Wujudkan Revolusi Mental, PDIP Kota Bima Suarakan Kepala Daerah Satu Periode Saja

Ketua PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan Usman alias Parlan. METROMINI/Agus Mawardy
KOTA BIMA - Ketua PDI Perjuangan Kota Bima, Ruslan Usman alias Parlan mengungkapkan, setelah mencermati hasil perkembangan dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bima, yang pengumuman pemenang sudah diterbitkan KPU Kota Bima. Di mana hasilnya Pasangan Calon Lutfi-Feri memperoleh suara terbanyak yang disusul dengan suara dari pasangan calon Incumbent (H. A. Rahman dan Hj. Ferra) dan Paslon dari Independent (Subhan-Wahyudin).

Parlan menjelaskan, dinamika selama pilkada berlangsung polarisasi sangat terlihat di tengah masyarakat, Namun, potensi perbedaan ternyata terjadi di tingkat birokrasi pemerintah. Dan kodisi ini sudah melenceng dari harapan demoktasi dan mengancam pelayan publik. Jika dibiasakan, akan mengancam keutuhan sendi sosial dan politik di masyarakat maupun di birokrasi.

Ia menegaskan, kondisi timpang tersebut, terjadi karena adanya pencalonan dari kubu incumbent dan penantang yang berpengaruh pada bentuk dukungan di tingkat birokrasi. Biasanya, di tahun ketiga incumbent juga sudah tidak fokus kepada kewajibannya dan kerap mempersiapkan dirinya dalam mencalonkan diri kembali. 

"Pencalonan incumbent akan menggiring kekuatan di birokrasi yang terpecah pada kelompok lain pada paslon penantang. Dan kondisi ini, bisa diantisipasi dengan periodesisasi kepala daerah yang hanya sekali saja. Dan tidak seperti sekarang, di mana Kepala Daerah bisa selama 2 periode yang menghadirkan pasangan incumbent dan memicu polarisasi dalam tubuh birokrasi," jelasnya, Sabtu (7/7/2018).

Kata Parlan, saat ini, perbedaan dan potensi konflik terjadi di birokrasi yang sudah terlihat bahkan di sosial media. Dan saat lengsernya incumbent, dampak pelayanan dan tingkat disiplin pegawai menjadi menurun. 

"Pelayanan seperti saat ini, bisa dibilang dalam keadaan 'mati suri'," jelas Ruslan

Untuk itu, tegas dia, tawaran program dari DPC PDIP Kota Bima kepada Pemerintah Pusat agar meninjau kembali aturan tentang Kepala Daerah selama dua periode. 

"Cukup satu periode saja, tapi masa jabatannya diperpanjang bisa sampai dengan 7,5 tahun misalnya. Ini pun menjadi satu tehnik menciptakan revolusi mental birokrasi di Indonesia," tutur dia. 

Kata Parlan, aspirasi yang muncul dari rapat pembacaan peta politik dan strategi PDIP di Kota Bima, akan dicoba untuk disuarakan pada level pusat. dan semoga aspireasi bisa diaplikasikan nantinya. Dan dengan kondisi Kepala Daerah yang menjabat satu periode saja, tentu tidak akan ada keberpihakan ASN kepada incumbent dan memicu polarisasi atau perbedaan dalam tubuh pemerintah.

"Tentunya, ini cuman tawaran. Penyempurnaannya ada pada ahli dan suara serta masukan dari masyarakat. Dan pikiran kami, tawaran ini menjadi bagian dari simbol perubahan yang diusung pasangan calon dan merupakan kompetitor di Pilkada kemarin," ucap dia.

"Dan bagian dari kedewasaan kita berdemokrasi serta menghargai perbedaan maupun melihat peluang untuk perbaikan di negeri ini," tambah Parlan, sosok penuh kontroversial itu. (RED | ADV)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item