Bupati ke Hongkong? Aktivis "Heran" dengan Mutasi Kosongkan Jabatan Kabag HumasPro

Aktivis muda asal Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Solihul alias Igen Prakosa (kiri). METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Aktivis muda asal Kabupaten Bima, Solihul menyorot kebijakan mutasi yang dilakukan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Puteri yang berlangsung, Rabu, 3 Januari 2018 pekan lalu.

Menurutnya, menjelang sepekan dilakukannya mutasi yang diantaranya adalah Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler (HumPro) setda Kabupaten Bima, Armin Farid, S,Sos menjadi pejabat definitif sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan (BKD Diklat) Kabupaten Bima sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala di Badan tersebut, terjadi kekosongan pada ajabatan Kabag HumPro saat ini. 

"Kebijakan ini dinilai riskan dan beresiko. Semestinya, kosongnya pejabat di level Kabag Humas dan Protokoler segera diisi dengan Plt juga. Mengingat alur administrasi seperti paraf Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi aparatur Pemkab Bima perlu persetujuan seorang Kabag yang mengatur keprotokoleran sebuah pemerintahan daerah," ucap Solihul atau pemilik akun Facebook, Igen Prakosa itu. 

Menurut Igen, sapaan akrabnya, memang secara fungsi dari bagian akan dihandle dengan keberadaan  beberapa Kasubag di Bagian HumPro. Tapi, secara administrasi yang baik dan sistimik, Bupati Bima harus mempertimbangkan adanya pimpinan dalam sebuah tubuh organisasi perangkat daerah yang ada. 

"Jika tidak, dalam hal penentuan kebijakan yang nilainya urgen dan mendesat dan tehnis tentu akan menuai keputusan yang tidak maksimal serta memicu persaingan yang tidak sehat dengan sengaja dibiarkannya kosong seperti itu," terang pemuda asal Kecamatan Langgudu itu.

"Pemberian Sanksi UPTD Perikanan Sanggar pun Disorot"

Ilustrasi. FOTO/Google
Selain itu, Solihul pun menyorot soal mutasi Kepala KUPT Dislutkan Kecamatan Sanggar (Subhan, S.Pi) yang dianggap sebagai pemberian hukuman karena menilep uang bantuan asuransi nelayan.

Baca: Akhirnya, Uang Asuransi Milik Janda yang 'Ditilep' ASN DKP Dikembalikan

Kata dia, Subhan yang merupakan salah seorang pejabat eselon III yang kini menjadi staf biasa di Dislutkan Kabupaten Bima atau dicopot jabatannya adalah bagian dari pemberian sanksi atas kasus tersebut. Namun, dibungkus dengan memutasi beberapa pegawai yang setara, sepertinya ada upaya ingin memberi hukuman dan mengaburkan substansi persoalan yang ada.

Kata dia, semestinya dalam kasus penilepan tersebut . Pihak Pemkab Bima menyampaikan laporannya secara terbuka di tengah adanya dugaan uang tersebut melibatkan adanya pejabat di atas mereka. 

"Pemberian sanksi terhadap Subhan, S.Pi oleh Bupati Bima yang dibungkus dengan memutasi serta merapikan sturuktur yang ada di tubuh Dislutkan Kabupaten Bima, seolah sengaja ingin mengaburkan pemberian sanksi terhadap Kepala KUPT Sanggar tersebut," ungkapnya.

"Karena, Sanksi pencopotan jabatan saja tanpa ada hukum administratif lainnya dan tidak diterangkannya sanksi pada dua pelaku (pegawai) lainnya yang bekerja di KUPT Sanggar dalam kasus penilepan itu mencerminkan kebijkan Bupati dalam membina bawahannya tidak serius," tambah dia.


Ia mengaku, sampai saat ini, belum ada kabar dari Pemkab Bima tentang keputusan yang transparan dan hasil pemeriksaan inspektorat terhadap kasus penilepan uang asuransi nelayan yang ada di Kecamatan sanggar lalu.

