Segel Kantor BPBD Kabupaten Bima, Pemkab Nilai Tidak Tepat

Kasubag Protokoler Bagian HumasPro setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin, S.Sos. METROMINI/Agus Gunawan
KABUPATEN BIMA - Kasubag Protokoler Bagian HumasPro setda Kabupaten Bima, Yan Suryadin, S.Sos menanggapi aksi Lembaga Aliansi Pemuda Peduli Bima (LAPPB) di Kantor BPBD Kabupaten Bima, Senin, 19 Februari 2018 kemarin. 


Menurutnya, teman-teman yang menyampaikan aspirasi di Kantor BPBD Kabupaten Bima kurang tepat. Apalagi sampai melakukan tindakan menyegel kantor setempat. Seharusnya disampaikan di kantor Bupati atau di gedung DPRD Kabupaten Bima. Bukan di kantor BPBD.

"Sebaiknya aspirasi itu disampaikan di kantor Bupati. Bukan di kantor BPBD, Kalau dari sisi pemerintahan yang ada lebih tepatnya disampaikan di DPRD Kabupaten Bima. Karena BPBD Kabuapten Bima hanya penerima kebijakan bukan penentu kebijakan," jelasnya, Selasa, 20 Februari 2018.

Pengangkatan pejabat, kata dia,  merupakan hak prerogatif Bupati. Dan dalam prosesnya, tentu sudah melewati aturan yang berlaku. Pengangkatan Pejabat itu tidak melanggar Undang-undang yang berlaku dan tata etika yang ada.

"Pengangkatan Pejabat struktural seperti Kepala BPBD itu hak prerogatif Kepala Daerah. Dalam prosesnya tentu telah melewati pertimbangan yang cermat dari Baperjakat. Dari sisi kepegawaian tidak ada regulasi atau pelanggaran pada UU Kepegawaian atau etika kepegawaian pada kebijkan yang dikeluarkan oleh Bupati Bima," terang dia.

Sambungnya,  intinya, tidak ada masalah dalam pengangkatan itu. Yang bermasalah, kata dia, mengangkat pejabat yang sudah di Pidana dan sudah jatuh vonis hukumnya.

"Yang bermasalah itu kalau mengangkat Pejabat yang telah dipidana dan telah inkrah status hukumannya. Dan dalam pengangkatan Kepala BPBD status yang bersangkutan itu berlum terpidana. Kalau sudah ada vonis hukumnya, tentu akan berbeda pertimbangan Bupati terhadap masalah itu. Dan tentu akan mencopot jabatannya," papar dia.

Dia berharap agar publik bisa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Karna memang dalam kasus ini belum ada keputusan dari Pengadilan. "Mari menghargai proses yang ada di lembaga hukum yang sedang berjalan saat ini," tandasnya.

Dia mengaku, memang Kepala BPBD Kabupaten Bima sudah ditetapkan pihak Polda NTB sebagai tersangka. Tapi dalam kasus ini Kepala BPBD buka terpidana,  

"Memang betul sudah ditetap sebagai tersangka tapi bukan terpidana. Dalam UU itu yang di berhentikan itu kalau terpidana telah inkrah status hukumnya. Sementara ini baru tersangka dan tentu masih panjang menuju inkrahnya sebuah kasus hukum yang tengah diproses," ujarnya. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item