Saiful Islam Lulus Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahun 2018

"Butuh Dukungan Publik Secara Tertulis untuk Kelulusan Akhir"


Kartu Peserta Saiful Islam, SH dan dinyatakan lolos pada ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap X Tahun 2018. METROMINI/Dok 
KOTA BIMA - Sosok lawyer kelahiran Bima, 1 Mei 1970 lalu dengan nama lengkap Saiful Islam, SH menjadi Calon Hakim Pengadilan Tipikor yang lolos pada ujian tertulis dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap X Tahun 2018. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang itu, berhasil lolos ujian tertulis yang telah diumumkan bulan Mei 2018 lalu oleh Panitia Seleksi yang berpusat di Mahkamah Agung.

Saiful menceritakan, pilihan karir yang terkesan banting setir dari seorang pengacara dan juga menjadi dosen di STIH Muhammadiyah Bima merupakan pilihan yang tepat dalam mengarungi profesi dunia hukum mengingat usianya yang akan memasuki kepala lima.

"Saya mengikuti tes Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor sebagai bagian dari mengimplementasikan atau wujud aktualisasi diri untuk bisa menjadi bagian dari praktisi hukum dalam sudut pandang dan tanggung jawab sebagai seorang hakim. Dan ini sebuah tantangan yang menyempurnakan profesi--yang selama ini saya hanya mendampingi masyarakat dan memberikan advise hukum," terang dia.

Sedikit cerita tentang sosok Saiful Islam, SH. Selain dikenal sebagai dedengkot di Partai Golongan Karya (Golkar) di Bima, Saiful mengawali karir sebagai seorang pengacara dimulai di daerah Jawa, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pengangkatan pertamanya sebagai seorang pengacara. Saiful dilantik di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Saiful kembali ke Bima dan ingin bekerja di tanah kelahirannya. Dari sederet nama pengacara di Bima, posisi Saiful bisa dibilang sebagai praktisi senioir. Tak sedikit lawyer muda yang magang di kantornya dan saat ini mendulang karir yang cukup membanggakan.

Menjadi Konsultan Hukum Pemerintah Daerah adalah profesi yang digeluti Saiful, selain dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat. Tak sedikit pula kasus hukum di bawah penanganannya yang membuahkan hasil yang maksimal dan menuai harapan kliennya. Namun, tak sesekali pula, sosok ini menuai kontroversi. Tapi, soal kecakapan mengelola dan memenangkan kasus hukum baik pada sengketa perdata pidana umum atau pun kasus pidana khusus tak diragukan lagi bagi alumnus SMAN 1 Bima di ra tahun 80-an itu.

Pengumuman hasil ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap X Tahun 2018. METROMINI/Dok 
Kepada Metromini, Saiful mengatakan, awal seleksi Hakim Ad Hoc ini dengan penilaian administrasi. Ada sekitar ribuan peserta yang ikut dalam seleksi ini. Namun, yang dinyatakan lulus administrasi sekitar 380 peserta. Lanjut dia, tahap selanjutnya, dari 380 orang tersebut dilakukan seleksi tertulis.

"Pada proses seleksi ujian tertulis ini. Untuk yang lulus ujian tertulis pada formasi pengadilan tinggi ada 37 peserta. Sementara sebanyak 64 peserta lolos pada formasi pengadilan negeri. Dan untuk tahap selanjutnya, akan dilakukan uji publik atau penilaian dan pemberian dukungan oleh masyarakat sebagai tahap final dalam penyeleksian ini. Dan untuk wilayah Pengadilan Tinggi Mataram, ada 3 calon hakim yang lolos ujian tertulis, termasuk salah satunya adalah saya." sebut dia, di rumahnya. Selasa, 5 Juni 2018 malam.

Kata Saiful, untuk menyempurnakan kelulusan sebagai hakim di Pengadilan Tipikor tahun 2018 ini. Panitia Seleksi atau pihak di Mahkamah Agung akan menunggu penilaian dari masyarakat maupun stakeholder atas nama-nama yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis ini. "Nah, saya pun masih ada satu langkah lagi untuk bisa dinyatakan lolos sempurna,"akunya.

Perjuangan ini, sambung Saiful, merupakan bagian dari perjuangan bersama masyarakat. Sebab, butuh figur yang harus mampu mengangkat derajat masyarakat timuir di Indonesia dalam memberikan warna yang tegas dan jelas dalam wajah hukum yang ada di negeri ini. "Tentunya, cita-cita bersama ini, akan bergantung sungguh pada adanya dukungan secara tertulis yang diberikan oleh masyarakat atau stakeholder yang nantinya dikirim ke panitia seleksi di Mahkamah Agung, Jakarta," terang Saiful.

Ia menambahkan, dalam pengabdian sebagai hakim ad hoc ini. Tentu perlu difokuskan pada aspek pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel dan fokus karena memang kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori sub ordinary crime.

"Kehadiran kami sebagai bagian dari ekspektasi masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang tentunya menjadi penyakit dalam penderotaan generasi di masa mendatang dan terpuruknya kondisi bangsa kita saat ini," tegas Saiful.

Selain itu, ia menambahkan, dalam jabatan seorang Hakim Ad Hoc berlaku selama 4 tahun. Dan untuk selanjutnya, mungkin bisa diperpanjang atau mengikuti ujian lagi setelah akhir masa pengabdian. "emua tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung," tuturnya.

Terakhir, Saiful menerangkan, dukungan warga NTB yang memberikan dukungan morilnya dalam bentuk penyampaian dukungan secara tertulis dengan format dokumennya bisa di download pada link berikut ini (diklik kata 'link' untuk mendownload) dan disampaikan ke kantor Konsultan Hukum "Saiful Islam, SH dan Partner:" di Jalan Pembangunan Nomor 74, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima.

"Semoga dukungan dari masyakarat NTB dan khususnya di Bima, bisa mewujudkan ikhtiar dan harapan kami agar bisa lulus di tahun 20187 ini sebagai hakim tipikor yang mewakili pulau sumbawa untuk pengabdian di wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. Dan untuk penilaian publik ini dimulai sejak tanggal 25 Mei sampai 29 Juni 2018 nanti," tutup ayah dari 3 putra dan putri itu. (RED*)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item