Kasus Dana Aspirasi Anggota Dewan "Digoyang" Aktivis Dompu

Aktivis di Kabupaten Dompu gelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabuapten Dompu dalam rangka mengawal proses hukum kasus dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Dompu yang kasusnya sedang berjalan dan diperiksa pihak Polres Dompu. METROMINI/Dok

KABUPATEN DOMPU - Di tengah viral dan hebohnya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang terjerat penerimaan gratifikasi dari pengembangan kasus korupsi Wali Kota Malang yang kini sudah ditahan dan tengah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat yang dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2017 lalu mencuat kasus dugaan adanya proyek aspirasi yang menjerat setidaknya 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu kembali disuarakan oleh aktivis se tempat. 

Beberapa hari yang lalu, aktivis Dompu yang tergabung dalam Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3-NTB) melalui salah seorang anggotanya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Dompu terkait sorotan mereka terhadap kasus proyek dari dana aspirasi dewan.

Salah satu pentolan aksi, Fazrin Arif mengatakan, aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu yang dilakukannya, Kamis (6/9/2018) lalu dalam rangka mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk segera membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus).

"Kami mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk membentuk Pansus dalam melakukan pengawasan terhadap proses hukum atas kasus dugaan korupsi dana aspirasi tahun anggaran APBD 2016-2017 yang menjerat kurang lebih sekitar 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Dompu," jelas dia kepada Metromini. 

Ia mengaku, kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh penyidik Tipikor Polres Dompu. Namun, dalam perjalanannya belum ada perkembangan yang signifikan atas penyelidikan kasus tersebut. 

Demonstran lainnya, Surio Sulistio menegaskan, dalam penegakan hukum semestinya harus dilaksanakan secara transparan dan berlaku penegakan hukum yang seadil-adilnya. Sebab, sudah lebih setahun kasus tersebut mankrak dan tak jelas juntungan prosesnya. 

"Untuk itu kami dari LP3-NTB mendesak lembaga terkait untuk serius menangani kasus tersebut dan  mensosialisasikan kepada publik terkait pengembangan dari dugaan kasus dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten  Dompu yang dulu sempat menghebohkan warga di dana Nggahi Rawi Pahu (Samanya kata dan perbuatan)," ujar Surio. 

Ia mengaku, dalam pekan ini, pihaknya akan kembali menggelar unjuk rasa dalam mengawal proses hukum dalam kasus ini. 

"Kami dari Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3-NTB), akan terus menerus mengawal proses hukum kasus dugaan Korupsi dana reses maupun dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Dompu yang diduga ada mengandung unsur KKN dan tidak jelas payung hukum dari pelaksanaan anggaran aspirasi dewan yang berjalan di tahun 2016-2017 lalu," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Dompu dan pihak Polres Dompu yang disentil dalam pemberitaan ini, masih dalam upaya untuk dikonfirmasi lebih lanjut. (RED)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item