Proyek Buku Mulok Rp1,8 M Diduga Bermasalah, IMM Bima Nilai Bupati "Bermain"

"Sempat Tender Tahun lalu, Pengadaan Gagal Dilakukan"
Ilustrasi dari beberapa buku yang menuliskan tentang bima yang telah beredar. METROMINI/Dok
KABUPATEN BIMA - Sejak tahun 2017 lalu, Pengadaan Buku Muatan Lokal (Mulok) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda (Dikbudpora) Kabupaten Bima menuai sorotan miring. Akhirnya, tender yang telah menentukan pemenang pengadaan yang menelan anggaran Rp1,9 miliar itu gagal dilakukan. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Sekretaris di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, H. Lukman mengaku faktor gagalnya pengadaan buku tersebut, karena terbentur waktu tahun anggaran yang dibatasi per 25 Desember 2017. Dia pun mengaku, saat itu, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pembangunan (AP) telah selesai melaksanakan tender dan ditentukan pemenang perusahaan yang berasal di Pulau Lombok. 

"Pengadaan gagal dilaksanakan, karena terbentur batas akhir masa anggaran per 25 Desember. Dan tender akan diulang dari awal di tahun 2018 dengan nilai pagu anggaran yang sama," ungkap Lukman, Jum'at, 28 Desember 2017 lalu.
Screen gambar tentang berita pengadaan buku mulok di tahun 2017 yang dilansir pada situs www.bimakini.com. METROMINI/Dok
Di sisi lain, polemik pengadaan ini pernah terjadi di tahun lalu. Mantan praktisi pendidikan di Kabupaten Bima, Lukman AB menilai Pengadaan Buku Mulok oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima telah melukai rasa keadilan para penulis Lokal. 

"Angka Rp1,9 miliar memang sangat seksi. Saking seksinya banyak menarik minat pengarang dari daerah lain untuk memasukan karangannya menjadi buku bacaaan muatan lokal yang akan distokkan pada masing-masing sekolah di berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Bima," tulis Lukman pada laman Facebooknya yang bernama Luken Hme, Rabu, 6 Desember 2017lalu. 

Lukman menilai terjadi ketimpangan pada sisi spek dari pengadaan buku tersebut. Menurutnya, buku yang menceritakan tentang cerita tentang suku atau budaya luar bima diakomodir sementara buku-buku yang memuat tentang budaya dan nilai kearifan lokal tentang Bima yang ditulis oleh pengarang lokal tidak menjadi bagian dari obyek pengadaan buku ini. 

"Celakanya lagi, buku karya pengarang hebat sekelas Ruma Mari (Almarhumah Hj. Maryan Bin Sultan M. Salahuddin) yang juga mantan Ketua Majeli Adat Bima tidak termasuk dalam pengadaan salah satu judul pengadaan dari proyek ini," tulis guru yang telah pensiun muda itu.

Akhirnya, kata dia, proyek buku mulok yang mungkin karena disorot tersebut, gagal dilaksanakan. Ia pun berharap, pada tender ulang di tahun 2018, proyek ini bisa mengakomodir buku-buku yang memberikan nilai edukasi tentang kearifan lokal di Bima dan memberdayakan buku-buku yang ditulis oleh pengarang lokal.

"Semoga tender tahun 2018, tidak lagi mengadakan buku-buku budaya daerah di luar bima secara dominan hingga mengabaikan buku-buku tentang bima dan hasil karya penulis atau pengarang lokal," tandas salah seorang Calon Anggota DPRD Kota Bima itu. 

Tander Tahun ini, Bupati Diduga "Bermain"

Ilustrasi dari beberapa buku yang menuliskan tentang bima yang telah beredar. METROMINI/Dok
Ternyata, tak terhenti pada polemik pengadaan yang terjadi di tahun lalu. Pada pengadaan di tahun 2018 ini, Ikatan Mahaiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima menilai Pemerintah Kabupaten Bima atau pihak Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima telah melakukan kesalahan dalam proses pengadaan buku mulok. 

Sekertaris Bidang Hikmah IMM Cabang Bima, Rafsanjani menilai, pengadaan buku mulok yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Bima seolah menunjukan bahwa Ppemerintah Kabupaten Bima tidak mencintai budaya lokal Bima. Bagimana tidak! Kata dia, buku mulok lebih didominasi oleh buku-buku dari budaya daerah di luar bima. 

"Berdasarkan pengkajian obyektif, IMM cabang Bima menilai bahwa Dinas Dikpora Kabupaten Bima itu tidak mencintai budaya lokal yang ada di Bima. Buku muatan lokal seharusnya memuat tentang kondisi dan budaya Bima secara komperensif. Namun, pada pengadaan atau proyek buku tersebut, spek atau judul buku yang diadakan malah buku muatan lokal daerah lain yang dominan," pungkasnya, Selasa (16/10/18) lalu.

Kegiatan IMM Cabang Bima dalam membahas tentang pengadaan buku muatan lokal tahun 2018 yang diduga bermasalah. GOOGLE/www.indikatorbima.com
Rafsanjani menjelaskan, pengadaan buku mulok secara teoritis harus memuat tentang keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah dan kebutuhan daerah bima pada khususnya. Hal ini, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah, di mana siswa atau peserta didik dapat lebih mencintai dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di suatu daerah.

"Mata pelajaran muatan lokal mengakomodir tentang sejarah, budaya, karakteristik maupun keunggulan daerah dengan tujuan agar bisa dipahami oleh siswa melalui satuan pendidikan mata pelajaran muatan lokal," terangnya. 

"Namun yang terjadi justru muatan lokal daerah lain yang menghiasi pengadaan buku mulok senilai Rp1,8 miliar ini" lanjutya.

Ia menduga ada permainan dalam proses pengadaan buku mulok tersebut. Dikatakannya, Bupati Bima diduga terlibat di dalamnya. Dan pihak IMM Bima akan membawa kasus pengadaan buku mulok tahun 2018 ini ke jalur hukum. 

"Kami siap mengawal kasus ini secara masif maupun melalui jalur hukum. Untuk masalah ini, kami sudah sepakat akan melaporkan ke pihak lembaga hukum dan akan dikawal sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Diduga, persoalan ini melibatkan beberapa elit pejabat birokrasi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima termasuk Bupati Bima," sorot dia. 

Ia mengaku, kasus ini dulu pernah mencuat. Dan persoalan yang sama kembali muncul dalam pengadaan buku tersebut. Dan selama masalah ini disorot, Bupati Bima tak pernah memberikan suara dan tanggapannya. 

"Karena itu, kami menduga keras Bupati Bima terlibat langsung dalam proyek ini. Ada bau persekongkolan dalam proses tender pengadaan buku mulok yang menelan anggaran Rp1,8 miliar di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima," tegas dia, dilansir dari abadikini.comKamis, 18 Oktober 2018 lalu itu.

Pada sisi yang berbeda, pihak Bupati Bima atau Dinas Dikbuppora Kabupaten Bima, masih diupayakan untuk dikonfirmasi terkait dengan "penilaian miring" yang disampaikan pengurus IMM Cabang Bima ini. (RED | WWW.ABADIKINI.COM)

Post a Comment Komentar Umum

Iklan Ideal Karaoke

Berita Terbaru

Fans Page Metromini

item