Panwaslu Kota Bima Petakan 176 TPS Rawan

Komisioner Panwaslu Kota Bima, Idhar, S.Sos. METROMINI/Aris
KOTA BIMA - Dari 249 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bima pada Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur NTB dan Wali Kota -Wakil Kota Bima tanggal 27 Juni 2018 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bima memetakan ada 176 TPS yang dianggap rawan. 
Komisioner Panwaslu Kota Bima, Idhar, S.Sos menjelaskan, 176 TPS rawan tersebut tersebar di Kecamatan Asakota ada 48 TPS, di Kecamatan Mpunda ada 34 TPS. Sementara di Kecamatan Raba ada 44 TPS, Rasanae Barat ada 22 TPS dan Kecamatan Rasanae Timur ada 28 TPS. 

“176 TPS rawan itu tersebar di sejumlah kecamatan yang ada. Dan sudah kami petakan untuk diawasi lebih maksimal,”jelas mantan anggota Panwascam Rasanae Timur itu, pada Metromini, Selasa (12/6/2018) siang, 

Pemetaan TPS rawan alat ukur alias variabelnya, kata Idhar, berdasarkan akurasi data pemilih, penggunaan hak piIih dan atau hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas KPPS, pemungutan suara dan kampannye.

”Enam variable itulah yang menjadi acuan kami TPS dianggap rawan,” ujarnya. 

Tidak itu saja, kata dia, untuk memastikan TPS tersebut dinilai rawan, ada sejumlah indikator. Diantaranya, adanya pernilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar di DPT. 

Ia menjelaskan, indikator lain juga pada terdapatnya jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap tambahan (DPTb) di atas 20 pemilih dalam satu TPS, pemilih distabilitas, terdapat TPS di wilayah khusus, terdapat aktor politik uang. "Dan aktor politik uang ini, saya maksud semisal bohir, cukong, broker dan sejenisnya di wilayah TPS tersebut,“ terang Idhar. 

Ia menambahkan, indikator lain yang menjadi alat ukur disebutkan TPS rawan, terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye. Adanya relawan bayaran pasangan calon di wilayah TPS tertentu, adanya petugas KPPS mendukung pasangan calon tertentu, form C6 tidak didistribusikan kepada pemilih di TPS dimaksud. 

"Selain  itu, ad apula indikator lain seperti TPS berada di dekat posko atau rumah tim sukses pasangan calon, Ketua den seluruh anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis. ketersedian logistik yang tidak memenuhi ketentuan, terdapat praktik mempengaruhi pemilih untuk memilih atau untuk tidak memilih calon tertentu berdasarkan agarna, suku, ras dan golongan di sekitar TPS dan terdapat praktik menghina dan menghasut pemilih terkait isu sara,“ jelas dia.

Kata dia, memang tidak semua indikator tersebut, terpenuhi sebagai ketentuan rawannya TPS di seluruh wilayah pengawasan Panwaslu Kota Bima. Tetapi setidaknya beberapa indikator tersebut menjadi acuan dan bukti kami di lapangan, untuk menentukan TPS yang dikategorikan sebagai TPS rawan dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang,“ terang Idhar di kantor Panwaslu Kota Bima,

"Dan dalam rangka mengantisipasi potensi masalah dengan ditentukannya TPS rawan, pihak kamu akan melakukan pengawasan yang sifatnya melekat, intensif serta memperkuat kordinasi di tengah keadaan potensi munculnya masalah yang akan terjadi," tambah Idhar mengakhiri keterangan persnya.  (RED | ADV)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item