Dipanggil Panwas, Parlan “Telanjangi” Lutfi

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan Usman alias Parlan dan pengurus partai memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima, Jum’at (11/5/2018) malam. METROMINI/Aris
KOTA BIMA - Jum’at (11/5/2018) malam, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan Usman alias Parlan memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima. Parlan yang didampingi tim pengacara koalisi partai pendukung Manufer (H. Man-Umi Ferra) dan sejumlah fungsionaris partai tiba di kantor Panwaslu sekitar pukul 22.00 WITA. Parlan langsung dimintai klarifikasi atas pidatonya saat kampanye di Kelurahan Oimbo, Kecamatan Raba, Kota Bima beberapa waktu yang lalu.


Ketua partai berlambang banteng moncong putih itu diklarifikasi di ruang kerja Ketua Panwas. Dia diperiksa sekitar dua jam lamanya. Pada Metromini, Sabtu (11/5/2018), Parlan mengaku membeberkan seluruh isi video pidatonya saat silaturahmi paslon nomor urut 1 di Kelurahan Oimbo beberapa waktu lalu.

”Saat klarifikasi saya membuka seluruh data dan fakta sesuai dengan isi pidato saya saat silaturahmi di Oimbo,” ujarnya.

Apa saja penjelasan Parlan soal pidatonya yang dilaporkan oleh calon Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi di hadapan Ketua Panawaslu Kota Bima, Sukarman SH? Dia mengungkapkan sejumlah data. diantaranya, soal janji Lutfi pasca bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Bima pada akhir Desember 2016 lalu. 

Pada warga Oimbo. kata Parlan, Lutfi menjanjikan akan mentransfer uang bantuan bencana sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan catatan warga membuat rekening agar uangnya bisa ditransfer.

“Saya miliki banyak bukti rekening warga dan saksi yang mendengar dan melihat serta memiliki rekening atas perintah Lutfi itu. Bukti dan saksi itu sempat saya sodorkan pada Panwaslu. Hanya sajam kata Panwaslu, ini baru klarifikasi,” uajrnya.

Ia menegaskan, apa yang disampaikannya saat pidato bukan sekedar menfitnah calon sebagaimana yang dilaporkan Lutfi pada Panwaslu Kota Bima. Argumentasi lain yang dibeberkan Parlan dihadapan Panwaslu saat klarifikasi yaitu dugaan keterlibatan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014. Pada masalah ini, salah satunya anggota Komisi VIII pada periode itu adalah calon Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi SE. 

Kondisi ini, lanjut dia, sebagaimana kesaksian Fahd El Fouz, politikus Partai Golkar yang menjadi terdakwa kasus korupsi pengadaan kitab suci Al-Qur’an di Ditjen Binmas Kementrian Agama RI. Nah, katanya, berdasarkan yang dibacanya diberbagai sumber berita baik media online, cetak dan televisi itulah yang diulasnya saat pidato politik pada acara silaturahmi di Kelurahan Oimbo beberapa waktu lalu.

”Ini murni memberikan pencerahan pada masyarakat soal dugaan keterlibatan seluruh anggota Komisi VIII yang didalamnya ada Lutfi. Bahkan saya mengatakan mungkin saja Lutfi terlibat,” pungkasnya.

Tidak itu saja, Parlan menjelaskan pidato politiknya, terkait keinginan Lutfi membayarnya Rp2,5 miliar asalkan PDI Perjuangan mendukung pencalonan Lutfi menjadi Wali Kota Bima dan tidak mengarakan dukungan pada H. A. Rahman H. Abidin. Ceritanya itu, lanjut dia, mengulas percakapan dan komunikasi dirinya bersama Lutfi di beberapa kesempatan, 

"Rencana Lutfi dengan menggandeng PDIP tentu agar bisa lenggang kangkung menuju singgasa kursi Wali Kota dengan keadaan Pilkada yang melawan peti kosong," ungkapnya.

Mengapa demikian? Ruslan menjelaskan, jika saja PDI Perjuangan di akhir waktu pendaftaran calon di KPU melabuhkan dukungannya ke calon Wali Kota Muhammad Lutfi SE, maka secara pasti H. A. Rahman H. Abidin tidak sempurna memiliki dukungan kendaraan politik. 

“Itu niat Lutfi yang selalu berkomunikasi dengan saya saat itu. Termasuk keinginannya memberikan uang senilai Rp2,5 miliar dan bonus satu mobil fortune yang dibicarakannya saat penerbangan dari Bima menuju Lombok sebelum pendaftaran calon Wali Kota lalu,” jelasnya.

Parlan menegaskan, seluruh pidatonya saat silaturahmi di Oimbo, murni pencerahan dan pemeberitahuan pada warga masyarakat. Sehingga semua menjadi terang benderang.

“Tidak ada niat menfitnah, mencemarkan nama baik calon Wali Kota apalagi mengumbar ujaran kebencian. Itu semua fakta dan ada bukti serta saksinya. Saya berkata jujur karena itu disarankan oleh DPD dan DPP terkait dengan masalah ini,” tutur dia menegaskan. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item