Pulang Umroh, Wali Kota Bakal Gelar Mutasi Pejabat di Pemkot Bima

Kepala Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia, Drs. H. Supratman. METROMINI/Agus Mawardy
KOTA BIMA - Isyarat Wali Kota Bima, H. M. Qurais H. Abidin yang akan memutasi sejumlah pejabat di lingkup Pemkot setelah definitifnya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka.

Rencana menempatkan atau memutasi serta mempromosi sejumlah pejabat pada jabatan yang sifatnya kosong atau belum ditetapkan pejabat definitifnya, akan dilakukan menunggu kepulangan Wali Kota Bima yang saat ini sedang menunaikan ibadah umroh di tanah suci, Mekkah.

“Persiapan teknis terkait nama dan jabatan memang selalu kami siapkan. Dan ini tentu sesuai dengan tugas kami. Soal kapan pastinya waktu mutasi ini dilakukan, kami menunggu Wali Kota pulang dari menjalankan ibadah umroh,” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima, Drs. H. Supratman MAP, di ruang kerjanya, Kamis (19/4/2018).

Supratman mengaku, sebagai badan yang bertugas menatakelola urusan SDM atau Aparatur Sipil Negara, pada prinsipnya selalu siap sedia saat diperintahkan untuk menyiapkan perangkat aparatur pejabat yang akan mendapatkan atau mengisi jabatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemkot Bima.

Soal siapa dan posisi mana serta kapan tepatnya mutasi digelar, kata Supratman, tergantung sungguh perintah Wali Kota dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat). 

“Tugas kami menyiapkan secara teknis saja. Selebihnya menjadi wilayah kewenangan Baperjakat dan Wali Kota,” ujarnya.

Siapa saja yang dimutasi? Supratman enggan menyebutkan namanya. Ia memberi gambaran, pejabat yang dimutasi serta dirotasi adalah pejabat yang akan menempati sejumlah SKPD yang lowong karena ditinggal oleh pejabat sebelumnya yang sudah purna tugas alias pensiun.

“Jabatan yang lowong seperti di Bappeda, Inspektorat, Staf Ahli serta sejumlah jabatan lainnya. Baik struktural maupun fungsional,” katanya seraya menjelaskan posisi jabatan tersebut yang diutamakan saat mutasi nanti.

Menurutnya, poin penting dari mutasi yang dibijaki saatnya nanti mengisi kekosongan jabatan penting di sejumlah SKPD. Karena itu kebutuhan teknis, maka sifatnya sangat perlu dan mendesak dipenuhi.

Soal boleh tidaknya melaksanakan mutasi saat Pilkada sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dan juga adanya imbauan Mendagri, kata dia, harus dimaknai secara bijaksana pula. Kalau itu sebuah kebutuhan yang mendesak dan bukan karena sesuatu hal menyangkut politik, maka itu dibolehkan.

“Kami akan bersurat pada Mendagri untuk rencana mutasi tersebut,” tutupnya. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

IKLAN BACALEG DPRD KOTA BIMA

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item