"Raibnya" Uang Rakyat di Rekening dan Settingan Chaos Dibalik Pelelangan Tanah Eks Jaminan (Part II)

Surat Permohonan buka blokir milik rekening masyarakat kepada Bank BPD/NTB terkait dengan proses pelelangan tanah di Pemkab Bima Tahun Anggaran 2017. METROMINI/Dok  
KABUPATEN BIMA - Setelah diketahui dua cara pelelangan tanah eks jaminan di Pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2017 lalu yaitu metode pelelangan umum dan pelelangan dengan perlakuan khusus sebagaimana yang disampaikan salah seorang panitia lelang, Saiful Islam, SH, belum lama ini.

Baca: Jadi Panitia Lelang, Saiful Ungkap Modus Dibalik Lelang Tanah di Pemkab Bima (Part I)

Saiful mengungkap lagi adanya dugaan masalah yang terjadi dibalik pelelangan tanah eks jaminan yang diantaranya diduga ada pengambilan yang bukan haknya dilakukan olek beberapa oknum pejabat pelelangan dari uang masyarakat atau penggarap tanah yang disimpan dalam rekening Nak NTB,

Ia menjelaskan, dari data awal yang telah diserahkan pelelangan dengan  sistim pelelangan secara perlakuan khusus, bagi masyarakat yang ingin mendapat hak pengelolaan atas lahan milik Pemkab Bima, berkewajiban memiliki uang dalam bentuk rekening senilai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama Sekda. 

"Sesuai amanah Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, calon penggarap sudah menyediakan kesanggupan penyewaan lahan dan uang sewanya disimpan dalam rekening Bank NTB," ujarnya, Selasa, 19 Juni 2018.

Dr. Anwar Usman, SH., MH, Ketua Mahkamah Konstitusi RI (Kanan) berpose dengan Saiful Islam, SH. FACEBOOK/Saiful Islam Sang Advokat
Saiful memaparkan, surat perjanjian dan kesepakatan untuk menggarap dalam sistim perlakuan khusus dilengkapi dengan pengaman barcode. Jadi, surat perjanjian yang dibuat tidak mungkin bisa dibuat duplikat. Dan calon penggarap, uangnya di dalam rekening dalam kondisi diblokir. Saat proses administrasi semua sudah selesai, uang yang diblokir akan dibuka dan diteruskan langsung ke rekening daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Ia menjelaskan, setelah pelelangan yang dilakukan pihaknya selesai dan uang yang terkumpul dalam masing-masing rekening masyarakat mencapai Rp1,3 miliar. Tiba-tiba saja, dalam pengumuman serentak yang dilakukan oleh pihak panitia, dari beberapa kecamatan yang sudah ditentukan penggarapnya, hanya tanah di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu yang diakui oleh pihak panitia di Pemda. 

"Saat pengumuman, pekerjaan kami hanya diakui untuk tanah di Kecamatan Sape dan Lambu yang nilai uangnya ada sekitar Rp700 juta.  Sementara untuk tanah lainnya di beberapa kecamatan yang awalnya dituangkan dalam data yang diberikan saat pengumuman serentak ditolak hasilnya. Diganti dengan penetapan tanah-tanah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia yaitu Assisten I (H. Makhruf, SE)," pungkasnya.

Surat Bank NTB terkait dengan proses pelelangan tanah di Pemkab Bima Tahun Anggaran 2017. METROMINI/Dok  
Akhirnya, sambung Saiful, penentuan sepihak oleh Tim atas lahan menjadi ada dua pemegang hak dan keadaan pun tumpang tindih di lapangan. Satu surat ditandatangani oleh Sekda melalui pelelangan perlakuan khusus dan satu pengelolaan lain ditandatangani oleh Assisten selaku Ketua Panitia Lelang.

"Dari awal kamu sudah mengikuti arahan Sekda dan bekerja sesuai dengan Perbup. Dan setelah yang dikuasai oleh panitia dalam bentuk rekening masyarakat. Hanya senilai Rp700 juta saja yang diberikan hak pengelolaan atas tanah dari hasil kerja kami. Sedangkan uang masyarakat yang sisanya dalam penguasaan mereka walau berbentuk uang dalam buku rekening," paparnya. 

Selain itu, Saiful menyayangkan juga dengan tindakan pihak Tim Pelelangan yang memberikan lahan dengan pola kompensasi kepada sebagian masyarakat di tengah dia telah menyelesaikan persoalan yang sekiranya dianggap merugikan masyarakat tersebut.

"Di tengah kondisi tumpang tindih yang akhirnya sengaja membenturkan saya dan masyarakat ini yang kemudian muncul, seolah-olah saya penjahat dibalik lelang tanah. Padahal, saya atau kami yang bekerja ini sengaja dibenturkan dengan menciptakan dualisme penguasaan lahan yang awalnya adalah pekerjaan yang sesuai dengan arahan dan data dari pemerintah," tutur Dosen hukum di STIHM Bima itu,

Ia mengaku, dalam menjalani kondisi resisten dan chaos akibat tumpang tindihnya penguasaan lahan, ia pun harus merogoh koceknya sendiri dalam menalangi setiap persoalan yang terjadi. Dan pengorbanan ini, kata Saiful, telah diketahui oleh Sekda dan berjanji akan menggantinya melalui anggaran di APBD Perubahan tahun 2018 ini.