"Kalau serius diberi sanksinya, tentu bukan kabar Subhan saja yang dicopot, Tapi pemberian sanksi administrasi terhadap Subhan dan dua pegawai yang terlibat tersebut pun dikabarkan ke publik melalui media," tambah Igen, Minggu (7/1/2018) kemarin. 

Sementara itu, dilansir dari sebuah media online di Bima. menurut mantan  Kabag HumasPro setda Kabupaten Bima, Armin Farid mengaku, tindakan pendisiplinan sudah dilakukan terhadap Subhan (Kepala KUPT Dislutkan Kecamatan Sanggar). 

Kata Armin, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 6 jam di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Bima oleh 6 orang pemeriksa, yang dipimpin oleh inspektur pembantu Andi Haris Nasutian S. IP pada taggal 16 Desember 2017 lalu, tindakan pencopotan terhadap Subhan diambil dengan mengacu kepada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

"Pencopotan jabatan ini diharapkan bisa memberikan efek jera, agar kedepan para pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati tidak melakukan penyimpangan yang bisa mencorong wibawah ASN dan pemerintah," tandasnya. 

Sementara itu, dirilis dari edaran yang disampaikan pihak Bagian Humas dan Protokoler setda Kabupaten Bima, sesuai dengan SK nomor: 821.2-7.07.2.2018 saat dilakukan pembacaan hasil mutasi di aula kantor Pemkab Bima, Rabu, 3 Januari 2017 lalu, Bupati menetapkan:
  • Armin Farid, S.Sos jabatan lama Kabag Humaspro Kabupaten Bima jabatan baru Sekretaris BKD Kabupaten Bima,
  • Nia Kurniati, S.Pi jabatan lama pelaksana pada Dinas Perikanan dan Kelautan Lingkup Pemkab Bima, jabatan baru Kepala Seksi Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima Bima.
  • Edi Munadar, SP, jabatan lama Kepala Seksi Infrastruktur kelautan dan perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Bima, jabatan baru kepala tempat pelelangan ikan kecamatan Langgudu.
  • Drs. Burhanuddin jabatan lama, kepala unit penunjang kelautan dan perikanan Kabupaten Bima, jabatan baru Kepala Seksi Infrastruktur kelautan dan perikanan Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bima,
  • Anwar, S.Sos jabatan lama Kepala Tempat Pelelangan Ikan kecamatan Langgudu, jabatan baru Kepala Unit Penunjang kelautan dan perikanan kecamatan Langgudu,
  • Asikin, S. Sos jabatan lama Pelaksana pada terminal kecamatan Sanggar jabatan baru kepala unit penunjang kelautan dan perikanan kecamatan Langgudu.
  • Ir. Suhardin jabatan lama, kepala seksi perikanan tangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bima, jabatan baru pelaksana pada Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bima,
  • Subhan, S.Pi, jabatan lama kepala unit penunjang kelautan dan perikanan Kecamatan Sanggar, jabatan baru pelaksana pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bima.
Informasi yang dihimpun, di tengah kosongnya jabatan definitif maupun pelaksana tugas pada posisi Kabag HumasPro setda Kabupaten Bima, belum ada langkah Bupati untuk segera menunjuk pejabat kepala di sana. 

Saat ini, menurut seorang Sumber berinisial R, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, diduga sedang berada di luar negeri (Hongkok-red). Dalam lawatannya ke Hongkong itu, belum jelas disampaikan secara resmi oleh pihak Pemkab Bima terkait kegiatannya saat ini.

Kasubag Protokoler  Bagian HumasPro setda Kabupaten Bima, Yan  Suryadin, S.Sos yang disinggung via akun Facebook miliknya, belum menanggapi pertanyaan Reporter Metromini  dan terkait dengan dugaan Bupati Bima ke Hongkong, masih dikonfirmasi lanjut soal kabar ini.  (RED)





Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item