Soal ke Hongkong Masih Digugah. Aktivis ini Menduga Mutasi Atas Dasar "Dagang Sapi"

Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Bima saat berfoto  bersama Ir. H. Taufik Rusdi (paling kiri) bersama istri. Taufik saat ini berstatus tersangka dugaan kasus korupsi yang di mutasi kemarin di definitifkan sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Dugaan yang cukup menyakinkan, menurut  seorang aktivis Bima, Solihul alias Igen terkait dengan kepergian Bupati Bima ke luar negeri yang kabarnya ke Hongkong--yang baru saja pulang dari tanggal 11 Januari 2018 lalu. Proses dalam perijinin Bupati Bima (Hj. Indah Dhamayanti Putri) harus disampaikan ke ruang publik.


Kata dia, jika memang dugaan kepergian Bupati ke luar negeri tanpa ijin dari Mendagri. Terungkap pula bahwa kabar adanya seorang Bupati di Sulawesi Utara yang ke luar negeri tanpa ijin Mendagri bisa dinonaktifkan sementara waktu.

"Terkait rumor kepergian Bupati ke Hongkong itu mesti dijelaskan dan diklarifikasi kepada masyarakat Kabupatei Bima. Apa benar Beliau ke Hongkong? Jika memang keluar negeri, apa sudah mengantongi ijin Mendagri? Sebab, kita harus punya pemimpin  yang transparan serta tidak pandai mencari pencitraan di tengah multi problema yang dihadapi rakyat saat ini," ujar Igen, Rabu (17/1/2018) kemarin.

Dia mengungkapkan, kompleksitas masalah yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bima. Musibah banjir bandang di hari Sabtu dan Minggau (13-14 Januari 2018) menjadi catatan kelam, saat di 18 Desa yang ada di 5 Kecamatan di Kabupaten Bima menjadi korbannya. 

"Tuhan telah memperingatkan kita agar benar-benar menjadi bumi yang diwariskannya kepada manusia. Tapi, jika dalam menata kehidupan sosial diduga dikendalikan oleh pemimpin yang tidak layak dan dipilih karena simpati bukan karena kecerdasannya. Keadaan hari ini, tentu jawaban dari kebodohan kita semua. Belum selesai masalah pupuk. Ditambah banjir bandang. Dan baru-baru ini, kita menyaksikan kebijakan Bupati Bima yang sarat dugaannya berdasarkan pola 'dagang sapi'. Bukan karena kompetensi dan kualiatas pejabat yang dipilih," jelas aktivis asal Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima itu.

Soal mutasi, lanjut dia, yang menjadi catatan kritis pihaknya yaitu diangkatnya Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bima, Ir. Taufik Rusdi sebagai pimpinan definitif yang sebelumnya menjabat Sekretaris dan Plt. Kepada di BPBD.

"Semua kita tahu bahwa Ir. Taufik Rusdi adalah tersangka di salah satu kasus korupsi yang santer dengan nama kasus Fiberglass. Menetapkan Taufik Rusdi di tengah masyarakat sedang melakukan rehabilitasi atau perbaikan pasca bencana dengan banyaknya anggaran dari pusat dan track record kepala instansi terkait bermasalah dan sering diperiksa Polda. Tentu kondisi ini menjadi pertanyaan banyak pihak, di tengah adanya banyak stok pejabat level esselon II di Kabupaten Bima," papar dia.

Diakuinya, dari 11 Pejabat yang dilantik kemarin. Selain Taufik Rusdi, diduga pula Bupati mempromosikan beberapa seorang pejabat yang dinilai menyayat sisi keadilan jabatan di tengah aparatur Pemerintah Kabupaten Bima saat ini.

"Ada dua jabatan yang dilantik baru Bupati yang melukai banyak pejabat lainnya karena promosi jabatan terhadap beberapa pejabat ini bisa dikatakan sebagai kebijakan spesial bupati. Yang pertama, diangkatnya mantan Kabag Humas (Armin) menjadi Sekretaris BKD Diklat Kabupaten Bima dan juga Plt. Kepala di BKD tersebut. Dan di mutasi kemarin, dipromosikannya Adel Linggiardi dari Eselon III (Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Disnaker) menjadi Kepala DPPKAD Kabupaten Bima," papar dia.

