Sirajudin Bilang DD Kawinda To'i Bermasalah, Kades Tuding Kadis Asbun

Kepala Desa Kawinda Toi, Muhammad Yusuf . GOOGLE/www.mimbarntb.com
KABUPATEN BIMA - Situs berita www.mimbarntb.com, pekan lalu merilis berita Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, beberkan soal Kepala Desa (Kades) Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima diduga melakukan korupsi pada Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016 dan tahun 2017 lalu.

"Sudah sering diingatkan dan mendapat teguran tak membuat Kepala Desa Kawinda Toi untuk segera menyelesaikan sejumlah item pekerja yang belum dikerjakan. Padahal sudah dianggarkan melalui Dana Desa (DD) di tahun 2016 dan tahun 2017 lalu," ungkap Kepala Dinas PMDes Kabupaten Bima, Drs. Sirajudin dirilis dari mimbarntb.com

Sirajuddin membeberkan sejumlah item yang diduga menuai masalah seperti pengadaan 1 unit handtraktor tangan pada tahun 2016 seharga Rp27 juta.

"Mereka membuatkan surat serah terima palsu. Sebab setelah dicek di lapangan ternyata barangnya tidak ada," ungkap Sirajudin kepada awak media di kediamannya, di Kelurahan Santi, Kota Bima, Kamis malam, pekan lalu itu.

Ia menambahkan, pengadaan perangkat udang tahun 2016 sebanyak 7 unit dan pekerjaan drainase jalan yang tidak dikerjakan pada tahun 2016 menelan anggaran sebesar Rp80 juta. Kemudian pada tahun 2017 lalu, pembukaan jalan ekonomi pinggir pantai dengan anggaran Rp135 juta diduga fisiknya nol.

"Pembangunan kantor BPD hingga saat ini belum dikerjakan dengan anggaran Rp89 juta. Pembukaan jalan ekonomi yang diganti dengan rabatnisasi gang menelan anggaran Rp125 juta, fisiknya baru mencapai 25%. Pemasangan talut penahan banjir sama sekali belum dikerjakan padahal telah dianggarkan sebesar Rp100 juta," beber dia.

Lanjut dia, pemasangan talut saluran irigasi gang seharusnya 100 meter namun hingga saat ini fisiknya baru mencapai 40%. Pembangunan lapangan volly ball senilai Rp30 juta, fisiknya baru 80% dan pengadaan bibit jahe Rp20 juta belum dilakukan pengadaan.

"Pajak PPn dan PPh dari proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebanyak Rp40 juta tidak bayarkan. Kantor BPD belum dikerjakan, Talud penahan banjir Rp112 juta baru Rp30 juta yang diserahkan ke pelaksana, ATK senilai Rp9 juta lebih dan anggaran SID Rp7 juta belum dibayar. Begitu pun pengadaan bibit sapi, pengadaan bibit jahe merah dan pagar kantor desa, semua bermasalah," papar dia

"Mereka tidak punya etika baik untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu padahal sudah kita tegur dan ingatkan berkali-kali. Diperkirakan kerugian negara sekitar Rp500 juta," tegas dia menambahkan.

Sementara itu, Kepala Desa Kawinda Toi, Muhammad Yusuf membantah semua pernyataan Kadis PMDes. "Astagfirullah, saya menilai pernyataan Kadis tersebut tidak benar dan asal bunyi (asbun)," tegas Kades saat dikonfirmasi melalui telepon salulernya, Kamis, 29 Maret 2018.

Dikatakannya, pelaksanaan seluruh program pembangunan fisik dan non fisik dari alokasi ADD baik tahun 2016 dan tahun 2017 di Desa Kawinda To'i, sudah tuntas semua dikerjakan dan tidak ada penyimpangan.

"Tidak ada penyimpangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kadis PMDes Kabupaten Bima," bantahnya.

Dijelaskannya, karena pelaksanan seluruh item program pembangunan dari alokasi ADD tahun 2016-2017 dilaksanakan secara tuntas. Diklaimnya, saat ini, semua pekerjaan itu sudah indah dan mulus. Bahkan, sahut dia, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri telah menetapkan Desa Kawinda To'i sebagai salah satu desa destinasi di wilayah Kabupaten Bima.

Menurutnya, jika Kadis PMDes Kabupaten Bima mengatakan bahwa ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan ADD tahun 2016-2017 senilai sekitar Rp500 juta, itu pernyataan bohong, asbun dan fitnah yang sangat besar.

"Sebab, penggunaan ADD tahun 2016-2017 sudah dimanfaatkan sesuai dengan yang diperuntukkan dalam RAB. Kalau tidak percaya, silakan wartawan turun langsung ke lokasi (Desa Kawinda To'i- red)," timpal Kades.

Mestinya, Kadis PMDes tidak sembarang mengeluarkan pernyataan seperti itu. Apalagi, sampai menuding yang bukan-bukan. "Pernyataan Kadis itu tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan," ketusnya.

Seharusnya, kata Kades, sebagai insan manusia biasa, Kadis DPMD instropeksi diri. Tidak ada yang jadi malaikat di dunia ini hingga manusia tidak punya salah dan khilaf. Dan yang jelas, penggunaan ADD tahun 2016-2017 di Desa Kawinda To'i tidak ada penyimpangan.

"Kalau Kadis PMDes mengungkapkan ada penyimpangan, berarti beliau yang asbun," tegas Kades.(RED | WWW.MIMBARNTB.COM)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN CALEG DPR RI

Iklan Ideal Family Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Instal Metromini di Android Anda

Suara Anda

item