Soal Pupuk, Irfan Sarankan Bentuk Satgas Pemantau dan Pengawasan Pendistribusiannya


Kondisi masyarakat di Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima saat berebutan masalah pupuk, kemarin. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Kepala Bidang (kabid) Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bima, Irfan, S.Sos mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir ini, gejolak masalah pupuk kian mencengangkan. Penghadangan truk pendistribusian pupuk dalam pekan ini setiap hari selalu terjadi.

Dia menceritakan, hari Selasa, 16 Januari 2017 lalu, mobil truk pengangkut pupuk dari gudang pupuk milik CV. Rahmawati di Dusun Tegalsari, Desa Rato, Kecamatan Bolo dihadang oleh sekitar 150 orang petani dari Desa Leu, Kecamatan Bolo. Saat itu,  alokasi pupuk yang sebenarnya akan dialokasikan untuk daerah di Desa Renda, Kecamatan Belo. 

"Supir truk dan beberapa buruhnya sudah menyampaikan kepada para petani bahwa pupuk itu merupakan jatah untuk di Desa Renda. Namun, himbauan itu tak dihiraukan oleh masyarakat dan masyarkat petani pun naik ke atas truk dan menurunkan sendiri pupuk dan disimpan di pinggir jalan di Desa Leu," ungkap dia.


epala Bidang (kabid) Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bima, Irfan, S.Sos. FACEBOOK/Irfan Odu
Kata dia, keadaan itu pun segera direspon oleh Babinsa Desa Leu (Sudono) yang dibantu oleh 5 orang anggota Pol PP Kecamatan Bolo. Babinsa Desa Leu meminta kepada  masyarakat agar pupuk yang diturunkan jangan dulu dibawa kerumahnya. 

"Dan akhirnya pupuk itu masing-masing di hitung setelah diketahui jumlahnya, barulah dilakukan pembayaran oleh para petani dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata dia.

Diakuinya, walau aparat telah menghimbau dan mengingatkan pada kejadian penghadangan truk yang memuat pupuk ini. Namun, kondisi ini kian terjadi dan melebar ke desa-desa yang lain.

"Memang saat itu dan sebelumnya, aparat sudah meminta kepada masyarakat agar jangan mengulangi lagi penghadangan. Namun, kejadian penghadangan masih juga terjadi. Dan saat di Desa Leu, jumlah pupuk yang diturunkan sebanyak 200 sak dan dibayar langsung oleh masyarakat dengan harga Rp105.000/sak-nya," ungkap dia.

Kemarin, kondisi yang tak elok pun terjadi di Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kata dia, pupuk yang ada di atas truk, langsung diserbu warga dan seperti kondisi 'orang yang kelaparan', para petani mengambil dan merebut pupuk yang ada.

Warga di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima menurunkan dan membayar paksa pupuk setelah dilakukan penghadangan pada sebuah truk, Selasa (16/1/2018) lalu. METROMINI/Dok
"Kondisi ini cukup memprihatinkan. Dan masalah pupuk yang kerap memicu tindakan krimininalitas di tengah masyarakat ini tentu jika dibiarkan akan berpotensi pada bermunculannya konflik atau benturan baru yang terjadi dan selalu mengganggu kantibmas di tengah masyarakat kita," papar dia.

"Rabu kemarin pas pupuk yang masuk di Desa Risa. Ratusan warga berkerumun dan berebutan pupuk seperti 'orang yang kelaparan'. Tentunya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan mengundang konflik yang baru akibat gesekan perebutan pupuk yang memang sedang dibutuhkan petani di musim tanam ini," jelas dia menambahkan.


Untuk itu, kata Irfan, aibat kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima dan memicu tindakan kriminalitas warga yang sudah beberapa kali terjadi di tengah masyarakat seperti penghadapan dan menurunkan pupuk dari atas truk 'secara preman'.

"Kondisi ini harus dipikirkan agar tidak terus terulang kembali. Selain kondisi yang tak elok  dan betapa mudahnya masyarakat melakukan tindakan kriminal di tengah kebutuhannya yang mendesak. Karena itu, untuk masalah pupuk, pihak pemerintah harus sudah memikirkan solusi dan keseriusannya atas masalah ini," tandas pejabat muda asal Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima itu.

Warga di Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima menurunkan dan membayar paksa pupuk setelah dilakukan penghadangan pada sebuah truk, Selasa (16/1/2018) lalu. METROMINI/Dok
Dia menyarakan, dalam langkah antisipasi atas kelangkaan pupuk dan kondisi kekinian yang menggambarkan tindakan yang tak sedap di mata masyarakat luar daerah Bima, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) dalam memantau dan mengawasi pendistribusian  pupuk ini. 

Menurutnya, dalam Tim Satgas tersebut tentu harus melibatkan unsur dari TNI-Polri dan dinas terkait yang sifatnya mendesak dalam menghalau dan memberikan solusi di tengah menghadapi masalah pupuk.

"Soal keberadaan para spekulan nakal maupun tindakan kriminal warga atau kejadian pemblokiran jalan karena terlambatnya jatah pupuk yang masuk di desa. Solusi yang kami sarankan segera dibentuk Tim Sargas Pemantau dan Pengawasan Pendistribusian pupuk ini," terangnya.

"Dalam penanganan Tim Khusus dalam bentuk Satuan Tugas dari beberapa institusi terkait, Insya Allah berbagai kendala yang ada selama ini, bisa dikaji, diteliti dan dicarikan solusi bahkan pemberian sanksi yang tepat atas masalah yang terjadi," pungkas dan tutup alumni STISIP Mbojo Bima itu. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item