendesak Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri untuk menyikapi serius atas insiden tersebut dan harus memeriksa serta memecat oknum pegawai Distanbun yang terlibat tindakan represif terhadap mahasiswa. 

"Kami mendesak pihak Kepolisian untuk memproses dengan segera laporan rekan-rekan mahasiswa dari STISIP yang menjadi korban kebiadaban dan tindakan represif oknum pegawai Distanbun, Serta meminta Bupait Bima menindak tegas oknum anak buahnya yang telah melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa saat demo Hari Anti Korupsi lalu," pungkasnya.

Selain itu, Ardiansyah pun menyampaikan tuntutannya agar Bupati Bima mencopot Kadis Tanbun Kabupaten Bima dan jika Bupati tak bisa mengidahkan tuntutan ini, Ardiansyah meminta agar Bupati segera mengundurkan diri dari jabatannya.

"Apabila Bupati Bima tak mengambil sikap tegas atau Bupati tak bisa menyelesaikan masalah ini, kami minta  Bupati mundur dengan segera dari jabatannya saat ini," tegas Ardiansyah.

Ia menjelaskan, dalam aksi di Hari Anti Korupsi merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan oleh mahasiswa bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir keberadaanya. Saat ini, di Pemerintah Kabupaten Bima, bisa dikatakan nafsu korupsi telah  menggila. Tidak mengenal batasan dan tingkat jabatan yang ada, semua dilahab dengan rakus mulai dari kasus Bibit Jagung dan Kedelai, Kasus Bawang Merah, Illegal Logging di Hutan Lindung bahkan ekspolitasi Sumber Daya Alam dan tingkat korupsi di Dikbudpora Kabupaten Bima yang kerap mewarnai perjalanan pemerintah kabupaten bima saat ini. 

"Berbagai kasus itu semakin merajalela dan menggeroggoti sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh elit pejabat pemerintah saat ini. Ketika korupsi dibiarkan terus menerus hanya akan memperhambat laju perkembangan sebuah daerah dan mengantar kita pada kehancuran yang tak terbayangkan," paparnya. 

Untuk itu, sebagai mahasiswa, lanjut dia, yang merupakan bagian dari insan pengawal demokrasi tentunya mempunyai kewajiban dalam mendorong agar pelaku korupsi segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, Harus ada efek jera bagi yang lain agar tidak merampas uang rakyat serta tidak melakukan suap yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat apda umumnya. 

"Namun, sampai saat ini para pelaku koruptor masih terus menggeroggoti uang rakyat dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi masih ditemukan pada wajah birokrasi yang ada. Padahal sudah jelas dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ditambah lagi adanya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, namun sayang semua tidak berjalan maksimal di Kabupaten Bima untuk saat ini," jelasnya.

Perwakilan mahasiswa dari BEM Bima Raya saat menggelar dialog dengan Wabup Bima, Drs. H. Dahlan di depan pintu masuk kantor Bupati Bima, Senin, 18 Desember 2017. METROMINI/Azhar
Sementara itu, Bupati Bima yang diketahui berada di Mataram saat ini diwakili oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan yang menemui mahasiswa di depan pintu gerbang kantor Bupati Bima. Wakil Bupati mengatakan, bahwa terkait pegwai yang melakukan pemukulan atau pelanggaran hukum akan diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses secara hukum yang tentunya akan dilakukan sebegaimana hukum yang berlaku di negara ini.

"Untuk tuntutan Kadis Tanbun Kabupaten Bima yang dicopot dari jabatannya, saya akan sampaikan ke Bupati dan kami akan melakukan rapat pimpinan terkait persoalan dan tuntutan adik-adik mahasiswa," ucap Dahlan.

Kata dia, pihaknya berharap agar mahasiswa agar dapat mengawasi kebijakan Pemkab Bima dengan dan Wabup berharap agar dapat menjaga bersama situasi dan kondisi keamanan yang ada di Kabupaten Bima. 

"Sepulang Bupati dalam tugas luar daerahnya nanti, saya akan menyampaikan secepatnya terkait tuntutannya dan proses dari masalah yang terjadi ini," tutup Wabup/

Setelah mendengar penjelasan dari Wabup Bima, massa aksi BEM Bima Raya melanjutkan aksinya di DPRD Kabupaten Bima dan hingga akhir aksi ini berjalan, situasi dalam keadaan aman dan kondusif. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item