"Kasus OTT dan Illegal Logging Menuai Tanya", Aktivis Desak Kapolres Bima Dicopot atau Undur Diri


Penangkapan kayu sonoklin yang tak dilengkapi surat yang dilakukan oleh Resmob Bima, Kamis, 22 Maret 2018 lalu. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Terkuak dan menggelindingnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diungkap Tim Saber Pungli Kabupaten Bima beberapa waktu lalu cukup menyita perhatian publik. Desakan penuntasan kasus pungutan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pejabat UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Bolo dalam membiayai kegiatan Try Out (Uji Coba) menghadapi Ujian Nasional tahun 2018 pun kian mengalir.


Ketua  Gerakan Pemuda Peduli Rakyat dan Anti Korupsi  (GEPRAK) NTB, Syahrul, S.sos mempertanyakan kinerja pihak Polres Bima terkait OTT dilakukan oleh Kepala dan staf UPT Dinas Dikbudpora Bolo, Kamis, 22 Maret 2018 lalu.

"Kejahatan ini sengaja dilakukan secara struktur oleh UPTD yang berpotensi berkordinasi dengan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima," terang pemilik akun Facebook Dae Ko'o Angi Ndai itu, belum lama ini. 

Kata dia, namanya Operasi Tangkap Tangan, tentu Tim Saber Pungli sudah melakukan tindakan penyelidikan adalam masalah ini. Akan menjadi pertanyaan bagi publik, saat pelaku yang di-OTT dan dilepas, baru pihak penyidik masih mempelajari kasusnya.

"Semestinya, kasus OTT tentu memenuhi unsur pidana. Ada barang bukti uang sebesar Rp42 juta dan juga ada pelaku serta saksi yang melihat kejadian itu. Lantas, mengapa kasus ini belum ditetapkan tersangka atau ditingkatkan ke tahap penyidikan?," Tanya aktivis asal Bima yang beroperasi di Kota Mataram, NTB itu.

Kata dia, hal yang jarang terjadi sebuah kasus OTT dugaan pungutan liar (pungli) dilepas kembali pelakunya atau diberatkan dengan wajib lapor. "Kami.menganggap bahwa Kapolres Bima telah mempermainkan hukum. Dan kami.akan menyurati Kapolda NTB untuk mendesak memeriksa proses hukum dalam kasus ini, bila perlu mencopot Kapolres Bima," terang dia.


Ahmad Yani alias Bang Yan, aktivis dan juga Mahasiswa di Bima. METROMINI/Dok
Tak hanya Dae Ko'o, aktivis dan juga Mahasiswa STIH Muhammadiyah Bima, Ahmad Yani alias Bang Yan menilai bahwa proses hukum dalam kasus OTT ini jauh dari ekspektasi atau harapan publik. "Kasus OTT semestinya, kasus ini dalam jangkauan penyelidikan pihak Kepolisian atau Tim Saber Pungli. Jadi, pas ditangkap pelakukanya, sudah bisa ditetapkan jadi tersangka dan jelas barang buktinya dan kasus naik ke tingkat penyidikan," papar dia, Sabtu, 30 Maret 2018.

Yan menjelaskan, dalam pengumpulan uang BOS dari tiap SD yang dilakukan pejabat UPTD perlu dipertanyakan dasar aturan atau payung hukumnya. "Jika tidak ada aturan yang memperbolehkan pihak UPTD mengintervensi atau mengelola uang BOS yang merupakan kewenangan masing-masing sekolah. Jelas uang yang dikumpulkan itu adalah pungutan liar atau pungli," pungkas dia.

Diakuinya, proses hukum yang terkesan menuai pertanyaan publik dengan dilepasnya dua orang pelaku terduga pungli tentu semua pihak curiga ada apa proses hukum yang terjadi yang tengah ditangani pihak Polres Bima dalam kasus ini?

"Jika dalam waktu yang dijanjikan sebagaimana pernyataan Kasat Reskrim Polres Bima dalam pendalaman kasus ini dan tidak dinaikkan status hukumnya. Kami akan melakukan unjuk rasa di depan Polres Bima dan mendesak polisi yang terkait kasus ini untuk diperiksa Bidan Propam Polda NTB dan bila perlu Kapolres Bima sekarang dicopot," jelas aktivis asal Kecamatan Belo, Kabupaten Bima itu.

