Proyek SPAM-IKK Rp5,6 M Macet Total, Warga Samili Merana Air Bersih

"Dipanggil Dewan, Dinas Perkim Tak Indahkan"

Kondisi warga yang masih memanfaatkan air sumur secara bergantian akibat macetnya alat Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. GOOGLE/www.peloporkrimsus.com
KABUPATEN BIMA - Ketua Pemuda Peduli Desa Samili, Jaharuddin mengukapkan, proyek Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) yang ada di Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terlihat mangkrak. Padahal, proyek yang dikerjakan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum ini telah menghabiskan anggaran Rp5.650.000.000.

Kata dia, proyek SPAM IKK rencananya akan diperuntungkan untuk warga Desa Samili. Namun,  pasca penyerahan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Samili, proyek ini belum sampai dinikmati oleh warga 
“Semenjak dilakukan penyerahan oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Samili sekitar bulan Mei 2018 lalu, hingga saat ini, manfaat proyek tersebut belum dinikmati oleh masyarakat sekitar. Sebabnya, alat penyedia air bersih itu dalam keadaan sejak diserahkan sampai saat ini," ujar Jaharudin, di lansir dari situs Media Pelopor Hukum & Krimsus, Jum'at, 13 Juli 2018.

Ia menjelaskan, sebenarnya kondisi proyek ini seperti pipa dan peralatan lainnya sudah dipasang. Tapi herannya kenapa proyek tersebut ini belum difungsikan. Dan tak beroperasinya alat ini sangat disayangkan oleh warga, apalagi saat ini warga di Samili mengalami kesulitan air bersih.

Diakuinya, mewakili masyarajat di Desa Samili, Kelompok Pemuda Peduli Samili meminta kepada DPRD Kabupaten bima untuk meninjau lokasi proyek IKK yang ada di desanya.

"Kami meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bima agar segera melakukan pengawasan dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengaudit pekerjaan ini ke BPK yang secara OPD tehnis di daerah menjadi tanggung jawab dari Dinas Perkim Kabupaten Bima. Kami menilai Dinas Perkim ini lalai terhadap tanggung jawabnya sehingga berakibat gagalnya proyek miliaran ini dinikmati warga," tegas dia saat audiensi bersama anggota Komisi III di kantor DPRD kabupaten Bima, Kamis (12/7/2018).


Tanggapan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima


Menanggapi aspirasi dari Pemuda Desa Samili, Ketua Komisi III DRPD Kabupaten Bima H. Mustahid H. Kako mengatakan sangat menyayangkan jika proyek tersebut tidak difungsikan. Padahal sepengetahuannya proyek tersebut sudah lama dinyatakan rampung. 

“Warga saat ini sedang kesulitan air. Kenapa proyek SPAM-IKK di Desa Samili itu tidak difungsikan? Ini sangat disayangkan. Dan kami akan segera turun di lapangan untuk melakukan pengecekan di lokasi," ucap Mustahid, dilansir dari www,peloporkrimsus.com

Mustahiq mengaku, terkait masalah ini, \Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bima yang dundang klarifikasi oleh Komisi III mangkir dari panggilan. Ia mempertanyakan, apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat sangatlah tidak pantas dengan tidak mengindahkan panggilan dari pihaknya,  Mengingat, masalah kasus air bersih di Samili yang sampaikan perwakilan warga ke Komisi III, belum dinikmati oleh masyarakat hingga saat ini 

Mustahiq mengakui, di Desa Samili yang mengalami kekeringan selama kurang lebih 12 tahun tentu sangat mengapresiasi adanya bantuan proyek air bersih ini, Namun, jika kenyataannya, proyek IKK Woha yang menelan anggaran negara Rp5.650.000.000 tidak mampu memberikan hasil yang positif untuk masyarakat Samili. Memang perlu dilakukan upaya hukum yang lebih baik dalam hal ini.

Sambungnya, sampai hari ini masyarakat di Desa Samili masih menibang air di sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Apalagi, kata dia, bantuan air bersih dari BPBD tidak mampu menyediakan secara keseluruhan dari kebutuhan masyarakat Desa Samili. 

"Kadang bantuan dari BPBD ini hanya untuk satu dusun saja per tiap mobil tangki. Dan bantuan air bersih ini hanya satu tangki saja per harinya. Nah, di tengah kondisi masyarakat yang susah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman tidaklah etis mangkir dari tanggung jawabnya sebagai penanggungjawab tehnis atas progra tersebut,” pungkas legislator dua periode kalahiran Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima itu, Sabtu, 14 Juli 2018.

Hingga berita ini dinaikkan, pihak Dinas Perkim Kabupaten Bima maupun pihak Kementrian Pekerjaan Umum masih diupayakan untuk dikonfirmasi.  (RED | WWW.PELOPORKRIMSUS.COM)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN BACALEG DPRD KOTA BIMA

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

Balon Anggota DPRD Kabupaten Bima

item