"Nada Miring" IMBI Mataram Terhadap Bupati Bima

Aktivis IMBI Mataram saat menggelar diskusi publik, Rabu, 14 Februari 2018 lalu di Mataram. GOOGLE/www.detikntb.com
KOTA MATARAM - Sebagaimana diwartakan dari situs www.detikntb.com, Ikatan Mahasiswa Bima (IMBI) Mataram dalam pernyataannya menduga Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam kepemimpinannya menahkodai Pemerintah Kabupaten Bima saat ini. Pernyataan itu, disampaikan Ketua IMBI Mataram, Muhammad Na’im dalam sebuah forum diskusi publik yang diselenggarakan di Mataram, Rabu, 14 Februari 2018 malam lalu.

Kata Na'im, indikator adanya dugaan terjadinya KKN ditinjau dari beberapa kasus yang terjadi dan hingga saat ini belum ada penuntasannya pada lembaga penegak hukum maupun ditinjau dari wajah kebijakan yang diambil oleh Bupati. 

"Bupati diduga memberikan ruang terbuka bagi kejahatan KKN dalam berbagai sisi. Beberapa kasus yang ada di Kabupaten Bima pun belum ada yang dituntaskan. Apalagi kasus illegal logging dan pencurian kayu sonokeling di wilayah Kabupaten Bima di bagian selatan dibiarkan begitu saja oleh pihak pemerintah daerah dan lembaga hukum yang ada di Bima," papar Na'im dilansir dari  www.detikntb.com.

Na'im mengatakan, kasus bantuan bibit bawang merah senilai Rp46  miliar pada tahun anggaran 2016 lalu pun tak jelas juntrungannya. Belum lama ini, kata dia, terkuak pula kasus pengadaan bibit jagung dan kedelai yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi dan juga dari APBN-P yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bima di tahun 2017 yang juga menuai adanya dugaan masalah hukum.

Na’im melanjutkan, pihaknya pun menduga Bupati Bima melakukan jual beli jabatan. Fakta ini terbukti dengan dilantiknya Ir. H. M. Taufik Rusdi yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB terkait kasus dugaan korupsi sampan fiberglass diangkat menjadi Kepala BPBD Kabupaten Bima oleh Bupati Bima.

“Kondisi ini sangat menciderai hukum yang ada di Bima, apalagi di bawah Pemerintah Daerah yang mengusung label Bima Ramah,” tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi kriminal dan sosial di Kabupaten Bima yang dihantui dengan maraknya peredaran miras dan narkoba pun tidak menjadi konsentrasi pemusnahan yang dilakukan pihak Pemda. "Memang, Pemda bukan penindak. Tapi, kebijakan Pemda dalam mengalokasikan anggaran atau fokus memerangi miras dan narkoba belum tampak bergeliat," ujar mantan aktivis HMI di Mataram itu.

Senada dengan Na'im, Ketua Gerakan Muda Nusa Tenggara Barat (Garuda NTB) Syahrul Juliadin menyesalkan dengan langkah Bupati Bima yang melakukan pengaduan terhadap beberapa aktivis yang getol mengkritik kebijakan Bupati. "Sungguh tindakan melaporkan aktifis yang mengkritisi kebijakan pemda oleh Bupati, sangat kami sesalkan," ucap Syahrul.

Syahrul mengaku, saat ini dari dua aktivis yang dilaporkan atas kritikannya di sosial media terhadap Bupati Bima, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Masalah lain, sambung dia, fenomena konflik antar kampung yang kerap terjadi di Kabupaten Bima menjadi catatan kelam yang belum mampu diselesaikan oleh Pemda saat ini.

"Potret konflik antar kampung tentu sangat merusak citra keramahan di Kabupaten Bima. Dan sebagai aktivis mahasiswa. Kami mendesak Polda NTB, BPKP NTB, Kejati NTB dan sejumlah lembaga hukum yang ada di NTB untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Bima dan menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dalam kasus pelaporan yang dilakukan oleh Bupati Bima terhadap NKJ dan AIZ," ungkap Sahrul dengan suaranya yang lantang.

Dalam diskusi itu, dikabarkan pula bahwa perwakilan mahasiswa yang berasal dari 18 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bima hadir dan memberikan pandangannya. Dan dalam waktu dekat, aktivis Bima yang ada di Kota Mataram itu akan menindaklanjuti berbagai materi diskusi kepada lembga negara yang terjaik dengan masalah yang terjadi di Kabupaten Bima. 

Dalam pandangan warga lainnya. Pengungkapan masalah yang disampaikan IMBI Bima diharapkan dapat disertai dengan alat bukti yang cukup dan bisa mengantarkan atau mengawal masalah yang ada di lembaga hukum. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Yhadin yang berharap kawan-kawan IMBI Mataram tidak memberikan pernyataan dalam bentuk isu semata.

"Kami harap kawan-kawan IMBI Mataram, tidak mengeluarkan stateman saja namun disertai dengan pembuktian yang ada. Kalau benar tentu segera melaporakan tindakan KKN yang diduga dilakukan oleh Bupati Bima, Cara itu baru elegan," ungkap Yhadin.

Kata dia, untuk sebuah kasus hukum sangat diperlukan adanya bukti permulaan awal. "Bagaimana caranya pihak yang berwajib mengungkap kasus ini? Jika bukti awalnya tidak ada. Intinya, harus ada bukti permulaan baru bisa disidik oleh Polisi. Laporkan indikasinya disertai dengan bukti yang konkrit itu langkah yang tepat," sahut Yadin dalam komentarnya pada berita www.detikntb.com sebelumnya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bima yang diwakili oleh Kasubag Protokoler Bagian Humaspro setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin, S.Sos mengatakan, sebagai organisasi yang bernafaskan dan berpayung pada intelektualitas, IMBI Mataram atau organisasi lainnya harus bisa membuktikan pernyataannya. Kata dia, pembuktian yang dilakukan tersebut menjadi penting agar tidak melahirkan fitnah di ruang publik. 

"IMBI dan Garuda NTB sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya bernaung dan terdapat para intelektual muda, tentu harus bisa membuktikan pernyataanya. Harapannya, agar tidak memberikan pernyataan yang kemudain bisa menjadi fitnah yang justru merugikan organisasi itu sendiri," ungkap Yan Suryadin singkat saja saat dimintai tanggapannya dalam pemberitaan ini. (RED | WWW.DETIKNTB.COM)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item