Warga Kian Menyorot, Klarifikasi Kades Rupe Bernada Emosi dan Merasa Difitnah


Drs Muhtar, Kepada Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten  Bima. METROMINI/Iron Mawansyah
KABUPATEN BIMA - Sorotan kembali bertambah dari warga di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Namun sayangnya, warga yang enggan menuangkan namnya ini mengaku, pembangunan yang ada di Desa Rupe jarang tertera papan informasi. Pihak pelaksana kerap kali tak memasang papan kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan.


Sumber mengaku, pada pekerjaan bangunan Gedung BUMDes yang berukuran 6x6 meter ternyata menelan anggaran sebesar Rp70 juta. Dan pekerjaan tersebut dikerjakan dari Anggaran Dana Desa(ADD) pada tahun 2017 lalu. 

"Warga Desa Rupe merasa kecewa dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rupe. Karena pembangunan Gedung BUMDes tanpa ada papan informasi di tengah menelan anggaran sebesar Rp70.000.000 yang diambil dari ADD," jelas Sumber, Rabu, 14 Februari 2018.

Ia mengatakan, warga di Desa Rupe mempertanyakan siapa kontraktor yang membangun Gedung BUMDes itu. Cara pekerjaannya pun seperti tidak menggunakan uang negara tapi menggunakan uang pribadi. Sebab, selain tidak ada papan informasi kegiatan, warga pun bingung siapa pelaksana dibalik pekerjaan tersebut?

"Kami sudah memberi masukan kepada pihak Pemerintah Desa sebelumnya. Agar setiap kegiatan dibuatkan papan informasi dan jelas siapa pelaksananya. Dan pada rapat-rapat di kantor desa perihal ini sudah kami beritahu sebelumnya," ucap warga berinisial S itu. 

Kepala Desa Rupe Angkat Bicara

Kondisi pembangunan Pasar Desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten  Bima. METROMINI/Iron Mawansyah
Drs. Muhtar, Kepala Desa Rupe, Kecamatan Langgudu saat memberikan tanggapanya terkait pembetiaan awal merasa dirinya difitnah oleh media. "Jadi begini. Jangan dulu dimuat berita sebelum meminta klafikasi kepada kita selaku Pemerintah Desa. Berita kemarin itu kan fitnah," ucap Kades, Rabu, 14 Februari 2018.

Ia menjelaskan, persoalan saat ini, masih ada tim teknis yang menghitung volume dan gambar kegiatan  maupun pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia mengharapkan, kepada media untuk mendatangi Tim Tekhnis terlebih dahulu atau datang kepada dia baru memuat berita.

"Jangan asal memuat berita kalian wartawan itu. Inikan sudah menyebarkan fitnah. Kalau yang ada di berita itu salah semua," tukas dia dengan menggunakan bahasa daerah.

Ia mengaku, dalam pemberitaan ini. Dia meminta agar wartawan mempertanyakan dulu kepada Tim Tehnis yang ada di Desa Rupe. "Berapakah volume yang harus dikerjakan yang sesuai dangan gambar dan RAB. Tanyakan dulu ke tenaga tekhnisnya yang ada di Desa Rupe baru ditulis beritanya," tuturnya dengan nada yang emosional.

Dia mengatakan, dalam pembangunan pasar desa, kegiatan yang kerjakan sudah sesuai RAB yang dirancang oleh tenaga tekhnis. "Kalaupun salah apa yang saya kerjakan. Berarti yang salah itu orang yang gambar," tuding dia.

Kondisi pembangunan Gedung BUMDes di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten  Bima. METROMINI/Iron Mawansyah
Dia menegaskan, cara ini sama halnya menyebarkan kebencian kepada Pemerintah Desa yang sah. "Kenapa harus percaya sama masyarakat yang tidak tahu apa-apa? Kenapa tidak langsung ke pemerintah desa untuk minta klarifikasi terkait apa yang dikatakan masyarakat itu?," tukas Kades Rupe. 

Menurutnya, pembangunan Pasar Desa Rupe berdasarkan anggaran yang tertuang di APBDes TA. 2017 sebesar Rp90 juta. Anggaran tersebut secara totalitas belum bisa menyelesaikan pasar desa dalam kondisi 100%. 

"Dalam pelaksanaan pekerjaan pasar itu, kami mengacu berdasarkan dan Gambar yang dibuat oleh Tenaga Teknis dengan perhitungan yang akurat," jelas Kades via ponselnya, Rabu pagi tadi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pada RAB dan gambar yang ada sebelumnya, ia memperkirakan pembangunan pasar bisa selesai dengan anggaran Rp90 juta. Namun, ternyata anggaran tersebut dinilai kurang. Dan Insya Allah kekurangan pembangunannya akan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2018 ini. 

Ia pun berharap, kepada seluruh masayarakat Desa Rupe untuk tidak membuat ulah yang berpotensi meresahkan masyarakat. Terutama berkaitan dengan menyebarkan informasi yang tidak memiliki dasar dan sumber yang jelas.

"Jika ada hal-hal yang dianggap tidak jelas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Mohon untuk diklarifikasi langsung kepada pihak desa dalam hal ini Kepala Desa," tandas Muhtar mangakhiri pembicaraannya. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN CALEG DPR RI

Iklan Ideal Family Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Instal Metromini di Android Anda

Suara Anda

item