"Sinetron" Polemik Tryout Berujung OTT


Ilustrasi. GOOGLE/image
KABUPATEN BIMA - Try out hakikinya sebagai pendongkrak semangat belajar siswa dalam menghadapi ”perang” Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) justru menjadi ajang yang diduga terkandung pungutan liar (pungli) di dalamnya. Alhasil korupsi terselubung menjadi borok yang memalukan di tengah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjadi jawaban atas kegiatan Try out untuk siswa SD dan SMP yang ada se Kabupaten Bima.

Peristiwa OTT yang terjadi pada Kamis (22/3/2018) lalu, telah menodai dan menambah catatan hitam di dunia pendidikan. Begitu kata Delian Lubis, aktifis kawakan di Bima ini pada Metromini, Sabtu (24/3/2018) malam.

OTT yang terjadi, ulas Delian, berawal mula dari adanya ketidakseragaman nominal "pungutan" oleh UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas) Dikbudpora Kabupaten Bima yakni ada yang menarik Rp50 ribu, Rp55 ribu dan Rp65 ribu. Sedangkan try out itu bukan urusan dinas apalagi menjadi domain kerja urusan Kabid (Kepala Bidang). Try out merupakan urusan sekolah karena sekolahlah yang punya duit dari dana BOS.

OTT itu, lanjutnya, bisa jadi karena Tim saber menganggap bahwa nominal duit yang dipungut oleh UPTD tidak sama dan tempat foto copy soal try out. Diduga, keadaan ini sepertinya diarahkan oleh Kabid dan Kepala UPTD di tempat foto copy Julhida. Padahal, penggadaan soal try out bisa langsung dikelola pihak sekolah dengan bebas memilih tempat foto copy-nya. "OTT ini diduga bagai kisah sinetron saja," terang aktivis eks LMND Bima itu.

Di samping itu, lanjut dia, Tim Saber melihat proses penetapan try out tidak prosedural yakni tanpa melewati kesepakatan antara kepala sekolah dengan dewan guru, komite sekolah dan orang tua siswa sebagaimana amanat Permendikbud nomor 1/2018 Bab 5 tentang BOS dan Permen 75/2016. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa proses ini diduga sudah melanggar karena tidak melakukan rapat untuk menghasilkan kesepatakan pungutan uang terhadap siswa. Dan diduga oleh salah satu Kabid di Dinas Dikbudpora mengambil keputusan rapat bersama pihak UPTD yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan melaksanakan try out

Di sisi lain, sorot Delian, meskipun pemerintah secara resmi telah membuat keputusan bahwa Ujian Nasional atau UN sejak tahun 2015 hanya akan dijadikan alat ukur dan pemetaan. Namun oleh banyak pihak UN dibuat sebagai momok yang menakutkan sehingga kegiatan try out menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi UN dengan penuh persiapan. 

"Entah tidak paham atau karena dorongan nafsu menjadikan try out sebagai ladang "proyek"  dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah oleh para pihak yang bertingkah seperti "tukang riba", Sehingga harus menciptakan suasana seolah-olah ujian (UN dan USBN) adalah momok yang menakutkan. Dan kegiatan try out ini seperti menjadi keharusan," jelas dia.

Ia mengatakan, untuk menghadapi momok itu, cara try out ini dipilih sebagai alternatif untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah atur dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013. Benarkah demikian? Atau jawabannya belum bisa diberikan secara tegas karena belum ada bukti bahwa try out berpengaruh positif atas nilai dan tingkat kelulusan siswa.

“Jika demikian halnya, maka petanyaannya seberapa relevan try out yang dilakukan dapat mendongkrak nilai UN? Signifikankah try out dengan validitas nilai dan mengapa try out masih harus dilaksanakan di tengah Ujian Nasional sudah tidak lagi sebagai penentu kelulusan? Jangan-jangan try out itu hanya basa-basi pendidikan dan ladang yang dijadikan proyek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas dia.

Pertanyaan-pertanyaan macam ini, sambungnya, akan terus mengejar pengelola institusi pendidikan karena try out seharusnya dapat dilakukan secara mandiri oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Try out bisa dilakukan dalam bentuk simulasi yang tidak harus menghabiskan anggaran negara dari dan BOS yang cukup besar. 

“Hemat saya jika sekolah mendayagunakan potensi gurunya dan menggerakan pola simulasi untuk mengujicoba kemampuan serta melatih mental siswa, maka try out itu merupakan kegiatan yang mubazir dan berorientasi proyek apabila tetap ngotot dilaksanakan,” ungkapnya.

Sebabnya,  sambung Lubis, berbeda ceritanya ketika UN dulu dipakai sebagai penentu kelulusan, maka tryout wajib diadakan. 

"Pada aspek pembuatan soal try out dilimpahkan pada asosiasi guru (MGMP/K3S). Itu artinya bahwa guru-guru di sekolah memiliki otoritas dan kesempatan untuk mengarahkan siswa pada pengajaran materi serta latihan soal yang mengarah pada bentuk soal yang bakal keluar di ujian (USBN) melalui program simulasi yang tidak harus dengan cara try out berbiaya mahal. Inikan jelas merugikan rakyat dan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli itu sudah langkah yang tepat," jelasnya.

Informasi yang dihimpun pasca penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli, kasus ini tengah diproses oleh pihak Polres Bima.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima, AKP. David Sidik mengatakan, untuk perkara itu bisa dikonfirmasi kepada Ketua Satgas Pungli. "Untuk Ketua Satgas punglinya Pak Waka. Mungkin langsung dengan beliau atau langsung dengan Pak Kapolres saja," terangnya, malam ini kepada Metromini(RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN CALEG DPR RI

Iklan Ideal Family Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Instal Metromini di Android Anda

Suara Anda

item