Kisah "Bidan Jahat" Pada Keluarga Bayi yang Meninggal Asal Desa Waro-Monta

Direktur RSUD Bima Sampaikan Maaf Secara Langsung


Suasana pertemuan antara Direktur dan Sekretaris RSUD Bima bersama keluarga pasien di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Jum'at, 16 Maret 2018. METROMINI/Agus Mawardy
KABUPATEN BIMA - Orang miskin dilarang sakit. Anekdot ini mencerminkan kisah yang terjadi dan dialami oleh anak pasangan Jufrin (31) dan Suhada (27)  yang meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Bima selama 3 hari, Rabu, 14 Maret 2018 malam lalu.


Kisah ini begitu menyesakkan dada. Saat mendengar cerita dari istri Kepala Desa Waro, Kecamatan Monta, Ibu Nurwahidah saat Metromini bersama Direktur dan Sekretaris RSUD Bima bertandang ke rumah Pak Jufrin, pagi tadi. Cerita Nurwahidah, setelah dirinya mendengar kabar bahwa bayi Ibu Suhada yang juga mengalami cacat fisik meninggal dunia ke RSUD Bima, Rabu malam lalu. Ia pun segera mendatangi RSUD Bima. 

"Saya datang tergesa-gesa dan tanpa membawa uang setelah mendengar bayi dari Bu Julkaidah meninggal dunia setelah tiga hari dirawat di RSUD Bima," ucap dia di hadapan Direktur RSUD Bima dan sekretarisnya, pagi tadi.

Ia mengisahkan, saat ingin membawa pulang bayi dan berkordinasi dengan pegawai yang diduga bidan di ruang NICU RSUD Bima. Dirinya dipersulit lantaran tak ada biaya untuk bisa membawa pulang bayi yang telah meninggal dunia tersebut. "Malam itu, saat menanyai dua bidan di ruang NICU, kami dimintai uang perawatan selama 3 hari yang seharinya sebesar Rp600 ribu. Dan yang diminta totalnya Rp1,8 juta," tuturnya.

Ia mengaku, dirinya yang tak membawa apa-apa demikian pula dengan kondisi orang tua bayi yang memang berasal dari keluarga yang tak berada terpaksa menjaminkan KTP maupun KK. Namun, pihak oknum bidan tersebut memaksa tak bisa memulangkan bayi sebelum pembayaran dilakukan. 

"Sempat sedikit tekanan saya dengan kelakuan oknum bidan yang harus meminta uang. Kalau ngak ada full oknum bidan itu pun meminta setengah. Dan tak mungkin pula mengurus BPJS karena BPJS akan berlaku setelah 14 hari dibuat. Dan dengan sangat terpaksa kami menjaminkan KTP maupun KK agar bisa segera bisa membawa pulang mayat bayi dan segera menguburkannya," ucap Nurwaidah dengan matanya yang terlihat mulai meneteskan air mata.

"Dan yang paling menyesakkan pengakuan oknum bidan itu. Dia meminta orang lain saja yang menguburkan bayinya. Sementara ayahnya dipaksa untuk bisa melunasi biaya perawatan sebesar Rp1,8 juta itu," tambahnya, Jum'at, 16 Maret 2018.

Lanjut Bu Kades, masalah lain pun muncul saat kepulangan bayi yang tak ada bantuan apapun yang bisa diberikan oleh pihak RSUD terhadap pasien dari keluarga miskin. Kata dia, karena tak ada uang, dirinya pun tak memberanikan diri menanyakan lebih. Dan saran Ibu Bidan itu, sambung dia, jika tak ada uang, lebih baik menyewa motor saja. Sebab, untuk sewa mobil kurang lebih sebesar Rp500 ribu.

"Dengan kondisi malam selesai isya dan hujan yang gerimis. Terpaksa kami pulang ke Desa Waro yang kurang lebih 60 km jaraknya dan alhamdulillah kami selamat. Dan bayi itu pun telah kami kuburkan kemarin," ucap dia.

Mendengar kisah pilu tersebut. Ketua BPD Desa Waro, M. Zainul menegaskan pula kekecewaannya terhadap manajemen RSUD Bima yang lebih mementingkan uang ketimbang sisi kemanusiaan yang ada. 