Kasus Illegal Logging yang Dilepas Polres Bima Disorot Aktivis

Usman alias Somad, aktivis di Bima. METROMINI/Dok
Tak hanya kasus OTT uang BOS untuk kegiatan Try Out. Sorotan penanganan kasus Illegal Logging yang dinyatakan pihak Polres Bima tidak memenuhi unsur pidana dan dilepas setelah diserahkan oleh pihak Brimob Bima yang mengungkap dan menangkap satu truk kayu sonokling, Kamis, 22 Maret 2018 lalu.


Aktivis Bima, Usman alias Somad mempertanyakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Reskrim Polres Bima. Menurut Somad, dari pengakuan pihak Brimob Bima sebagaimana yang telah dipublikasi oleh media. Kasus kayu ini dinilai tidak lengkap ijin dan surat-suratnya saat awal kali ditangkap oleh Resmob di jalan lintas Palibelo, Kabupaten Bima, pekan lalu itu.

"Kami pertanyakan proses dan penanganan Unit Tipiter Reskrim dan kinerja Kapolres Bima yang mudah sekali melepas truk kayu dan pelaku dalam kasus dugaan illegal logging kayu sonokling yang bersumber dari Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima," tegas Somad, Minggu, 31 Maret 2018 pagi tadi.

Menurut pegiat LSM itu, pihak Polres Bima harus mengklarifikasi dihadapan publik dalam penanganan kasus ini. Diakuinya, memang kewenangan penyelidikan dan penyidikan adalah ruang atau domain Polri atau penyidik yang tak bisa diintervensi.

"Tapi, kami selaku masyarakat pun perlu mengetahui proses penyelidikan oleh pihak Polres Bima, kenapa mudahnya melepas dan menilai tidak adanya unsur pidana dalam kasus penangkapan kayu ini," Tanya dia dengan nadanya yang lugas.


Ia menegaskan, jika pihak Polres Bima tidak bisa memberikan pernyataan tehnis tentang tidak ditemukannya unsur pidana dalam kasus ini dan tidak menggelar klarifikasi secara terbuka di hadapan pers dan juga pegiat LSM, dia menduga bahwa oknum petinggi di Polres Bima ada yang sudah "masuk angin".

"Untuk lebih terhormat sebagai perwira Polri harusnya mau mengklarifikasi kasus ini. Karena pihak Brimob menilai jelas ada unsur pidananya kasus kayu yang ditangkap mereka. Kalau masih tertutup, saran kami, Kapolres Bima mengundurkan diri atau bila perlu Kapolda NTB segera mengeveluasi keberadaan Kapolres Bima saat ini untuk bisa dimutasi," terang dia dengan jelas.

"Apalagi, informasi yang kami himpun bahwa kasus pelepasan kayu yang ditangkap brimob ini sudah ada pengaduan yang masuk ke Mabes Polri," tambah Somad dalam pernyataan persnya.

Di sisi lain, pihak Poles Bima melalui Waka Polres Bima, Kompol. Abdi mengatakan, dalam kasus OTT, saat ini masih dalam status penyelidikan dan pendalaman. "Kami masih dalam langkah menyelidiki dan mendalami kasus OTT ini. Apakah uang BOSS tidak bisa digunakan untuk biaya try out oleh pihak UPT. Dan hal ini perlu penjelasan lebih jelas untuk mengetahui ada dan tidaknya unsur pidana di dalam kasus OTT ini," jelas Waka kepada Pewarta Metromini di halaman kantor Bupati Bima, belum lama ini.


Sementara, untuk kasus illegal logging, Kasat Reskrim Polres Bima, AKP. David Sidik saat pertemuan dengan para awal media di salah satu Cafe di Kota Bima beberapa waktu lalu mengaku, dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh pengusaha kayu dinyatakan lengkap.

"Kami lepas karena dokumen dan surat-surat yang ditunjukkan oleh pemilik kayu lengkap. Dan soal surat adalah kewenangan BKSDA. Dan kami tidak bisa mengintervensi hal itu," tutur dia. (RED)




Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item