Hamdan Zoelva Kupas History Bima dan Kunci Kejayaannya


Aktivis Bima (Nas Klate Junior) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof, DR. Hamdan Zoelva SH, MH. FACEBOOK/Nas Klate Junior
KABUPATEN BIMA - IDP-Dahlan adalah sapaan akrab pasangan calon Bupati Bima (Hj. Indah Dhamayanti Putri/IDP) dan Wakil Bupati Bima (Drs. H. Dahlan M. Noer) pada Pilkada tahun 2015 lalu. Pasangan nomor urut 4 itu memenangkan pertarungan Pilkada Kabupaten Bima. Saat ini, terhitung sudah memimpin selama dua tahun lamanya dan menjadi Nahkoda di Pemerintah Kabupaten Bima. 
 
Dalam perayaan dua tahun kepemimpinan IDP-Dahlan, satu kegiatan seminar nasional bertajuk "Mengoptimalkan Potensi Daerah dan Merajut Kebersamaan” digelar di Aula Poltek Vokasi Unram, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Senin, 26 Februari 2018.

Dalam seminar itu, Pemateri adalah Tokoh Nasional asal Bima yaitu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Prof, DR. Hamdan Zoelva SH, MH dan DR. Roesham serta DR. Kadri, M.Si yang mewakili kalangan akademisi. Dalam kesempatan itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda, membuka langsung acara seminar tersebut.

Kata dia, Kepemimpinan IDP-Dahlan pada prinsipnya sangat terbuka dengan kritikan dan masukan dari masyarakat. Dan sejauh dua tahun kepemimpinannya, IDP mengaku sudah memberikan pelayanan dan pembangunan yang terbaik dan tentu akan ditingkatkan lagi ke depannya demi terwujudnya Bima RAMAH (Religius, Aman, Makmur, Adil dan Handal).

Di tengah acara seminar di gelar. Setelah moderator yang juga owner STKIP Taman Siswa Bima, DR. Ibnu Khaldun memberikan kesempatan kepada Prof, DR. Hamdan Zoelva SH untuk memberikan pandangannya. Ada kupasan yang menarik yang disampaikan putra terbaik Bima yang pernah menjabat sebagai Ketua MK RI itu.

Hamdan mengungkapkan tentang keluhuran adat istiadat yang hidup di masa Bima lampau yang kian terkikis keadaannya saat ini. Dan mengawali pembicaraannya, Hamdan menegaskan, sebenarnya kegiatan seminar atau diskusi publik baik formal dan lebih-lebih yang informal adalaha tradisi yang baik dan layak untuk dikembangkan. 

"Saya ada seorang kader waktu di partai dulu yang jadi Kepala Daerah. Namanya Bupati Indah, bukan Bupati Bima walau sama namanya. Nah, Bupati Indah ini setiap sekali sebulan selalu melakukan pertemuan yang sifatnya informal untuk bertatap muka dengan masyarakat ataupun berbagai pihak dalam membicarakan kondisi daerahnya. Tempat pertemuan itu di gelar di depan rumahnya," ujar Putra KH. Hasan atau yang akrab dikenal dengan nama Abu Kasimo itu.

Seminar nasional dalam rangka memperingati dua tahun kepemimpinan IDP-Dahlan yang digelar di Aula Poltek Vokasi Unram, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Senin, 26 Februari 2018. METROMINI/Agus Mawardy
Ia pun berharap, di Bima, tradisi pertemuan bersama warga, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda lebih intensitas lagi dilakukan oleh Kepala Daerah. "Seminar dan diskusi ini merupakan tradisi yang baik. Dan layak untuk dikembangkan," tuturnya.

Hamdan menceritakan, Kesultanan Bima dulu pernah berada di masa kejayaannya. Kisarannya di abad ke 17 atau di masa Sultan Bima II, Sultan Abdul Khair. Di tengah berkembangnya perekonomian di Bima dan menjadi sentral perdagangan nusantara di wilayah timur Nusantara. Kehadiran Belanda mengikat kontrak kerjasama dengan Kesultanan Bima dalam bidang perdagangan. 

"Di Abad ke 17, di Bima menjadi pusat perdagangan. Dan berkembanganya kondisi ekonomi di Bima. Memicu Belanda dan membuat kontrak kerjasama dengan Kesultanan Bima di masa itu. Dan Belanda memang awal masuknya tidak mengintervensi tatanan pemerintahan yang ada di Bima," jelas Hamdan.

Lanjut dia, Belanda mulai mengintervensi dan masuk menanamkan hegemoninya di tatanan Pemerintahan Kesultanan Bima itu di awal abad ke 20 atau sekitar tahun 1906. "Pada tahun 1906 baru Belanda menampakkan keinginannya untuk masuk mengintervensi pemerintahan di Bima dan mengancam akan mengadukan ke Kerajaan yang Tinggi jika keinginan Belanda tak dipenuhi," ucap Hamdan.

