Terkait K-II, Bupati Dompu Mangkir Dipanggil Polda

Bupati Dompu H. Bambang saat keluar dari pemeriksaan di Polda NTB  beberapa waktu yang lalu. GOOGLE/www.kitamenulis86.blogspot.co.id
KOTA MATARAM - Setelah memeriksa 134 CPNS K2 di Dompu, giliran tersangka yang diperiksa. Hanya saja, Bupati Dompu H Bambang Yasin yang dijadwalkan diperiksa Kamis (1/3/2018) tidak memenuhi panggilan. Begitu juga dengan tersangka mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin mengatakan, panggilan itu untuk memenuhi sejumlah petunjuk dari kejaksaan. Kedua tersangka yang akan diperiksa kembali adalah Bupati Dompu HBY dan mantan Kabid di BKN Regional X Denpasar berinisial HJ. ”Itu ada petunjuk dari penyidik, jadi kita ikuti,” kata Syamsudin, Kamis (1/3/2018) lalu.


Mengenai pemeriksaan kedua tersangka, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaannya kemarin. Tetapi, hingga sekitar pukul 16.00 Wita, tersangka HBY maupun HJ belum juga tiba di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimus Polda NTB.

Syamsudin mengatakan, kemarin memang merupakan jadwal pemeriksaan keduanya. Hanya saja, dia tidak mengetahui apakah kedua tersangka telah memenuhi panggilan penyidik tipikor atau tidak. 

”Hari ini (kemarin, Red) jadwalnya. Tapi, kalau tidak hadir kan masih ada besok. Panggilan juga bukan cuma satu kali,” ujar dia, dilansir dari www.kitamenulis86.blogspot.co.id.

Dalam pengembalian berkas perkara tersangka perekrutan CPNS K2 Dompu, penyidik tipikor Polda NTB diminta untuk membuktikan perbuatan pidana, dari Bupati Dompu. Dalam artian, niat jahat yang mendasari dugaan korupsi dalam kasus CPNS K2 Dompu, harus mampu dibuktikan penyidik.


Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Dompu, mantan Kepala BKD Dompu AH (inisial), dan mantan Kabid BKN Regional X Denpasar. Ketiganya diduga melakukan dugaan korupsi dalam perekrutan CPNS K2 Dompu. 

Akibat penyimpangan itu, dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB diperoleh angka sekitar Rp 3,5 miliar untuk taksiran kerugian negara. Jumlah tersebut dihitung dari biaya pelatihan dan gaji terhadap 134 honorer K2, yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS.

Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Dompu atau Bupati Dompu masih dikonfirmasi lanjut terkait pemberitaan ini. (RED | WWW.KTIAMENULIS86.BLOGSPOT.CO.ID)


Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item