Data Keberangakatan Bupati Bima ke Malaysia, Pihak Imigrasi Janji Serahkan

Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Jalan Pintu Gerbang Istana Bima, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima. METROMINI/Agus Gunawan
KABUPATEN BIMA - Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan Bupati Bima Hj. Indah Darmayanti Putri bersama Ketua Komisi II DPRD Kota Bima dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyatakat dan Desa Kabupaten Bima ke Negara Malaysia disinyalir tak mengantongi ijin dari Kementrian Dalam Negeri. 


Bagian Humas Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Yusuf menjelaskan,  terkait dengan keberangkatan Bupati Bima ke negeri menggunakan paspor yang dibuat pada tahun 2017 lalu. Paspor yang keluarkan kantor Imigrasi berlaku dalam lima tahun dan bisa bisa gunakan untuk ke manapun.

"Paspor itu dibuat satu kali dalam lima tahun. Paspor yang dibuat oleh Bupati Bima adalah paspor umum yang dikeluarkan pada tahun 2017 lalu atau tiga bulan setelah banjir. Dan itu paspor itu bisa untuk ke mana-mana. Silahkan saja, tidak bisa kita batasi," ucap Yusuf, kepada beberapa Awak Media di ruang kerjanya, di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, Kamis, 5 April 2018.

Dikatakannya,  untuk masalah data ketiga perjabat yang bepergian keluar negeri itu bisa diminta kepada pimpinan kantor Imigrasi. "Kalau untuk data yang punya kewenangan adalah pimpinan. Kami tidak memiliki hak untuk memberikan data itu dan bisa datang besok sehabis Jum'at," ucap dia, kemarin.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bima, Dedy, SH mengatakan, saat ini dirinya masih di Jakarta. Dan untuk data paspor baik keberangkatan dan kepulangan Bupati Bima bersama pejabat lainnya bisa kembali datang hari Senin, 9 April 2018.

"Hari Senin kami  kasih datanya. Saat ini saya masih di Jakarta," tutup Dedy via ponselnya. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item