Akhirnya, sambung dia, penawaran dan keinginan Belanda itu pun disepakati oleh pihak Kesultanan Bima. Namun, pada kondisi rakyat Bima ternyata tidak menerima konsensus antara Belanda dan pihak Kesultanan di awal tahun 1900-an itu. "Dari sanalah muncul perlawanan rakyat Bima seperti dikenal dengan Perang Ngali, Perang Donggo dan ada juga Perang Dena," tandas Ketua Umum Syarikat Islam itu.

Ia menjelaskan, dalam kondisi terjadi perang di Bima. Dalam hal pengambilan keputusan seperti langkah Kesultanan saat itu tidak seiring dengan keinginan masyarakat yang ada. Dan kondisi itu yang memicu adanya perang yang terjadi di Bima. Sebenarnya, Hamdan menjelaskan, di Bima dalam mengambil Keputusan sudah menciptakan kondisi musyawarah mufakat dan demokrasi yang sangat tinggi.

"Jadi, dalam pengambilan keputusan di Bima ada tiga tiang yang harus sepakat baru bisa adanya sebuah keputusan. Tiga tiang itu di kenal dengan Sara Sara (Pemerintahan), Sara Tua (adat Istiadat) dan Sara Hukum (Hukum Islam). Dan jika ada satu saja yang belum menerima hasil pembahasan. Tentu tidak bisa dikeluarkan sebuah keputusan pada wajah Bima lampau di era keemasannya lalu itu," paparnya. 

Kata dia, wujud kehidupan bermusyawarah di Bima pun sangat luar biasa. Dulu istilahnya dikenal dengan Doho Mbolo (duduk melingkar) atau masyawarah dalam bermufakat yang selalu menjadi cara masyarakat Bima dalam mengambil keputusan. 

"Dan pada proses doho mbolo atau musyawarah itu. Jika ada satu Sara yang menolak. Tidak bisa ada keputusan yang bisa diambil Keputusan baru sah ketika tiga Sara menyepakatinya," tegasnya. 

Seminar nasional bertajuk "Mengoptimalkan Potensi Daerah dan Merajut Kebersamaan” yang digelar di Aula Poltek Vokasi Unram, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Senin, 26 Februari 2018. METROMINI/Agus Mawardy
Ia menambahkan, dirinya teringat dengan ungkapan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI, Pak Yusuf Kala. Menurut Pak Yusuf Kala, sebenarnya dalam menyelesaikan masalah di Indonesia hany mengumpulkan sekitar 500 orang saja. Dari 500 orang yang terdiri dari Menteri-menteri, Kepala BUMN, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM dan Organisasi Kepemudaan maupun elemen lainnya. 

"Dan kalau dihitung dan diperkirakan jumlahnya ada 500 orang dan dikumpulkan dalam satu pertemuan, kemudian dilakukan pembahasan bersama. Tentu masalah apapun di Indonesia ini akan mudah terurai dan diselesaikan," ucap Hamdan yang mengutip pernyataan Wakil Presiden RI itu.

Ia pun menganalogikan kondisi itu dengan keadaan di Bima dalam hal merajut kebersamaan dan mencari solusi bersama atas berbagai masalah sosial seperti konflik antar desa atau masalah apaun yang ada di Bima. 

"Kalau dihitung-hitung, Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda, Ormas LSM dan elemen terkait lainnya. Mungkin ada sekitar 100 orang. Dan jika pemerintah mampu menyamakan langkah dari 100 orang tersebut. Apa masalah di Bima yang tak bisa diselesaikan? Untuk itu, jangan ada lagi perbedaan karena lawan politik atau kepentingan subyektif lain yang menghambat keinginan bersama para stakeholder di Bima dalam mewujudkan Bima RAMAH," urai tokoh nasional yang berasal dari Kecamatan Parado, Kabupaten Bima itu.

Ia pun menambahkan, ada satu cara dalam mewujudkan kehidupan yang baik di masa mendatang. Saat ini, pihak Pemda Bisa menargetkan bahwa di 25 tahun mendatang, Bima ini harus seperti apa bentuk dan wajah pembangunan serta kondisi sosial yang ada. 

"Tentunya dengan membuat target, ya.. 25 tahun mendatang Bima ingin dibuat menjadi bagaimana bentuknya. Setidaknya saat ini sudah mulai menentukan langkah yang baik dalam menata kehidupan sosial masyarakat Bima yang pernah lama berada di dalam era keemasan di masa Kesultanan lalu," tutup Hamdan Zoelva. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item