Muthmainah Aklamasi Jadi Ketua KNPI Kobi, Dinilai Cacat ART Sesuai Kongres Papua

Hamdan Kasim (Ketua DPD KNPI NTB), Muthamainah (Ketua Partai Nasdem Kota Bima) dan Viken (Carateker DPD KNPI Kota Bima) berpose bersama di kantor Partai Nasdem yang juga kediaman Muthmainnah Haris (anggota DPRD Kota Bima). GOOGLE/www..kontras-bima.com
KOTA BIMA - Diberitakan sebelumnya. Carateker DPD KNPI Kota Bima, Viken mengatakan Mutmmainnah Haris disahkan menjadi ketua DPD KNPI Kota Bima dipilih secara aklamasi setelah memenuhi persyaratan aturan, mekanisme dan PO organisasi dan yang ditentukan oleh panitia.

"Mutmainnah saja yang mengembalikan berkas pendaftaran, dokumennya juga lengkap,” ungkapnya.


Menurutnya, Mutmainnah terpilih menjadi ketua DPD KNPI yang baru setelah mendapatkan dukungan dari 5 pengurus KNPI tingkat kecamatan dan 5 organisasi kepemudaan. 

“Secara aturan sudah sah. Terkait adanya insiden itu sudah terbiasa terjadi dalam organisasi kepemudaan. Ini bagian dari dinamika. Untuk Musda semuanya sudah berakhir dan tidak ada masalah lagi semua tuntas dan Ketua baru telah terpilih,” tuturnya.

Ia meminta kepada pengurus baru segera membentuk formatur untuk menyusun kepengurusan. kata dia, harapannya, Ketua terpilih bisa mengakomodir semua kepentingan unsur pemuda di Kota Bima. 

Sementara itu, benturan fisik yang terjadi saat dilangsungkannya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Bima yang ke V di Hotel Parewa, Pane, Kota Bima, Kamis, 2 Agustus 2018 yang terpicu atas terpilihnya secara aklamasi Ketua DPC Nasdem Kota Bima, Muthmainnah Haris. Selain hujan protes serta penilaian miring terhadap pelaksanaan Musda yang digelar Carateker utusan DPD KNPI NTB oleh pemuda atau peserta maupun netizen di dunia maya.


Penilaian akademis pun disampaikan Ketua Forum Komunikasi Keluarga Pelajar dan Mahasiswa NTB-Malang, Moch. Faisal. Menurut dia, penyelenggaraan Musda DPD KNPI Kota Bima terdapat beberapa kekeliruan yang terjadi saat tujuan penyegaran kepengurusan organisasi yang berlangsung di Hotel Parewa. 

Dijelaskannya, saat proses regenerasi di tubuh DPD KNPI Kota Bima yang mandek pada periode sebelumnya memang terjadi perseteruan hebat yang disebabkan proses penjaringan Bakal Calon (Balon) Ketua DPD KNPI Kota Bima yang tidak disosialisasikan secara maksimal. Selain itu, terpilihnya Ketua baru secara aklamasi (Muthmainnah atau anggota DPRD Kota Bima) menjadi citra buruk yang ditampalkan oleh tim caretaker DPD KNPI NTB yang mengagendakan Musda ke V DPD KNPI Kota Bima.

"Terpilihnya Mutmainah sebagai Ketua DPD KNPI Kota Bima secara aklamasi tidak serta merta menunjukan perbaikan citra DPD KNPI Kota Bima yang periode sebelumnya sudah bobrok. Justru terpilihnya Mutmainah akan memunculkan konflik baru di tubuh DPD KNPI Kota Bima," pungkas Pemuda asal Kelurahan Panggi, Kota Bima yang juga menjabat sebagai Wasekum bidang Humas dan advokasi ISMEI (Ikatan senat mahasiswa ekonomi indonesia) wilayah Jatim itu. Jum'at, 3 Agustus 2018.


Faisal memaparkan, menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) KNPI hasil dari Kongres di Jayapura-Papua tahun 2015 lalu, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua DPD KNPI tingkat Kota/Kabupaten salah satunya adalah pernah atau sedang menjabat sebagai unsur pimpinan DPD KNPI Kabupaten/Kota dan atau pernah memimpin OKP Nasional tingkat Kabupaten/kota. Kepemimpinan itu pun dibuktikan dengan SK Kepengurusan. 

Anggaran Rumah Tangga (ART) KNPI hasil dari Kongres di Papua tahun 2015. METROMINI/Dok
Menurutnya, Mutmainah tidak memenuhi syarat tersebut. Di sisi lain, sambung Faisal, penyelenggaraan Musda yang terkesan monoton dan diduga sengaja diarahkan untuk mengaklamasi Muthmainnah. Diketahui pula, saat dilangsungkannya Musda tidak membuka ruang untuk Bacalon lain ataupun  Muthmainnah menyampaikan gagasan berupa visi dan misi untuk kemajuan KNPI ke depannya. 

"Sebagaimana persyaratan yang diamanatkan dalam ART KNPI Kongres di Jayapura-Papua penyampaian gagasan berupa visi dan misi untuk kemajuan KNPI yang harus dimasukkan dalam agenda Musda tersebut dan dibacakan oleh Calon Ketua. Apalagi Muthmainnah tidak pernah menjabat sebagai unsur pimpinan DPD KNPI Kabupaten/Kota dan atau pernah memimpin OKP Nasional tingkat Kabupaten/kota. Tentu ini pelanggaran ART yang nyata," papar Direktur Pengembangan dan Pembangunan Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) Malang itu.

Ia menilai, Musda ke V DPD KNPI Kota Bima sarat akan kepentingan yang sengaja disetting untuk memenangkan calon tertentu. Dan ini adalah kecelakaan dalam berdemokrasi yang terjadi di Kota Bima yang sengaja dilakukan oleh DPD KNPI NTB untuk kepentingan memenangkan Ketua Partai Nasdem Kota Bima itu.

"Kondisi ini sangat mencengangkan apalagi menjelang tahun dan tahapan Pemilu 2019 yang sedang berjalan di tengah kendali Ketua KNPI yang cacat dalam persyatannya dikendalikan oleh Ketua Partai Politik. Tentu saja Independensi KNPI akan terancam dan bahkan diduga kuat menjadi alat kepentingan partai tertentu dan ini harus dikawal bersama," tandas mantan Direktur DIMEK (Dimensi Mahasiswa Ekonomi) itu.


Selain itu, Faisal menambahkan, jika memang terbukti bahwa Tim Caretaker dan atau DPD KNPI NTB tidak fair atau menjalankan Musda sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART KNPI dalam pemilihan Ketua KNPI Kota Bima, maka mereka bisa dikenakan sangsi organisasi.

"Jika ada bukti yang memang mendukung adanya pelanggaran Tim Caretaker dan atau DPD KNPI NTB dalam Musda KNPI Kota Bima tinggal dilaporkan saja Dewan Pengurus Pusat KNPI agar bisa diproses di sana nantinya," tutup Faisal. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

emo-but-icon

IKLAN BACALEG DPRD KOTA BIMA

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

Iklan Ideal Karaoke

Balon Anggota DPRD Kabupaten Bima

item