Bakesbangpol Kota Bima Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pimpinan Parpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pimpinan partai politik, Rabu, 29 Agustus 2018. BAGIAN HUMASPRO/Dok
KOTA BIMA - Plt. Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol setda Kota Bima, H. Abdul Malik, SP, M.AP dalam siaran persnya mengatakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bima menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pimpinan partai politik. Kegiatan ini dalam rangka persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2019 mendatang.

Kata dia, dalam kegiatan yang dibuka oleh Asisten III Setda Kota Bima Bidang Administrasi Umum Ir. Darwis. Diikuti oleh 48 peserta terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari 16 partai politik di Kota Bima yang dilangsungkan di aula kantor Kesbangpol Kota Bima, Rabu, 29 Agustus 2018.

"Untuk narasumber dari unsur KPU Kota Bima dibawa oleh Abdul Azis. Sementara dari pihak Akademisi STIH Bima diisi oleh RG. Ridwan, SH, MH," ucap Malik yang baru menggangitkan Plt. Kabag Humas Protokoler sebelumnya, Syahrial Nuryadin, SSTP, MM itu.

Malik mengatakan, dalam acara tersebut, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Bima, Drs. Abdul Farid melaporkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan agenda nasional tahun 2019 tentang pemilihan calon legislatif dan presiden. 

"Selain itu, diharapkan melalui partai politik dapat meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi pada dua agenda besar pemilu legislatif dan presiden pada 2019," tutur dia.

Sementara itu, sambung Malik, Asisten III  Ir. Darwis dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dan fungsi parpol dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sudah jelas menerangkan kewajibannya dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut Darwis, pengenalan politik sudah menjadi keharusan oleh partai politik. Rakyat harus mendapatkan pendidikan politik sesuai pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.sebut Malik mengutip kata Darwis. 

“Pasal ini menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Malik mengutip pernyataan Asisten III.

Selain itu, Darwis menambahkan, dalam undang-undang parpol menjelaskan pendidikan politik berkaitan dengan 3 hal yaitu:
  1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
  2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; 
  3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan politik dan pengkaderan partai menjadi langkah peningkatan kualitas kehidupan berbangsa warga Negara.
“Semoga saja politik menjadi solusi permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini”, tutup Asisten III. (RED | ADV)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item