Dalam Nota Keberatan, Pihak Parlan Menilai Dakwaan JPU Lemah

"PH Terdakwa "Serang" Hakim dengan Meminta Surat dari MA"

Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat (kiri) dan Ketua DPC PDIP Kota Bima, Ruslan alias Parlan. FACEBOOK/Ruslan Lan
KOTA BIMA - Kuasa Hukum Terdakwa Ruslan H. Usman alias Parlan yaitu Al Imran, SH dan Muhajirin, SH tampak tenang dalam mendampingi kliennya pada sidang perdana yang menjerat Ketua PDIP Kota Bimasebagai terdakwa Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) di Pengadilan Negeri Raba-Bima, Rabu, 6 Juni 2018 kemarin.

Sidang yang sedianya telah memberikan ruang kepada Jaksa Penuntu Umum (JPU) dalam menyampaikan ssurat dakwaanya itu pun bersambung laris dengan telah dibuatnya Nota Keberatan atau Eksepsi yang telah disiapkan oleh dua orang pengacara yang mendampingi terdakwa itu.


Saat membacakan Nota Keberatan (Eksepsi), Al Imran menegaskan, sesungguhnya materi eksepsi yang dibuat dia dan rekannya tidak sama sekali dimaksudkan untuk menyerang dan mencari-cari kelemahan dari Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Tetapi semata-mata hanyalah bagian dan proses dialektika dalam rangkaian mekanisme penegakan hukum pidana yang diatur dalam tata hukum pidana formil, yang satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi secara konstruktif, 

"Eksepsi ini kami harapkan dapat menjamin terlaksananya proses peradilan yang fair, jujur dan saling mengontrol, sesuai dengan pninsip “due process of law” yang dianut dalam Hukum Acara Pidana di negara kita yang berlaku saat ini," ungkap Imran, dipersidangan, kemarin.

Imran melanjutkan, pihaknya menilai bahwa dalam kasus yang menjerat kliennya, diketahui bahwa barang bukti atau alat bukti yang diajukan oleh Saudara JPU berupa rekaman video pembicaraan terdakwa adalah tidak sah. Imran berpendapat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 07 September 2016 lalu yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang mana seluruh pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor ialah; bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

"Sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum Iainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Maka kedudukan barang bukti dan alat bukti yang mana cara perolehannya harus sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku," jelas dia.

Sementara itu, sambun dia, alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula. Jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nhlai pembuktian. Dan dalam kasus yang menjerat terdakwa, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap sebagai rekaman tidak sah (illegal) karena dilakukan oeh orang yang tidak berwenang dan dengan cara mendapatkan secata tidak sah.

"Siapa pun yang merekam tersebut bukanlah seorang penegak hukum dan tidak diperintahkan oleh penegak hukum untuk melakukan rekaman. Dan oleh karena itu barang bukti dan atau alat bukti berupa rekaman video yang diajukan oleh JPU adalah tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki nilai pembuktian. Dan kami menilai Surat Dakwaan itu lemah," pungkas Imran.

Partner Imran, penasehat hukum terdakwa lainnya, Muhajirin, SH yang melanjutkan pembacaan nota keberatan ini pun mengungkap persoalan terkait keberadaan majelis hakim yang menangani Tipilu ini tidak sah, bila tidak mendapatkan penetapan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan adanya Hakum khusus dengan menerbitkan Surat Keputusan. 

Muhajirin mengatakan, selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan setelah membaca dan meneliti dengan baik Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum, maka dia berpendapat dalam perkara ini, JPU mendakwa Terdakwa dengan ancaman pidana yang tertuang di dalam pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b atau huruf c Undang - Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai Undang Undang.

Namun, lanjut dia, ada satu poin yang perlu dicermati tentang adanya Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilu dalam menjalankan persidangan Tipilu sebagaimana yang dialami kliennya yang juga Ketua PDIP Kota Bima. 

"Artinya, setiap hakim pada perkara Tipilu, sebelumnya harus mengantongi SK dari MA sebagai Hakim Khusus. Hal ini sangat jelas diatur pada  Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2018. Dan saat Hakim menunjukkan SK penunjukkan dalam perkara kasus ini, kami melihat hanya SK dari Ketua PN Raba Bima saja. Sementara, SK dari MA tidak ada," papar Muhajirin di kediaman terdakwa, di Keluraham Oi Mbo, Kota Bima, semalam.

Ia menjelaskan, Majelis Hakim yang menangani perkara mi, dinilai belum memenuhi ketentuan pasal 147 dan 151 dalam PERMA Nomor 2 tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pernilihan Umum. 

"Artinya pula, Majelis Hakim yang menangani perkara pidana pemilihan ini, belum memiliki kewenangan. Dab perlu ditegaskan pula bahwa, Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 151 ayat (2) yaitu Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam Perkara ini," pungkasnya.

Menjadi Terdakwa, Ini Pandangan Ketua PDIP Kota Bima


Suasana kantor dan kader PDIP Kota Bima di Sekretariat atau kantor DPC PDIP Kota Bima, di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. FACEBOOK/Ruslan Lan
Sementara itu, terdakwa Parlan menambahkan, dalam eksepsi yang disampaikan pihaknya ada dua poin yang telah disampaikan dalam persidangan awal di perkara yang membuatnya duduk di kursi pesakitan saat ini. Kata dia, selain poin barang bukti dan atau alat bukti berupa rekaman vidio yang diajukan JPU tidak sah karena tidak dapat diterima dan juga tidak memiliki nilai pembuktian. SK dari MA tentang keputusan adanya Hakim Khusu dalam perkara ini juga harus disediakan sebelum pelaksanaan persidangan dilakukan.

"Dua poin itu yang menjadi bahan eksepsi dalam kasus saya ini. Dan perlu saya tegaskan pula bahwa dalam suasana Pilkada dan selimut demokrasi. Ketua Partai politik memberikan orasi politiknya dengan  nada tegas dan sedikit bernilai negatif yang terkesan merugikan paslo dari lawan politiknya merupakan bagian dari aura dan warna demokrasi yang memang harus secara dewasa dipahami bagi para stakeholder, terutama calon pemimpin di daerah ini," ungkit dia.

Kata Parlan, dinamika demokrasi tentu akan menggandeng adanya perbedaan dan gesekan opini maupun agitasi yang menjadi seni dalam pertarungan politik di momen atau di tahun-tahun pemilihan politik seperti saat ini.

"Kalau sedikit main lapor dan tentunya masih sangat awam dalam memahami adanya perbedaan dan mencermati sisi lain dari wajah demokrasi yang berdinamika. Dan yang pasti, saya jauh dari lubuk hati yang terdalam pada penyampaian orasi politik itu ingin menghina atau memfitnah orang lain. Tapi, jika pihak lain menunjukkan sikap reaksioner, tempramen dan sensitif, kami hanya bisa menilai kondisi ini sebagai ukuran emosional seseorang, terutama penilaian kita terhadap calon pemimpin yang ada," jelas dia.

Pada prinsipnya, kata dia, jika hal yang masih dalam sangkaan normatif dan masuk kampanye negatif lantas dibawa perasaan sebenarnya adalah penghinaan. Ini sangat keliru. Dalam hikmah masalah ini, biarkan rakyat yang menilai calon pemimpin mana yang dewasa dan diharapkan mampu mengayomi berbagai warna yang berbeda pada struktur sosoal masyarakat yang ada saat ini.

"Besok (hari ini, red) akan dilanjutkan persidangan lanjutkan. Kami berharap rekan-rekan media juga mengawal kasus ini demi masa depan demokrasi di Kota Bima," tutup Parlan, semalam. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item