"Tabungan saya cukup terkuras. Belum lagi intimidasi dan suasana yang mengancama yang hampir lama saya rasakan bersama keluarga saya yang dituding macam-macam padahal, saya tdak pernah memenag uang masyarakat karena sistim yang dibuat tidak memperbolehkan adanya setoran tunai tapi melalui rekening masyarakat yang diblokir," pungkas dia.


Anehnya, sambung Saiful, sudah dicerca dan dihina bahkan haknya seperti upah pungut yang sudah dianggarkan oleh pihak Pemda pun tak diberikan. Dan yang membuiat dia geram, kondisi uang yang diserahkan dalam bentuk rekening yang diketahui pula ada upaya oleh Kepala Bagian Umum yang meminta permohonan pembukaan blokir uang masyarkaat di Bagian Umum patut dipertanyakan kegunaannya. 

"Uang di rekening masyarakat tidak perlu dimintai pembukaan blokir di Bank oleh Kabag Umum. Uang itu semestinya tinggal diarahkan ke rekening pemda sebagai pendapatan daerah. Kenapa uang masyarakat itu ditarik tunai oleh mereka dan mudahnya pihak Bank mengamini pencairan uang itu," jelas dia.

Dibeberkannya, dari uang yang tersisa sebanyak Rp1,3 miliar dan jumlah uang lewat pelelangan umum, hingga kini belum ada yang mengetahui jelas jumlah sebenarnya maupun keadaan uang tersebut. Tak ayal, Saiful mengaku, bahkan ada oknum-oknum yang berani melakukan pelelangan sendiri dan uangnya bukan dalam bentuk rekening masyarakat tapi dilakukan setoran tunai/

"Nah. inikan sudah melanggar Perbup. Dan kami bisa membuktikan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh oknum di bagian umum itu terjadi dengan cara menyetorkan uang secara tunai. Dan tentu jika aparat hukum mendalami masalah ini, akan banyak yang terungkap kejanggalan dari arus uang yang disetorkan masyarakat dalam pelelangan di tahun 2017 lalu," pungkasnya.

Data tanah yang akan ditentukan penggarapnya melalui sistim perlakuan khusus di Pemkab Bima Tahun Anggaran 2017. METROMINI/Dok 
Ia mengatakan. kondisi kesembrawutan bisa dibilang chaos yang didesain agar menjadi alibi atas upaya yang diduga memanfaatkan uang hasil pelelangan tanah eks jaminan ini tidak ingi diklarifikasi dan dilakukan evaluasi bahkan oleh Bupati Bima terkesan membiarkan masalah ini.

"Anehnya, masalah yang banyak di pelelangan tanah terjadi pembiaran dan tindakan yang tidak adil terhadap banyak oknum yang mencari manfaat dan untung apalagi ingin mengevcaluasi hasil pengumuman pelelangan," ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah berkali-kali ingin menyampaikan klarifikasi ke Bupati Bima tentang kondisi sebenarnya yang terjadi dari kegiatan pelelangan tanah kemarin. Namun, Bupati tidak mau mengevaluasi keadaan ini terkesan acuh dalam menerima klarifikasi dari keadaan yang terjadi dibalik proses pelelangan tanah ini. Padahal, masalah ini mengancam pertikaian di masyarakat atas dualisme atau tumpang tindihnya penguasaan tanah pada satu obyek lahan milik Pemda Buma.

"Anehnya di Pemda saat ini, para pejabat khususnya Bupati tak mau mendengar klarifikasi. Tapi arus fitnah dan menjelakkan kami begitu doyan sekali. Uang hasil kerja kami tak ada transparansinya. Bahkan uang tabungan pribadi sampai saldo dalam kondisi limit untuk menalangi semua masalah yang terjadi. Dan Alhamdulillah, semua sedikit-sedikit bisa selesai juga akhirnya," kisah Saiful menceritakan keadaannya saat itu.

"Bahkan, upah pungut hak kami pun tak diberi oleh Pemda. Inikan dzolim namanya. Diduga mereka tidak ada yang mau mencuci piring setelah semuanya makan enak dibalik proses pelelangan tanah eks jaminan," tambah Praktisi Hukum senior di Bima yang saat ini sedang dalam proses kelulusan menjadi Hakim Tipikor tahun 2018 setelah dinyatakan lulus uji tertulis, bulan Mei 2018 lalu.

Sementara itu, Bupati Bima yang dimintai tanggapannya enggan menjawab konfirmasi pewarta media ini, sementara pihak Bank NTB masih dalam upaya dimintai tanggapannya atas masalah yang dibeberkan oleh Saiful Islam ini. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item