ADD 2016 dan 2017 Dinilai Bermasalah, Kantor Desa Sandue-Sanggar Didemo Warga

Warga Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima menggelar unjuk rasa di depan kantor kepala desa, Senin (8/1/2018). METROMIN I/Agus Gunawan
KABUPATEN BIMA - Warga di Desa Sandue, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima mengelar unjuk rasa di depan kantor Desa Sandue, Senin, 8 Januari 2018. Warga meminta Kepala Desa, Kepala Badan Musyawarah Desa (BPD) dan Bendahara Desa Sandue agar bisa diperiksan  dan diproses secara hukum dalam dugaan korupsi dana desa yang ada di Desa Sandue. 

Dalam aksi itu, Kordinator Lapangan (Korlap) Arif Faitul Anhar mengatakan, ketiga oknum perangkat desa yang ada di Desa Sandue, diduga bersekolkol dalam penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2016 dan tahun 2017 lalu. Untuk itu, kata Anhar, pihaknya meminta kepada pihak Inspektorat Kabupaten Bima dan Kepolisian Resort Bima agar memproses kasus ini. 

"Kepala desa, Bendahara desa dan Ketua BPD Sandue diduga kongkalingkong pada anggaran ADD tahun 2016 dan 2017. Dugaan dan indikasi korupsi ini diminta agar lembaga terkait seperti Inspektorat dan pihak kepolisian agar memeriksa ketiga oknum perangkat desa tersebut," ucap Anhar, Senin, pagi tadi. 

Anhar menjelaskan, dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa di dua tahun yang lalu. Diduga tidak sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sandue.

Pada Pengguaan ADD di tahun 2016, kata Anhar, banyak sekali kegiatan yang tidak dijalankan. Baik kegiatan non fisik maupun dan kegiatan fisik sebagaimana yang tertuang dalam APBDes. Ia merinci, sebut saja item pembelanjaan garam beryudium dengan anggaran Rp1.075000, ada juga kegiatan pembinaan qori dan qori'ah sebesar Rp7.200.000, belanja motor dinas senilai Rp.6.500000, pembuatan profil desa sebesar Rp2.570.000, pembukaan jalan ekonomi di Dusun Nanga Na'e yang menelan anggaran sebesar Rp238.900.000.

"Semua pekerjaan yang disebutkan tersebut pada tahun 2016 tidak maksimal dikerjakan maupun pelaksanaan pengadaan barangnya. Selain itu, Pembuatan jamban komunal sebesar Rp2.000.000 tidak maksimal hasilnya dan masih banyak lagi kegiatan fisik dan pemberdayaan yang belum dikerjakan," jelas dia dalam keterangan persnya.

Lanjut Anhar,  tidak hanya ADD di tahun 2016 saja yang bermasalah. Pada pelaksanaan ADD tahun 2017 lalu pun masih banyak pekerjaan yang patut dipertanyakan kejelasan penggunaan uang yang ada.

"Kami sebagai masyarakat Desa Sandue menilai pekerjaan sebagaimana yang telah direncanakan awalnya dan tertuang dalam APBDes tahun 2017 lalu, sampai hari ini masih ada yang belum dikerjakan dan menjadi buat pertanyakan bagi warga Sandue," papar dia.

Diterangkannya, pekerjaan bidang pembangunan fisik di tahun 2017 lalu ada item timbunan halaman kantor desa sebesarRp17.938.000. Pada kegiatan ini tidak termasuk dalam hasil Musrembang Desa. Dan pekerjakan yang dilaksanakan tidak memenuhi pagu anggaran yang disediakan.

Ia menambahkan, pada pembangunan pagar kantor desa sebesar Rp41.962.000. Hasilnya, yang dikerjakan hanya sebagian saja. Demikian pula pekerjaan pagar kuburan yang menelan anggaran Rp25 juta.

"Selain itu, ada proyek pekerjaan pembukaan gang desa senilai Rp50 juta. Anggaran untuk masjid di Dusun Nanga Na'e senilai Rp20 juta yang hingga saat ini belum dikerjakan," tegas dia

"Selain itu, ada juga beberapa bidang lainpun yang belum dilakukan pembelanjaaannya sampai hari in Pada Bidang Penyelenggaraan Pemeritah dituangkan belanja pakaian kopri senilai Rp3.300.000 dan kegaiatan penyusunana peraturan desa tentang APBDes sebesar Rp4.250.000 yang dipertanyakan fisik pengadaan tersebut," tambah Anhar memaparkan masalah yang ada di Desa Sandue saat ini. 

Sementara itu, pihak Kepala Desa, Kepala BPD Kepada Desa maupun Bendahara Desa masih diupayakan untuk dikonfirmasi terkait dengan sorotan warga saat aksi yang digelar pagi tadi. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item