Pemuda 'Ribut' Pindah Kantor, Bupati Gelar Tatap Muka dengan Agen Sosial Control di Bima

Kantor Persiapan Bupati Bima di Desa Godo, Woha, Kabupaten Bima. GOOGLE/Image
KABUPATEN BIMA - Salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Woha atau Ibu Kota Kabupaten Bima, Ediwan mendesak Pemerinta Kabupaten Bima untuk melayani masyarakat agar bisa pindah di kantor yang baru dibangun di Desa, Godo, Woha, Kabupaten Bima. Kata Edy, perpindahan kantor pusat pelayanan atau kantor Bupati Bima yang saat ini masih berada di Kota Bima (Gedung KLK, Kelurahan Jatiwangi, Asakota) merupakan amanat dari undang-undang dan peraturan yang ditebitkan oleh pemerintah. 

"Pindah pelayanan ke kantor Bupati yang batu memiliki dasar hukum yang jelas yakni
UU No 13 Tahun 2002 dan PP No 53 Tahun 2006. Artinya, perintah hukum tentang pemindahan ini sudah berlangsung 12 tahun dengan berpedoman pada PP tersebut," ucap pengusaha muda asal Desa Talabiu, Woha, Kabupaten Bima itu, Jum'at, 29 Juni 2018.

Menurut dia, kantor yang sudah seperti istana megah itu sudah dibangun  dengan indah dan sudah bisa ditempati oleh Bupati dan bawahannya. Saat ini, ia pun mempertanyakan keseriusan Pemkab Bima dalam menjalani amanat dari UU dan PP. 

"Harusnya Pemkab Bima wajib melaksanakan amanat UU. Dan saat ini, kami akan mengawal pemindahan kantor Bupati atau operasional pusat birokrasi di Pemkab Bima dengan berbagai metode penyampaian baik secara dialog, aksi massa dan bahkan menduduki kantor Bupati Bima yang masih ada di Kota Bima," pungkas dia. 

Selain Edi, pemuga lainnya, Yogi pun menyinggung tentang keberadaan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima yang sudah hampir 13 tahun lamanya (tiga periode pejabat bupati yang berbeda) yang merupakan lokomotif atau leading sektor pembangunan kantor Bupati Bima yang baru yang hingga saat ini belum rampung juga pembangunannya. Ia menduga pada pembangunan kantor tersebut ada indikasi tindak pidana korupsi yang harus diperiksa.

"Kadis PUPR dianggap gagal karena bertahun-tahun kantor ini terus dianggarkan dan kabarnya sudah menelan angka ratusan miliar rupiah. Sebelumnya anggarannya di Dinas PU karena dimekarkan, anggaran pembangunan untuk tahun ini kabarnya di poskan pada dinas yang lain," ujarnya. 

Tapi, sambung Yogi, perihal yang diipertanyakan dalam melihat pembangunan kantor tersebut, mengapa sejak dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Pembenahan tiap tahun dan pada kondisi pekerjaan yang sama. 

"Apa karena menutupi adanya dugaan bangunan yang bermasalah atau ini indikasi modus proyek berulang-ulang pada tiap tahunnya atas nama pembenahan yang tak pernah kunjung selesai dilakukan. Kapan bangunan megah itu ditempati, ketika sudah berkali-kali janjinya sebelumnya ternyata diingkari oleh pihak pemda sendiri," sorot dia mempertanyakan.

Ia pun meminta agar auditor negara maupun auditor independen melakukan audit total seluruh biaya pembangunan Kantor Bupati yang rumornya sudah menelan angka ratusan miliar itu dalam beberapa tahun terakhir ini. 

"Di tengah prestasi WTP di Pemkab Bima. Kami meminta lembaga auditor untuk mengaudit uang negara yang sudah masuk dan dibandingkan dengan kondisi fisik kantor. Dan hasilnya dipublikasi secara terbuka. Agar uang rakyat tidak masuk dalam dugaan modus pembenahan kantor di tiap tahun-tahun mendatang," papar dia. 