"Jika dilihat dari pelayanan seperti kisah keluarga kami ini. Lebih parah yang sekarang dari pada yang sudah-sudah. Dan atas kehadiran bapak Direktur tentu kami menerima dan mohon untuk kejadian ini, cukuplah keluarga kami di Desa Waro ini yang mengalaminya," tegas dia.

Suasana pertemuan antara Direktur dan Sekretaris RSUD Bima bersama keluarga pasien di Desa Waro, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Jum'at, 16 Maret 2018. METROMINI/Agus Mawardy
Sementara itu, Direktur RSUD Bima, drg. H. Ihsan mengatakan, pada malam kejadian kepulangan pasien dirinya benar-benar tidak tahu atas adanya komunikasi antara stafnya dengan Ibu Kades Waro maupun keluarga pasien. Selama ini, dalam kondisi apapun terkait dengan pelayanan di RSUD Bima selama pasien tidak mampu bisa menunjukkan surat keterangan dari Pemerintah Desa, pihaknya tetap akan memberikan kebijaksanaan dan sisi humaniora RSUD Bima tetap menjadi sandaran dalam pelayanan medis di BLUD Bima saat ini.

"Namun, Demi Allah saya tidak tahu kondisi saat itu, Dan jika tahu, tentu kami segera membantu pasien dan apalagi yang masih berada di dalam wilayah pembinaan RSUD seperti di Desa Waro. Tak mungkin, kami membiarkan kondisi ini apalagi RSUD Bima merupakan milik warga di Kabupaten Bima," tandasnya.

Untuk itu, ia mengaku, sebenarnya, kemarin melalui Kasi Pengendalian Pelayanan (Busran), manajemen RSUD Bima sudah mendatangi korban dan mengucapkan permohonan maaf atas nama RSUD Bima dan memberikan santunan kepada keluarga korban. 

"Namun, kami pun sangat menyesalkan kejadian ini dialami masyarakat Kabupaten Bima. Dan untuk menebus kekhilafan kami. Dengan ini kami datang bersama pak sekretaris dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak keluarga. Dan ini merupakan yang sangat berharga bagi kami yang diamanahkan dalam mengelola RSUD Bima selama ini," ungkap Ihsan yang permintaan maafnya diterima pihak keluarga korban itu.

Terkait kejadian yang dinilai kasar oleh pihak keluarga pasien. Ihsan berjanji, akan memberikan tindakan tegas terhadap oknum bidan yang piket dan yang berkomunikasi dengan keluarga pasien.

"Atas nama staf dan keluarga besar RSUD Bima, kami pun mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan masalah ini sedang dalam pemeriksaan pihak Inspektorat Kabupaten Bima. Setelah proses selesai, tentu kami akan memberikan sanksi yang tegas," terangnya.

"Jika nanti memang hasil pemeriksaan ditemukan kelalaian dan atau pelayanan yang kami saat ini dituding sebagai penjahat kemanusiaan. Tentu, semua akan dievaluasi dan jika dipandang perlu dua bidan yang berstatus non pns akan dikeluarkan dari RSUD Bima," paparnya menambahkan.

Dalam masalah ini, sambung dia, setelah Wakil Bupati mendatangi dan pihaknya menjelaskan persoalan yang terjadi. Akan ada kebijakan di RSUD Bima, bagi para warga yang bisa menunjukkan keterangan tidak mampu dari pihak Pemerintah Desa. Bisa menggunakan layanan ambulance secara gratis.

"Atas arahan Wakil Bupati. Bagi warga yang bisa menunjukkan keterangan tidak mampu. Pihak RSUD Bima sudah menyiapkan ambulance gratis. Dan untuk tindakan pembinaan terhadap ratusan pekerja yang ada di RSUD Bima. Sebenarnya tetap kami berikan pembinaan yang rutin. Tapi, inilah yang terjadi. Dalam hal ini, sekali lagi kami hanya bisa menyampaikan permohonan maaf dan menjanjikan hal seperti ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari," tegas Ihsan diakhir pertemuan bersama keluarga pasien yang diselimuti dengan suasana penuh keakraban dan saling memaafkan itu. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN CALEG DPR RI

Iklan Ideal Family Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Instal Metromini di Android Anda

Suara Anda

item