Bibit Kedelai Rp3 M, Satu Catatan Buruk Lagi di Distanbun

Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (GEMPPAR) Bima-NTB menggelar unjuk rasa di Kantor Distanbun Kabupaten Bima, Kamis, 7 Desember 2018 kemarin. METROMINI/Iron Mawansyah
KABUPATEN BIMA - Sepertinya tak pernah usai dari dugaan prhara dan skandal di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima. Di tahun-tahun sebelumnya, dugaan masalah bibit bawang merah hingga berujung laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga masalah bantuan alat pertanian yang diduga sarat permainan oknum dinas tersebut.

Di tahun 2017 lalu, masalah bantuan bibit jagung dan chaos terjadi antara mahasiswa dan para ASN di kantor yang terletak di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima itu. Belum lagi, penanganan pupuk ke petani yang dinilai lemahnya pengawasan pihak dinas dalam menyiapkan pendampingannya kepada para petani di Kabupaten Bima.

Baca juga:
Kamis, 7 Desember 2018 kemarin. Kantor Distanbun Kabupaten Bima kembali didatangi pengunjuk rasa. Demonstrasi itu dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (GEMPPAR) Bima-NTB. 

Kordinator aksi, Suroso menjelaskan, demonstrasi yang dilakukannya terkait dengan bantuan bibit kedelai. Kata dia, di tahun 2017 lalu, anggaran bantuan untuk bibit kedelai mencapai angka Rp3 miliar. Bibit itu seharusnya dibagikan kepada tiap kecematan terutama di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Palibelo.

Suroso menilai tidak ada realisasikan dan pantauan mereka pada lahan yang sudah ditentukan pihak Distanbun sesuai kelompok tani yang ada. Menurutnya, di tahun 2017 lalu, tidak ada tanaman kedelai hasil dari bantuan bibit kedelai dari Distanbun kepada para petani. Dan petani hanya menanam jagung pada lahan yang sudah ditetapkan untuk penanaman kedelai. Kata dia, bantuan bibit kedelai itu bersumber dari bantuan pihak Pemerintah Provinsi lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.


Suroso mempertanyakan bentuk kepastian bantuan bibit kedelai bernilai miliaran tersebut. "Bibit kedelai yang ada di Distanbun itu diberikan kepada siapa? Dan dikemanakan bibit itu, sehingga tidak ada realisasi penanaman kedelai di tiap desa yang sudah ditentukan," heran dia.

Senada dengan Suroso. Seorang warga yang berhuni di Kecamatan Tambora pun memberikan keterangannya kepada Metromini. Kata dia, masalah bibit kedelai yang masuk di Kecamatan Tambora khususnya di Desa Kawinda To'i, para kelompok yang dibentuk diduga semuanya illegal. 

Menurut dia, dalam surat keputusan kelompok tani penerima bantuan bibit kedelai tidak ada tanda tangan Kepala Distanbun yang saat itu masih dijabat oleh Pak Rendra Farid. 

"Kami menduga ada permainan antara Tim di desa termasuk oknum anggota dari TNI dan juga keterlibatan Kepala  Bidang (Kabid) Tanaman Pangan," cetus dia, kemarin.

Dia mengaku, perihal kabar ini didengarnya langsung dari penyampaikan mantan Kadistanbun, Pak Rendra Farid. 

"Diduga yang bermain dalam hal kelompok tani penerima bantuan fiktif atau illegal ini, kalau ngak salah inisial nama Kabidnya 'M'. Dan kami mengetahui hal ini, karena waktu itu Pak Rendra sendiri yang ngomong di depan Kades Kawinda To'i bersama Babinsa Kawinda Toi bahwa dasar illehalnya kelompok kedelai itu karna tidak ada tanda tangan Kadis," paparnya.

Kembali kepada ke aksi GEMPPAR. Suroso menegaskan pihaknya tetap akan mengawal kasus bantuan bibit kedelai ini. Ia pun meminta pertanggungjawaban pihak dinas atas diduganya uang Rp3 miliar yang disalahgunakan oknum di Distanbun dan jaringannya. 

"Kami menuntut tanggung jawab pihak Distambun dalam masalah bantuan bibit kedelai tahun 2017 lalu. Dan meminta Bupati Bima agar melakukan pembinaan kepada Kabid Tanaman Pangan Distanbun Kabupaten Bima," papar dia.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. Muhammad Natsir menanggapi aksi Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (GEMPPAR) Bima-NTB di halaman Kantor Distanbun Kabupaten Bima, Kamis, 7 Desember 2018 kemarin. METROMINI/Iron Mawansyah
Dalam aksi yang ditanggapi Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. Muhammad Natsir menanggapi pihaknya saat ini sangat terbuka menerima aspirasi, Apalagi aspirasi yang disampaikan sangat positif dalam mendukung perbaikan program di Distambun Kabupaten Bima. 

"Ini hal yang positif. Saya rasa kita akan tukar pikiran untuk bagaimana memperbaiki program yang ada di Distambun. Kami sangat terbuka untuk menerima aspirasi semacam ini," tangkasnya.

Dia menjelaskan, untuk proyek bantuan bibit kedelai, sebenarnya proyek itu berasal dari Pemerintah Provinsi. Dan bantuan itu bukanlah sepenuhnya tanggungjawab Distambun secara keseluruhan dan pada proses pelaksanaannya.

"Kami bersama adik-adik yang demo akan turun mengecek ke lapangan. Langkah ini sebagai tanggungjawab kami sesuai dengan tugas yang ada, DAn karena proyek ini adalah proyek provinsi, sifatnya kami hanya memfasilitasi saja," jelasnya.

Dia berharap kepada para massa aksi dan juga masyarakat pada umumnya, agar menyatukan visi dalam menyukseskan program yang ada di Distambun. Dia pun mengaku memang perlu ada komunikasi yang baik dalam setiap menyelesaikan persoalan yang muncul.

"Saya berharap pertemuan dengan adik-adik ini tidak saja sekarang, tapi untuk kedepan juga. Hal ini agar pihak Distanbun juga bisa lebih terbuka dan berkomunikasi yang sehat untuk memperbaiki program pertanian dalam rangka mensejahterakan petani yang ada di Kabupaten Bima," tandas dia, (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

IKLAN BACALEG DPRD KOTA BIMA

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item