Bupati dan Dandim Apresiasi Kritikan Demi Kemajuan Daerah

Acara dialog dengan tema Penguatan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi non Pemerintah (ORNOP) dalam rangka menuju Bima 'RAMAH' di Aula Bima Tirta, Jum'at, 29 Juni 2018. METROMINI/Agus Gunawan
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri acara dialog dengan tema Penguatan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi non Pemerintah (ORNOP) dalam rangka menuju Bima 'RAMAH'. Hadir pada acara itu yang diselenggarakan Bakesbangpol Kabupaten Bima yaitu Dandim 1608 Bima, Letkol Infanteri Bambang Eka Kurnia, Ketua MUI Kabupaten Bima, H. Abdurahin Haris, MA dan Ketua FKUB Drs. H. Suadin, M.Pd. 

Selain tokoh pemerintah daerah, sejumlah awak media baik dari media cetak dan online serta para pegiat LSM atau aktivis yang ada di Bima turut hadir dan menjadi peserta pada acara dialog yang tampaknya kegiatan baru dari penyerapan aspirasi kalangan agen sosial control yang diterjemahkan dalam bentuk dialog dan tatap muka di aula Bima Tirta, Kecamatan Asakota Kota Bima, Jum'at (29/6/2018) 

Menurut Bupati yang juga pemateri dalam acara dialog itu mengatakan dalam kegiatan ajang silaturrahmi ini, juga bisa digunakan sebagai wahana dalam menyerap informasi dan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan perkembangan daerah yang sangat dinamis saat ini.

"Masukan dari semua pihak, terutama dari peserta yang hadir saat ini sangat berharga untuk dijadikan acuan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap persoalan yang terjadi. Semata-mata hal ini demi pelaksanaan seluruh program  pembangunan dan demi mewujudkan Bima yang RAMAH," terang Umi Dinda, sapaan akrab Bupati Bima.

Kata dia, informasid dan masukan dari kalangan insan pers selaku corong pemerintah dan selaku lembaga kontrol sosial masyarakat merupakan pilar keempat dalam demokrasi di negara ini yang memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa, negara dan daerah.

"Sebab, selain sebagai corong pemerintah, insan pers juga sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat atau corong masyarakat yang mengawal proses demokrasi maupun pembangunan yang terjadi," jelasnya.

Sebagai corong pemerintah, lanjut Bupati, peran media sudah sangat membantu dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah ini. "Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seakan tak luput dari publikasi oleh seluruh media yang ada," tuturnya.

Di sisi lain sebagai lembaga kontrol sosial masyarakat, insan pers dari berbagai media yang ada, telah banyak mengabarkan dan memberikan informasi dari berbagai aspirasi dari masyarakat yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijkan,

"Untuk itu, selaku kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin kemitraan yang baik dengan pemerintah," tandasnya.

Sementara itu,  Dandim 1608 Bima, Letkol Infanteri, Bambang Kurnia memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada semua insan pers yang telah memberikan informasi, menyajikan berita terkait perkembangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama ini.

"Dalam kehidupan berdemokrasi saat ini. Insan pers, LSM sangat efektif untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Tidak hanya bisa menyuarakan aspirasi, namun diharapkan, juga bisa memberikan pemahaman untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi," saran Dandim.

Dikatakannya, pada prinsipnya pemerintah memberikan apreasiasi yang tinggi terhadap seluruh koreksi, kritik yang diberikan oleh insan pers melalui tulisan.

"Karena,  kritik, masukan atau saran dari insan pers lewat tulisan serta lewat aksi oleh pihak LSM. Kita mengambilnya sebagai acuan untuk menuju sebuah perubahan dan kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan untuk masyarakat," tegasnya. (RED*)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

Instal Metromini di Android Anda

IKLAN BACALEG DPRD KOTA BIMA

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

item