Manuver Kontrak Politik Lutfer Bebaskan Lahan Pelindo Dinilai Warga PHP

Pasangan Calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima H. M. Lutfi dan Feri Sofiyan, SH, Kamis (26/4/2018) kemarin menggelar silaturahim dengan warga Kelurahan Tanjung, Kamis (26/4/2018) kemarin. GOOGLE/www.dinamikambojo.wordpress.com
KOTA BIMA - Pasangan Calon Wali dan Wakil Wali Kota Bima H. M. Lutfi dan Feri Sofiyan, SH, Kamis (26/4/2018) kemarin menggelar silaturahim dengan warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Pada kegiatan itu, pasangan ini membuat dua kontrak politik yaitu soal lapangan olahraga dan pembebasan lahan milik Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Alhasil, kontrak politik itu pun menuai pertanyaan bahkan dinilai miring oleh warga setempat. 

Hal ini disampaikan oleh Azhar, warga Kelurahan Tanjung kepada Metromini yang menilai janji kontrak politik itu tidak jelas. Kata dia, kontrak politik ini dianggap pemberi harapan palsu (PHP). 

Azhar menjelaskan, soal perjuangan dan membantu warga terkait pembebasan lahan pelindo itu sudah lama dilakukan berbagai pihak. Mulai dari era kepemimpinan almarhum mantan Wali Kota Bima, H. M. Nur A. Latif hingga pemimpin yang sekarang. Bahkan tim yang dibentuk sudah berkali-kali ke Pelindo III Surabaya untuk meminta pengalihan aset berupa lahan tersebut. 

“Janji yang disampaikan itu siap perjuangkan dan membantu masyarakat Tanjung sejak lama. Bahkan kepala daerah menawarkan tukar guling lahan. Tapi hasilnya mentok di Kementerian Keuangan yang menilai pengalihan aset tersebut rumit,” ujarnya, Kamis (26/4/2018) kemarin.


Ia mengatakan, dalam kontrak politik yang dibuat hanya ada pernyataan tertulis yang ditandatangani. Tapi, nantinya surat kontrak tersebut tidak bisa diapa-apakan karena tidak ada jaminan di dalam isi perjanjian. Menurut mantan ketua DPC PDIP Kota Bima ini, harusnya bukan hanya kontrak tertulis semacam itu. Tapi ada jaminan siap mundur dari jabatan bila tidak memenuhi janji tersebut atau warga bisa menggunakan kontrak politik itu sebagai dasar hukum untuk menggugat. Bila apa yang dijanjikan tidak bisa direalisasikan. 

“Jika hanya kata berusaha dan perjuangkan bersama rakyat maka tidak ada hal baru dalam kontrak politik tersebut. jadi tidak ada jaminannya dong,” tandas Azhar saat diketemui di rumahnya di sebelah barat SMKN 1 Kota Bima, di Kelurahan Tanjung itu. 

“Siapapun bisa membuat kontrak politik seperti itu. Tapi memberikan jaminan itu yang belum bisa satu orang pun lakukan,” imbuhnya menambahkan. 

Dia menegaskan, harusnya calon kepala daerah jangan membodohi warga. Tapi memberikan pencerahan selama ini sengketa lahan menjadi kewenangan tiga menteri. Sehingga, bukan hal mudah untuk mewujudkannya menjadi hak milik warga. 

“Saya pribadi tidak terkejut mendengar kontrak politik tersebut, karena setiap suksesi seperti pencalonan legislatif, momen pilkada hingga pilpres selalu isu sengketa lahan ini yang diangkat,” tandas tokoh masyarakat ini. 

Dia juga menegaskan, sikap tegasnya ini bukan berarti membenci Paslon manapun. Tapi Azhar sebagai satu dari sekian ribu warga Tanjung yang mengetahui hal ikhwal sengketa lahan Pelindo III berharap agar nasib mereka tidak dipolitisasi. 

"Kami tidak mau gara-gara kontrak politik ini malah nanti dibenturkan dengan warga. Soal lahan ini sangat sensitif, HGU yang menjadi otoritas daerah saja sulit dicabut apalagi ini kewenangan tiga menteri,” tegasnya. 

Dia berharap, politisi lebih menjanjikan hal-hal yang realistis. Ketimbang mengimingi warga dengan sebuah hal yang masih diraba-raba. Kenapa para Paslon tidak melirik, persoalan sosial yang begitu kompleks di Kelurahan Tanjung saat ini. 

Kata dia, tanjung itu butuh sentuhan serius terutama generasi mudanya. Tanjung hanya dimanfaatkan sebagai kantong suara, setelah itu terabaikan tanpa pemberdayaan dan pembinaan lebih lanjut. 

Sementara itu, Paslon Lutfi-Feri atau Tim Pemenangannya masih dikonfirmasi terkait pembertiaan ini. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item