Pendemo: Kabid Holtikultura Jangan Asal Bicara

Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa bima di KPK beberapa waktu yang lalu. GOOGLE/www.kupasmerdeka.com
KABUPATEN BIMA - Seorang mahasiswa, Syarif Alkisah membantah tudingan Kabid Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Bima tentang pernyataannya yang menuding demo mahasiswa sebagai sebab kosongnya anggaran di bidang tersebut.


Menurut Syarif, terlalu naif jika gerakan yang dibangun dalam bentuk menggelar unjuk rasa di KPK atau memasukkan laporan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan negara menjadi sebab nolnya anggaran di Bidang Holtikultura Distanbun Kabupaten Bima. 

Ia menjelaskan, sebelum menggelar demonstrasi di KPK, pihak mahasiswa di Jakarta pernah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan. Namun, perihal klarifikasi tersebut tak diindahkan oleh Pemkda. Setelah permohonan audensi itu tidak didengar, makanya opsi membangun gerakan lewat demonstrasi dilakukan.

"Permohonan audensi pernah dilakukan untuk mengklarifikasi. Malahan Pemeritah Kabupaten Bima lewat Dstanbun mengabaikan permintaan klarifikasi kami. Itu yang terjadi pra demonstrasi dilakukan," ujar dia, Rabu, 7 Februari 2018 malam.

Dia mengungkapkan, jika keadaan yang terjadi di Bidang Holtikultura. Seharusnya Pemda pada saat diminta klarifikasi membuka diri. Bukan mencari kambing hitam dibalik kegagalan pemerintah dalam menyajikan kesejahteraan untuk warga Kabupaten Bima. 

"Ini pelajaran agar Pemda mau lebih membuka diri dan bertemu dengan siapapun yang ingin mengklarifikasi persoalan. Ini ketemu dengan kami tidak mau. Maksud kami, mahasiswa di Jakarta ingin membeberkan masalah BBM (Bibit Bawang Merah). Karena tak diindahkan, kami desak KPK yang juga kasus ini sudah dilaporkan sebelumnya," pungkas Syarif. 

Ia mengaku, jauh sebelum gerakan  demonstrasi dilakukan, masalah bibit bawang merah sudah menjadi polemik di Kabupaten Bima. Dasar itu yang membuat mahasiswa asal bima di Jakarta menilai geram dalam kasus ini dan mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan korupsi dibalik skandal puluhan miliar tersebut. 


Ia menyarankan kepada Kabid Holtikultura agar tidak menuding Mahasiswa Bima yang ada di Jakarta dalam kaitan tidak adanya bantuan dari kementrian khusus di Bidang Holtikultura. Dan semestinya, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan mau membuka diri agar masalah dan issue tidak menjalar ke mana-mana. 

"Awal permasalahan ini terjadi adalah sikap apatisnya Pemda terhadap masalah yang ada serta sikapnya yang sering menghindar atas aspirasi dan masukan dari warga," tegasnya.

Kata dia, menguaknya masalahini, diduga kuat dalam hal pengadaan Bibit Bawang Merah mengandung masalah Mark Up anggaran pada tahun 2016 lalu. Demikian pula di tahun 2015 sebelumnya yang kasusnya sudah ditangani oleh pihak Polda NTB.

"Semua orang juga tahu kalau kasus BBM sudah dilaporkan ke KPK. Kami hanya menuntut memperjelas kepastian hukumnya saja. Bukan menyebabkan rakyat sengsara," ketus dia.

"Dalam hal ini. Saya sarankan kepada Bupati Bima agar menertibkan Kabid Holtikultural agar tidak asal bicara. Kalau bisa dicopot saja. Kesan cuci tangannya terlalu kentasa," tandas aktivis muda asal Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima itu menambahkan. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN CALEG DPR RI

Iklan Ideal Family Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Instal Metromini di Android Anda

Suara Anda

item