"Pak Adel ini kan sudah bukan rahasia umum lagi bahwa masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati. Pak Adel sengaja menjadi Kabag Umum dulu di era mantan suami Bupati (Bupati Ferri Zulkarnain) dan non job saat di Bupati Syafrudin. Baru di era Bupati sekarang mendapat ruang yang spesial di tengah banyaknya pejabat esselon II senior yang ada dan tak dilirik oleh Bupati," tambah dia.

Ia menegaskan, sinyalemen adanya mutasi atas dasar kebijakan 'dagang sapi', Bupati sengaja mengosongkan beberapa jabatan strategis dan masih memposisikan kapasitas Plt di beberapa dinas yang dugaannya seperti menunggu faktor X baru didefinitifkan kepala seperti di penggati Plt. di Dikbudpora, Plt. Kadikes, dan kosongnya posisi Kepala KesbangPol, Kabag Humas dan Kabag Tata Pem setda Kabupaten Bima pasca dua kali mutasi yang digelar awal bulan Januari 2018 ini.

"Banyak pihak yang menduga bahwa mutasi 11 pejabat kemarin bukan karena kompetensi. Dan demikian pula dengan kosong serta masih dipertahankannya Kepala berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang sepertinya kebijkan ini baru bisa terlihat normal saat proses seperti 'dagang sapi' sudah terjadi. Kuat dugaan adanya setoran. Bukan karena kompetensi atau standar penempatan pejabat yang normal sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," jelasnya.

Kata dia, perkiraan di atas bukan menjadi rahasia umum lagi. Memang, kata dia, pihaknya tak memiliki bukti yang cukup kuat seperti adanya kuitansi dalam dugaan jual beli jabatan tersebut. Tapi, indikator ini bisa terbaca dan di sosial media, ramai warganet menyinggung belum diisi pejabat karena dugaan setoran belum ada.

"Walau semua masih dugaan. Namun, kuat keadaan yang terjadi demikian. Untuk itu, kami mengingatkan Bupati ke depannya agar melakukan mutasi berdasarkan  Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B.1405/KASN/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pemkab Bima diwajibkan mengimplementasikannya. Proses awalnya, pihak Pemkab harus mengumumkan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bima dengan ini menetapkan sejumlah nama," jelas dia menegaskan. 

Sementara itu dilansir dari pemberitan situs media online lainnya. Setelah memutasi 7 pejabat sebelumnya, mutasi yang dilakukan Bupati Bima kemarin, berikut nama-nama yang dirilis dari siaran Bagian Humas dan Protokoler setda Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keputusan nomor 821./31/07.2/2018, sebagai berikut: 
  1. Ir. Indrajaya dari Sekretaris DPRD menjadi Kadis Pertanian dan Perkebunan, 
  2. Ir. Rendra Farid yang sebelumnya Kadis Pertanian dan Perkebunan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 
  3. Drs. H. Moh. Mawardi, MT dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah, 
  4. Drs. Ishaka yang sebelumnya kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Bima.
Di samping itu berdasarkan surat keputusan nomor nomor 821./30/07.2/2018, Bupati Bima melakukan promosi 7 pejabat Eselon III ke eselon II yaitu :
  1. Drs. Dahlan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, 
  2. Drs. Agussalim, M.Si yang sebelumnya Sekretaris Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi Kepala DPMPTSP, 
  3. Salahuddin SH, M.Si yang sebelumnya Sekretaris Inspektorat menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, 
  4. H. Nasrullah, S.Sos – Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, 
  5. Ir. H. M Taufik Rusdi - Sekretaris BPBD menjadi Kepala Pelaksana BPBD, 
  6. Drs. Aris Gunawan dari Sekretaris DP3AP2KB menjadi Kepala DP3AP2KB, 
  7. Adel Linggi Ardi, SE - Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima.
Di sisi lain, dalam hal perimbangan pemberitaan terkait sorotan aktivis tersebut. Bupati Bima atau pihak Bagian Humas dan Protokoler setda Kabupaten Bima masih dikonfirmasi lebih lanjut. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item