Konsultasi Publik Digelar, Pembahasan Raperda RSUD Kota Bima dan Tarif Pelayanan Kesehatan

Kepala Dikes Kota Bima, Drs. H. Azhari, M.Si. METROMINI/Dok
KOTA BIMA - Program Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima dalam rangka menyiapkan sarana kesehatan dan menghadirkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima  yang sudah terakreditasi di Kementrian Kesehatan beberapa waktu yang lalu dengan kualifikasi Tipe D.


Kepala Dikes Kota Bima, Drs. H. Azhari, M.Si mengatakan untuk lebih menguatkan legalitas dan ruang kerja maupun payung hukun atas keberadaan RSUD Bima, maka dipandang perlu dilahirkannya sebuat Peraturan Daerah (Perda) tentang RSUD di Kota Bima. 

Untuk tahap awal, kata Azhari, Selasa, 14 Agustus 2018 bertempat di ruang aula kantor Wali Kota Bima telah dilaksanakan acara yang memusung tema "Pointer Wali Kota Bima Pada Acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah  RSUD Kota Bima".

Azhari menjelaskan, dalam rangka perintisan pembangunan RSUD Kota Bima, Pemerintah Kota Bima harus tetap mengalokasikan pos anggaran untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan penyediaan lahan. Diketahui, lahan Puskesmas Asakota yang dijadikan RSUD Kota Bima mengakibatkan keberadaan Puskesmas Asakota dialihkan. Dan pengalihan ini tentu pada kondisi lahan yang telah tersedia. 

"Sedangkan dalam kegiatan yang berlangsung pagi tadi di aula kantor Wali Kota Bima. Ada dua point rancangan peraturan daerah yang telah digelar konsultasi. Pertama Raperda tentang RSUD Kota Bima dan Raperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan," sebut Azhari. Selasa, 14 Agustus 2018.

Acara Pointer Wali Kota Bima Pada Acara Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah RSUD Kota Bima dan Raperda Tarif Pelayanan Kesehatan, di aula kantor Wali Kota Bima telah dilaksanakan, Selasa, 14 Agustus 2018. METROMINI/Dok
Ia mengaku, dalam kegiatan konsultasi publik, adanya masukan, saran dan tanggapan agar perintisan dengan harapan berkembangnnya berbagai aspek baik bangunan dan alat kesehatan di RSUD Kota Bima selanjutnya mampu memenuhi persyaratan hingga terjadi peningkatan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Selain itu, kepentingan lainnya untuk segera dimaksimalisasikan keberadaan RSUD Kota Bima yang masih dalam tahap rintisan ini. Keberadaan RSUD Bima yang ada di Kota Bima masih milik Pemerintah Kabupaten Bima hingmga saat ini. Untuk itu, dari pada membahas dan polemik soal kebaradaan asset di Kota Bima, alangkah baiknya Pemerintah Kota Bima memiliki RSUD sendiri," tandas dia. 

Azhari menambahkan, untuk menciptakan keberadaan RSUD yang representatif, tentu dibutuhkan komitmen dan dukungan banyak pihak yang terutama dukungan dari lembaga pemerintah lainnya yang sama-sama memberikan andil positifnya di tengah kewenangan dan tanggung jawab yang ada.

"Harapan kami, semua pihak yang terkait dengan keterlibatannya dalam mewujudkan RSUD Kota Bima yang mampu memberikan pelayanan yang baik bahkan bisa meningkat statusnya menjadi BLUD merupakan kontribusi dari semua pihak di balik kewenangan dan kerjasama yang baik ke depannya nanti," tandas Azhari kepada Metromini. (RED } ADV)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item