Diduga Selewengkan APBDes Soki, Warga Bakal Laporkan ke Polda NTB


Proses pekerajaan bronjong yang diduga mengalami persoalan di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabipaten Bima. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan pembangunan dewasa ini. Pasalnya, setelah kepedulian Pemerintah Pusat dalam menggelontorkan anggaran yang minimal per Desa di Indonesia mendapat anggaran Rp800 juta. Ternyata, dugaan distribusi terjadinya tindak pidana korupsi dari pusay ke desa menjadi tontonan yang kerap di dengar.

Kali ini, seorang warga asal Desa Soki, Syagaf menegaskan adanya dugaan konspirasi penyelewengan anggaran dana desa yang tertuang dalam dokumen APBDes Desa Soki Tahun Anggaran 2016-2017.

"Diduga Pemerintah Desa Soki telah melakukan konspirasi penyelewengan anggaran dana desa yang tertuang dalam dokumen APBDes Desa Soki Tahun Anggaran 2016-2017sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang tetap diterima melalui Pemerintah Kabupaten Bima," ucap Syagaf, Senin, 12 Maret 2018 lalu.

Ia menjelaskan, dalam penerimaan dana oleh desa ada yang disebut dengan ADD dan DDA. Anggaran-anggaran itu merupakan anggaran negara yang pengelolaannya sudah diatur oleh regulasi mulai UU sampai dengan adanya Peraturan Desa. "Pengelolaan dan penggunaan dana tersebut harus penuh hari-hati dan dibelanjakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin," pungkas tokoh masyarakat Desa Soki itu.

Kata dia, anggaran ini bukan untuk digunakan dalam sajian dugaan diskriminatif terhadap warga atau dikerjakan oleh golongan tertentu saja. "Diduga, pelaksanaan dana ADD dan DDA di Desa Soki, Kecamatan Belo pada tahun anggaran 2016-2017 yang dikelola oleh Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan prosedur yang ada," tandasnya. 

Menurutnya, dugaan kuat terjadi praktek KKN dalam pengelolaan dana tersebut mulai dari tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017. Diakuinya, pada tahun 2016 uang yang telah habis dibelanjakan namun tidak menyelesaikan realisasi program seperti dana penyertaan modal pada usaha BUMDES senilai Rp25.000.000 yang sampai hari ini belum diserahkan kepada pengurus BUMDES.

"Pada dugaan masalah uang ini, entah sudah dikembalikan ke negara atau disalahgunakan. Jika dikembalikan pasti tertuang di dalam Perdes APBDes Tahun 2017. Selain itu, soal pajak (PPn dan PPh) dana desa dilakukanpembayarannya setelah alokasi dana desa tahun 2017 dicairkan. Untuk soal ini, kuat dugaan terjadi konspirasi antara Kepala DPMDes Kabupaten Bima dengan Kepala Desa Soki," paparnya.

Proses pekerajaan jembatan yang diduga mengalami persoalan di Desa Soki, Kecamatan Belo, Kabipaten Bima. METROMINI/Dok
Lanjutnya, di tahun anggaran 2017 lalu. Dugaan korupsinya lebih parah dari tahun 2016. Kata dia, kegiatan yang didanai didalam RPU ADD DDA Desa Soki tahap pertama tidak dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pencapaian voleme 90% pada penyelesaian pekerjaan ditahap I baru bisa mengajukan proses pencairan untuk kegiatan di Tahap yang II. 

"Akan tetapi tahap pertama pekerjaannya belum 90%. Namun anggaran untuk tahap kedua yang besarannya 40 % dari total pekerjaan tetap bisa diberikan. Dugaan ini terlibat pula pada proses memuluskan pencairan dana ADD DDA Tahap II (40%) yang dilakukan oleh Kepala Desa Soki dan Camat Belo selaku Pembina atas nama Bupati Bima yang memberikan pula surat rekomendasi pencairan," jelasnya.


Syagaf pun merinci pekerjaan-pekerjaan yang pada tahap I yang belum diselesaikan, namun  anggaran Tahap II sudah dicairkan. Diakuinya, per tanggal 10 Maret 2018, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dan DDA (APBdes Desa Soki Tahun 2017) yang diduga bermasalah yaitu kegiatan jalan lingkungan desa sebesar Rp112.000.000 (70 %) dilaksanakan Kegiatan sarana dan prasarana air bersih sebesar Rp39.206.000. Kegiatan pembangunan jembatan Desa Soki dengan pagu anggaran Rp91.000.000. Pembangunan aula serba guna desa senilai Rp69.771.525. Dan kegiatan pembangunan saluran irigasi Desa yaitu sebesar Rp75.000.000.

"Ada juga kegiatan rehabilitasi bronjong Desa Rp114.400.000 yang progresnya baru 30%. Kegiatan pembangunan tanggul desa Rp30.500.000 juga progres pekerjaannya masih rendah. Kegiatan pembangunan pagar area persawahan yang fisiknya baru 60%. Serga kegiatan penyediaan kendaraan operasional perangkat desa Rp21.000.000  yang pengadaannya diduga belum dilakukan," beber dia.


Selain itu, sambung Syagaf, masih banyak pekerjaan lain seperti kegiatan pengembangan informasi ADesa berbasis website Rp5 200.000 yang belum dilakukan. Penyertaan modal investasi pada BUMDes di tahun 2017 sebesar Rp40.000.000 yang belum dilakukan. Serta kegiatan penyediaan papan informasi Desa senilai Rp17. 000.000 yang pembangunannya baru dilakukan sekitar fisiknya 50%.

"Berbagai persoalan yang terjadi dalam hal dugaan belanja langsung pun tidak dikelola dengan baik oleh Kuasa Penanggung Jawab sekaligus pengelola yang juga merupakan pelaksana anggaran. Yang terparah adalah pengadaan bronjong, website, kendaraan dinas desa dan penyertaan modal ke BUMDes yang diduga belum dilakukan oleh pihak pemdes di tahun anggaran 2017 lalu," pungkas dia.


Untuk itu, kata Syagaf, dalam menilai adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi atau terjadinya masalah serta dugaan konspirasi atas proyek dan kegiatan pembangunan di Desa Soki. Dirinya dalam waktu dekat ini akan mengajukan laporan secara resmi ke Polda NTB.

"Sudah banyak laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan ke kantor Polisi dan Jaksa yang ada di Bima. Khusus untuk dugaan di kantor desa soki, saya akan melaporkannya ke Polda NTB," pungkas dia.

Sementara itu, pihak Kades Soki, Camat Belo, Kadis PMDes serta Bupati Bima yang diduga terkait dengan tudingan warga ini, masih dikonfirmasi lebih lanjut dalam pemberitaan ini. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item